Aturan Baru MA Terkait Korupsi, Hukuman Teringan 1 Tahun, Paling Berat Penjara Seumur Hidup


Ahad, 02 Agustus 2020 - 21:37:59 WIB
Aturan Baru MA Terkait Korupsi, Hukuman Teringan 1 Tahun, Paling Berat Penjara Seumur Hidup Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada tersangka korupsi resmi dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA). Tercatat, hukuman paling berat yang akan diterima oleh pelaku adalah hukuman seumur hidup.

Kebijakan ini tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dikutip dari CNBC Indonesia, Minggu (2/8/2020), adanya Perma ini ditujukan sebagai pedoman pemidanaan guna menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa.

Aturan ini ditetapkan pada 8 Juli 2020 oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin dan diundangkan pada 24 Juli 2020. Pemberlakuan aturan ini dimulai saat aturan ini diundangkan.

Perma baru ini diberlakukan kepada terdakwa korupsi yang dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor. Terdakwa yang dikenakan hukuman dalam Perma ini telah melakukan tindak merugikan negara.

Tindak merugikan negara dalam Perma ini dikategorikan dalam lima kelompok, yakni:

- Kategori paling berat, yakni merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan tindak pidana korupsi lebih dari Rp 100 miliar;

- Kategori berat, yakni merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan tindak pidana korupsi kisaran Rp 25 miliar-Rp 100 miliar;

- Kategori sedang, yakni merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan tindak pidana korupsi kisaran Rp 1 miliar-Rp 25 miliar;

- Kategori ringan, yakni merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan tindak pidana korupsi rentang Rp 200 juta-Rp 1 miliar;

- Kategori paling ringan, yakni merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan tindak pidana korupsi sampai dengan Rp 200 juta.


Selain nilai kerugian negara yang dijadikan pertimbangan, Perma ini juga menyebutkan pertimbangan lainnya dalam memberikan hukuman adalah tingkat kesalah, dampak dan keuntungan. Bagian ini dibagi dalam tiga kelompok, yakni:

- Tingkat kesalahan tinggi, dampak tinggi dan keuntungan tinggi. Dimaksudkan kepada terdakwa yang memiliki peran signifikan dalam kasus tersebut, kemudian perbuatannya berdampak secara nasional dan mendapatkan keuntungan lebih dari 50% dari kegiatan tersebut.

- Tingkat kesalahan sedang, dampak sedang dan keuntungan sedang. Maksudnya adalah terdakwa memiliki peran signifikan dalam upaya tersebut dan mengakibatkan kerugian dalam skala provinsi dan terdakwa mendapatkan keuntungan 10%-50% dari kegiatannya ini.

- Tingkat kesalahan rendah, dampak rendah dan keuntungan rendah. Ini diperuntukkan bagi terdakwa yang memiliki peran tidak signifikan dan hanya bersifat membantu upaya tersebut. Dengan perimbangan perbuatannya ini berdampak kerugian dalam skala wilayah kecil dan hanya mendapatkan keuntungan kurang dari 10% dari upaya ini.


Dari beberapa pertimbangan tersebut, hakim dapat menjatuhkan pidana sebagai berikut:

Kategori Paling Berat

- Penjara 16-20 tahun atau seumur hidup dan denda Rp 800 juta-Rp 1 miliar

- Penjara 13-16 tahun dan denda Rp 650 juta juta-Rp 800 juta

- Penjara 10-13 tahun dan denda Rp 500 juta-Rp 650 juta


Kategori Berat

- Penjara 13-16 tahun dan denda Rp 650 juta juta-Rp 800 juta

- Penjara 10-13 tahun dan denda Rp 500 juta-Rp 650 juta

- Penjara 8-10 tahun dan denda Rp 400 juta-Rp 500 juta


Kategori Sedang

- Penjara 10-13 tahun dan denda Rp 500 juta-Rp 650 juta

- Penjara 8-10 tahun dan denda Rp 400 juta-Rp 500 juta

- Penjara 6-8 tahun dan denda Rp 300 juta-Rp 400 juta


Kategori Ringan

- Penjara 8-10 tahun dan denda Rp 400 juta-Rp 500 juta

- Penjara 6-8 tahun dan denda Rp 300 juta-Rp 400 juta

- Penjara 4-6 tahun dan denda Rp 200 juta-Rp 300 juta


Kategori Paling Ringan

- Penjara 3-4 tahun dan denda Rp 150 juta-Rp 200 juta

- Penjara 2-3 tahun dan denda Rp 100 juta-Rp 150 juta

- Penjara 1-2 tahun dan denda Rp 50 juta-Rp 100 juta. (*)

loading...
 Sumber : CNBC Indonesia /  Editor : Heldi Satria
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 31 Juli 2020 - 15:34:04 WIB

    Aturan Baru untuk PNS Sudah Dikeluarkan, Mulai dari Cuti hingga Pemberhentian

    Aturan Baru untuk PNS Sudah Dikeluarkan, Mulai dari Cuti hingga Pemberhentian HARIANHALUAN.COM - Perubahan baru tentang aturan cuti hingga pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) di instansi pusat dan pemerintah daerah (Pemda) telah dikeluarkan. Aturan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17.
  • Kamis, 30 Juli 2020 - 13:22:40 WIB

    Simak Ya, Begini Aturan Baru Cuti PNS

    Simak Ya, Begini Aturan Baru Cuti PNS HARIANHALUAN.COM - Pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait manajemen pegawai negeri sipil (PNS). Salah satu aturan baru yang dikeluarkan tentang pemberian cuti PNS. Dalam aturan baru ini, cuti yang diajukan oleh PNS tak b.
  • Ahad, 26 Juli 2020 - 22:46:49 WIB

    Melahirkan di Masa Pandemi Covid-19? Begini Aturannya

    Melahirkan di Masa Pandemi Covid-19? Begini Aturannya HARIANHALUAN.COM - Dalam masa pandemi COVID-19 kegiatan dalam pencapaian target penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir harus tetap dilaksanakan. Kementerian Kesehatan telah menyiapkan aturan penanganan persalinan di rumah.
  • Selasa, 21 Juli 2020 - 12:33:38 WIB

    Aturan Baru Ibadah Haji: Jamaah Diisolasi 1 Minggu dan Wajib Tes PCR

    Aturan Baru Ibadah Haji: Jamaah Diisolasi 1 Minggu dan Wajib Tes PCR HARIANHALUAN.COM - Dengan merebaknya pandemi virus Corona atau Covid-19 di Arab Saudi, penyelenggaraan ibadah haji 2020 terpaksa ditunda. Kali ini, Pemerintah Arab Saudi kembali menerbitkan aturan baru bagi jamaah yang hendak.
  • Senin, 20 Juli 2020 - 07:14:49 WIB

    Aturan Baru Naik KRL: Wajib Pakai Kemeja Lengan Panjang atau Jaket!

    Aturan Baru Naik KRL: Wajib Pakai Kemeja Lengan Panjang atau Jaket! HARIANHALUAN.COM - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menerapkan aturan baru untuk para pengguna moda kereta api listrik di Jabodetabek. Aturan baru itu yakni para pengguna moda kereta listrik diwajibkan untuk menggunakan baj.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]