Tjahjo Kumolo: Ada 1,6 Juta PNS Tak Produktif dan Jadi Beban Birokrasi


Selasa, 04 Agustus 2020 - 09:23:21 WIB
Tjahjo Kumolo: Ada 1,6 Juta PNS Tak Produktif dan Jadi Beban Birokrasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo

HARIANHALUAN.COM - PNS “menganggur” pada jam kerja bukan pemandangan baru. Di instansi pemerintah daerah, hal ini mudah ditemukan. Mereka ini masuk kategori PNS tenaga pelaksana atau administrasi. Minimnya kegiatan di kantor membuat banyak PNS tidak produktif. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menyebut, ada sekitar 1,6 juta PNS yang masuk kategori tenaga administrasi. Mereka menempati instansi pusat dan daerah. Jumlah PNS yang dinilai tidak produktif ini tergolong besar karena mencapai 38% dari keseluruhan jumlah PNS yang sebanyak 4,1 juta orang.

Komposisi PNS administrasi ini bahkan paling besar dibandingkan yang lain, yakni struktural 11%, teknis/kesehatan 14%, guru dan dosen 37%. “PNS tenaga administrasi yang 1,6 juta ini bertahap akan ditingkatkan kapasitasnya dengan tambahan pendidikan. Untuk yang tidak bisa, ya mengisi posisi staf administrasi di semua tingkatan baik kementerian/lembaga maupun daerah,” ujar Tjahjo saat dihubungi kemarin. 

Keberadaan PNS administrasi ini mayoritas warisan masa lalu. Pengangkatan honorer kategori dua menjadi PNS tanpa tes juga berkontribusi membuat jumlahnya makin besar. Perekrutan CPNS pada masa lalu yang berbau kolusi dan nepotisme, juga penyebab makin besarnya jumlah PNS administrasi ini.

Pemerintah menyadari PNS administrasi ini telah menjadi beban birokrasi. Mencegah hal tersebut terus terjadi, Kemenpan-RB mendorong perubahan sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang didengung-dengungkan pemerintah.

Jumlah PNS administrasi ini akan dikurangi. Caranya dengan mengerahkan mereka untuk mengabdi di desa-desa. PNS administrasi tersebut akan diubah menjadi tenaga fungsional dengan terlebih dulu meningkatkan kompetensinya. Mereka akan difungsikan sebagai tenaga guru, penyuluh pertanian, penyuluh KB, dan penyuluh kesehatan.

“Pemerintah meningkatkan kapasitas tenaga-tenaga administrasi yang potensial. Ini agar mereka memiliki kemampuan spesifik yang dapat mengisi tenaga-tenaga teknis yang masih sangat diperlukan,” ujar Tjahjo.

Dia menyebut PNS administrasi kian menjadi beban birokrasi pada masa pandemi Covid-19. Pandemi mengharuskan PNS bekerja dari rumah atau work from home selama beberapa waktu. Berhubung keterampilan PNS tenaga administrasi ini minim, mereka tidak jarang kesulitan bekerja dengan menggunakan perangkat komputer atau teknologi. Padahal, justru pada masa new normal dibutuhkan PNS yang responsif, adaptif, dan bisa mengambil kebijakan berbasis fakta.

Kendati menyadari membebani birokrasi, Tjahjo mengaku tidak bisa begitu saja memberhentikan atau memecat PNS tersebut.

“Jujur saja, Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara agak kesulitan menata 1,6 juta PNS tenaga administrasi. Kan tidak mungkin kami berhentikan, kecuali mereka dengan sadar minta pensiun dini,” ujar Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI secara virtual beberapa waktu lalu.

Meski dinilai menjadi beban birokrasi, PNS administrasi dinilai tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Pasalnya, kebutuhan akan tenaga administrasi tetap masih ada.

Pakar administrasi publik dari Universitas Padjadjaran Yogi Suprayogi mengatakan idealnya keberadaan PNS administrasi proporsional, tidak seperti sekarang yang porsinya berlebihan. Tanpa tenaga administrasi, birokrasi pun akan sulit bekerja maksimal. Pasalnya, tidak semua tugas dan fungsi tenaga administrasi bisa digantikan teknologi.

“Di luar negeri juga tetap ada tenaga administrasi. Hanya yang harus dikendalikan adalah jumlahnya jangan terlalu banyak,” ujarnya. 

Dia sepakat bahwa penghapusan lowongan tenaga administrasi pada seleksi CPNS bisa menjadi salah satu cara menghambat pertambahan jumlah PNS pelaksana ini. Ditambahkan, tidak hanya jumlah yang harus dikendalikan, masalah kompetensi PNS administrasi juga perlu ditata. (*)

loading...
 Sumber : sindonews.com /  Editor : Heldi Satria

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 10 September 2020 - 12:39:23 WIB

    Jakarta Terapkan PSBB Total, Tjahjo: PNS Kerja di Rumah!

    Jakarta Terapkan PSBB Total, Tjahjo: PNS Kerja di Rumah! HARIANHALUAN.COM - Beberapa waktu lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberlakukan sistem kerja baru bagi aparatur sipil negara (ASN)..
  • Senin, 17 Agustus 2020 - 17:45:59 WIB

    Menteri Tjahjo Minta Maaf Sebar Link Film Ilegal

    Menteri Tjahjo Minta Maaf Sebar Link Film Ilegal HARIANHALUAN.COM - Posting-an MenPAN-RB Tjahjo Kumolo soal sejumlah link film dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia menuai sorotan. Penyebabnya adalah link film yang dibagikan Tjahjo itu ilegal. Tjahjo pun meminta maaf.
  • Ahad, 21 Juni 2020 - 20:00:13 WIB

    Gegara WFH, Menteri Tjahjo Berencana Pangkas ASN yang Tak Produktif

    Gegara WFH, Menteri Tjahjo Berencana Pangkas ASN yang Tak Produktif HARIANHALUAN.COM - Penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home ( WFH) bagi Aparatur Sipil Negara ( ASN) akibat Covid-19 telah berjalan kurang lebih selama tiga bulan.
  • Rabu, 10 Juni 2020 - 12:26:40 WIB

    Cerita MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, Keris Keramat, dan Trah Sunan Kalijogo

    Cerita MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, Keris Keramat, dan Trah Sunan Kalijogo HARIANHALUAN.COM - Dua bilah keris menjadi penghias meja kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. Keris berukiran huruf Arab itu cuma sebagian dari koleksi keris dan berbagai senjata .
  • Jumat, 29 Mei 2020 - 15:27:28 WIB

    Menteri Tjahjo Perpanjang WFH untuk PNS Sampai 4 Juni

    Menteri Tjahjo Perpanjang WFH untuk PNS Sampai 4 Juni HARIANHALUAN.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran No. 57/2020 tertanggal 28 Mei 2020. Surat itu mengatur perpanjangan pelaksanaan kerja dari rumah atau wor.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]