Mendagri Ingin Tak Ada Arak-arakan saat Daftar Paslon Pilkada 2020


Jumat, 07 Agustus 2020 - 06:48:15 WIB
Mendagri Ingin Tak Ada Arak-arakan saat Daftar Paslon Pilkada 2020 Mendagri Tito Karnavian

HARIANHALUAN.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan persiapan Pilkada 2020 saat ini sedang dalam tahapan pemutakhiran data dan mendekati tahapan proses pendaftaran. Tito ingin para relawan tidak melakukan arak-arakan kepada pasangan calon (paslon) pada saat proses pendaftaran berlangsung lantaran di tengah Pandemi Covid-19 ini.

Tahapan Pilkada 2020 masuk dalam masa pemutakhiran data sekarang coklit, pencocokan penelitian sampai dengan tanggal 13 Agustus (2020) setelah itu pengumuman pemilih sementara. Pada waktu pendaftaran paslon nanti, akan ada arak-arakan segala macam tapi itu tidai diperbolehkan. Yang datang hanya dua pasangan calon dengan mungkin tim kecilnya saja yang bisa dibuat jaga jarak," kata Tito Kamis (6/8/2020).

Tito meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menegakkan aturan pelarangan arak-arakan paslon. Apabila para relawan ingin menyaksikan proses pendaftaran paslon, dia menyarankan untuk disiarkan secara daring. "KPU, Bawaslu, tolong nanti benar-benar tegakkan. Kalau nanti mau rame-rame di poskonya ya silakan, di zoom mungkin, di situ boleh," ujarnya.

Mantan Kapolri ini menyampaikan, larangan arak-arakan yang mengakibatkan kerumunan juga akan diterapkan pada saat kampanye. Menurut Tito, kampanye temasuk masuk ke dalam masa kritis, sehingga pengaturan jumlah peserta kampanye perlu diatur. "Nanti juga di kampanye sama, kampanye itu adalah masa yang paling kritis. Kampanye diatur tadi jumlahnya," tuturnya.

Lebih lanjut, Tito juga menyarankan agar kampanye dapat diselenggarakan secara virtual. Selain dapat meminimalisir terjadinya kerumunan, juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru di tengah pandemi COVID-19 dengan terciptanya Even Organation (EO) untuk kampanye virtual.

"Kita sarankan ada kampanye virtual juga, jangan anggap remeh kekuatan virtual media, bisa mencapai kalau live streaming itu bisa mencapai ribuan orang. Yang jogetnya di studionya, yang pidato di ruangannya, yang nonton nobar di sana di kampung sana nobar layar lebar 50 orang. Nanti sebenarnya ada potensi kerjaan baru EO kampanye di tengah COVID itu sebetulnya," imbuhnya.

Mendagri Ingin Tak Ada Arak-arakan saat Daftar Paslon Pilkada 2020

HARIANHALUAN.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan persiapan Pilkada 2020 saat ini sedang dalam tahapan pemutakhiran data dan mendekati tahapan proses pendaftaran. Tito ingin para relawan tidak melakukan arak-arakan kepada pasangan calon (paslon) pada saat proses pendaftaran berlangsung lantaran di tengah Pandemi Covid-19 ini.

Tahapan Pilkada 2020 masuk dalam masa pemutakhiran data sekarang coklit, pencocokan penelitian sampai dengan tanggal 13 Agustus (2020) setelah itu pengumuman pemilih sementara. Pada waktu pendaftaran paslon nanti, akan ada arak-arakan segala macam tapi itu tidai diperbolehkan. Yang datang hanya dua pasangan calon dengan mungkin tim kecilnya saja yang bisa dibuat jaga jarak," kata Tito Kamis (6/8/2020).

Tito meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menegakkan aturan pelarangan arak-arakan paslon. Apabila para relawan ingin menyaksikan proses pendaftaran paslon, dia menyarankan untuk disiarkan secara daring. "KPU, Bawaslu, tolong nanti benar-benar tegakkan. Kalau nanti mau rame-rame di poskonya ya silakan, di zoom mungkin, di situ boleh," ujarnya.

Mantan Kapolri ini menyampaikan, larangan arak-arakan yang mengakibatkan kerumunan juga akan diterapkan pada saat kampanye. Menurut Tito, kampanye temasuk masuk ke dalam masa kritis, sehingga pengaturan jumlah peserta kampanye perlu diatur. "Nanti juga di kampanye sama, kampanye itu adalah masa yang paling kritis. Kampanye diatur tadi jumlahnya," tuturnya.

Lebih lanjut, Tito juga menyarankan agar kampanye dapat diselenggarakan secara virtual. Selain dapat meminimalisir terjadinya kerumunan, juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru di tengah pandemi COVID-19 dengan terciptanya Even Organation (EO) untuk kampanye virtual.

"Kita sarankan ada kampanye virtual juga, jangan anggap remeh kekuatan virtual media, bisa mencapai kalau live streaming itu bisa mencapai ribuan orang. Yang jogetnya di studionya, yang pidato di ruangannya, yang nonton nobar di sana di kampung sana nobar layar lebar 50 orang. Nanti sebenarnya ada potensi kerjaan baru EO kampanye di tengah COVID itu sebetulnya," imbuhnya. (*)

loading...
 Sumber : Detik.com /  Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 27 September 2020 - 10:05:04 WIB

    Mendagri Lantik Empat Pjs Gubernur, Irwan Prayitno Tetap Pimpin Sumbar

    Mendagri Lantik Empat Pjs Gubernur, Irwan Prayitno Tetap Pimpin Sumbar HARIANHALUAN.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik empat Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur yang akan bertugas untuk mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah..
  • Jumat, 25 September 2020 - 09:53:58 WIB

    Kemendagri Tunjuk Tunjuk 137 Pjs Kepala Daerah

    Kemendagri Tunjuk Tunjuk 137 Pjs Kepala Daerah HARIANHALUAN.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menugaskan 137 penjabat sementara (Pjs) kepala daerah yang terdiri atas 4 Pjs gubernur dan 133 Pjs bupati/wali kota. Pjs ini diangkat karena kepala daerah definit.
  • Kamis, 24 September 2020 - 15:07:36 WIB

    Nama Sumbar Usul Diubah Jadi Minangkabau, Begini Tanggapan Kemendagri

    Nama Sumbar Usul Diubah Jadi Minangkabau, Begini Tanggapan Kemendagri HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon mengusulkan perubahan nama provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menjadi Minangkabau. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan pergantian sebuah nama provinsi membutuhk.
  • Selasa, 08 September 2020 - 06:59:48 WIB

    Mendagri Tegur Keras 51 Kepala Daerah Karena Langgar Protokol Kesehatan

    Mendagri Tegur Keras 51 Kepala Daerah Karena Langgar Protokol Kesehatan HARIANHALUAN.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyesalkan banyak para kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan. Di masa pandemi Covid-19, harusnya pimpinan daerah menjadi contoh bagaimana menerapkan protokol.
  • Ahad, 06 September 2020 - 15:05:34 WIB

    Tegas! Kemendagri Minta Polisi Sanksi Cakada yang Lakukan Aksi Konvoi

    Tegas! Kemendagri Minta Polisi Sanksi Cakada yang Lakukan Aksi Konvoi HARIANHALUAN.COM - Mantap. Guna mengantisipasi merebaknya cluster penyebaran covid-19, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta aparat keamanan dan penegak hukum memberikan sanksi kepada bakal pasangan calon kepala daera.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]