Kasus Dugaan Korupsi Transmigrasi Pejabat Limapuluh Kota Dilimpahkan ke Kejaksaan


Rabu, 05 Agustus 2020 - 16:44:32 WIB
Kasus Dugaan Korupsi Transmigrasi Pejabat Limapuluh Kota Dilimpahkan ke Kejaksaan Proses pelimpahan kasus korupsi pejabat di Limapuluh Kota ke Kejaksaan.

HARIANHALUAN.COM - Setelah berbulan-bulan ditetapkan sebagai tersangka terhadap dua oknum pejabat Pemkab Limapuluh Kota terkait dugaan korupsi proyek Transmigrasi tahun anggaran 2012, akhirnya Unit Tindakan Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres setempat melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada Rabu (5/8) siang.

Dua oknum pejabat yang diserahkan tersebut yakni AZ sekaligus mantan Kepala Inspetorat Kabupaten Limapuluh Kota dan MV sekaligus pejabat eselon IV. Tak hanya kedua oknum yang diserahkan oleh petugas Tipidkor, ada puluhan dokumen penting turut diserahkan ke jaksa.

"Penyelidikan dimulai 2015 lalu. Setelah pemeriksaan yang cukup lama akhirnya pada Januari lalu keduanya ditetapkan sebagai tersangka," terang AKBP Sri Wibowo Kepala Polisi Resor Limapuluh Kota melalui Iptu Heri Yuliardi Kanit Tipidkor.

Selain itu, kuasa dari rekanan PT Carano Perak Berjaya berinisial SU yang mengerjakan proyek tersebut turut diserahkan Tipidkor ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh. "Semua berkas lengkap, termasuk pihak rekanan. Setelah berkas perkara lengkap barulah dilimpahkan ke jaksa," ucap Iptu Heri lagi.

Sebelum diserahkan, AZ, MV dan SU kesehatan diperiksa. Tak hanya itu, sesampai di Kejaksaan Negeri Payakumbuh, ketiganya juga mengikuti rapid test.

Sampai sore ini, ketiganya masih dalam pemeriksaan penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Terkait penahanan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Apakah ketiga tersangka ditahan atau tidak.

Proyek transmigrasi di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, bergulir sejak 2012 lalu. Yakni pembangunan 200 rumah untuk hunian transmigran di ujung Sumbar tersebut. Saat itu, ZA merupakan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian, MV merupakan PPK proyek. Bertahun-tahun dikerjakan, proyek senilai Rp 3,7 Miliar tak kunjung tuntas hingga akhirnya diproses Polres Limapuluh Kota. Setelah dilakukan audit oleh BPKP, terjadi kerugian negara sebesar Rp 900 juta. (*)

loading...
Reporter : Dadang Esmana /  Editor : Heldi Satria

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]