Awasi Pilkada 2020, Bawaslu Kota Solok Gandeng PWI


Jumat, 07 Agustus 2020 - 16:35:13 WIB
Awasi Pilkada 2020, Bawaslu Kota Solok Gandeng PWI Ketua Bawaslu Kota Solok Triati saat memberi keterangan pers

HARIANHALUAN.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu) Kota Solok menggandeng wartawan yang bernaung dibawah bendera Persatuan Wartawan Indonesia (PWI ) Kota Solok untuk ikut melakukan pengawasan dalam tahapan Pemilihan kepala daerah ( Pilkada) Kota Solok yang saat ini sudah masuk tahapan pelaksanaan.

Perlunya Bawaslu melibatkan jurnalis Kota Solok karena ketajaman "mata dan telinga jurnalis" lebih baik sehingga pelaksanaan Pemilihan kepala daerah di Kota Solok berjalan dengan baik dan lancar, jelas Ketua Bawaslu Kota Solok Triati dalam keterangan persnya Jumat( 7/ 8- 2020)  sore.

Menurut Triati, berjalan sukses dan lancarnya pelaksanaan Pilkada Kota Solok tidak terlepas dari pengawasan yang dilaksanakan semua pihak, termasuk wartawan tanpa hanya mengandalkan Bawaslu semata.

Sementara itu  anggota Bawaslu Rafiqul Amin juga menjelaskan, saat ini Bawaslu Kota Solok sedang fokus melakukan pengawasan tentang verifikasi faktual yang dilakukan Panita Pemungutan Suara ( PPS) terhadap calon independen untuk Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian juga sedang melakukan pengawasan melekat terhadap pemutahiran data pemilih yang akan berakhir 13 Agustus ini.

Terhadap kasus verifikasi faktual dimana masyarakat pendukung tidak dijumpai, tidak mau menerima anggota bahkan tidak mau menyerahkan KTP dan KK. Masalah ini menjadi fokus dalam pengawasan. Sementara menyangkut pemutakhiran data pemilih melalui pencoklitan juga menjadi titik perhatian, dalam hal ini, Bawaslu menurunkan seluruh personilnya ke lapangan, baik ditingkat kota dan kecamatan bahkan staf juga dilibatkan, papar Rafiqul.

Dalam hal pencoklitan, pengawasan utama tentang ada masyarakat yang mungkin belum terdaftar, kemudian sudah terdaftar namun sudah meninggal bahkan ada juga mereka berdomisili di Kota Solok tapi KTP luar Kota Solok juga menjadi titik sentral pengawasan. Jangan- jangan KTP luar Kota Solok didaftarkan juga di Kota Solok, ini sangat keliru.

Sementara itu soal politik uang yang menjadi tren setiap Pemilu maupun Pilkada juga menjadi perhatian utama apalagi UU terbaru sudah ada dimana yang memberi dan menerima diganjar dengan hukuman 36 bulan sampai 75 bulan, paparnya. (*)

loading...
Reporter : Alfian /  Editor : Rahma Nurjana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 27 November 2019 - 09:11:48 WIB

    Gandeng Komunitas Seni Awasi Pilkada, Bawaslu Pasaman Teken MoU

    Gandeng Komunitas Seni Awasi Pilkada, Bawaslu Pasaman Teken MoU PASAMAN, HARIANHALUAN.COM--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pasaman teken nota kesepakatan (MoU) bersama sejumlah perwakilan kelompok seni budaya, guna memaksimalkan pengawasan partisipatif masyarakat pada Pilkada 2020 mendata.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]