KPI Dorong Kualitas Penyiaran Anti Radikalime


Jumat, 07 Agustus 2020 - 18:07:43 WIB
KPI Dorong Kualitas Penyiaran Anti Radikalime Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis.

HARIANHALUAN.COM – Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis mengatakan membahas dinamika permasalahan skema regulasi penyiaran saat ini, KPI Pusat memiliki sikap yang tegas membuat peta tanggung jawab dan wewenang wajah penyiaran Indonesia menegakan aturan arus penyebaran informasi di kehidupan masyarakat.

Saat ini, kata Yuliandre jumlah stasiun radio yang ada di Indonesia berjumlah 2.097, dan jumlah stasiun televisi 1.106 termasuk dengan kategori 16 free too air secara nasional. Kewenangan KPI Pusat mengawasi bagian induk jaringan tv mengarah kepada skema regulasi yang tidak berhak intervensi sebelum konten itu dibuat. KPI baru bisa bergerak mengawasi di fase pasca produksi konten di lembaga penyiaran.

“Salah satu tugas dan fungsi utama KPI adalah menjaga sisi moralitas ideologi bangsa melalui pengawasan konten siaran di media mainstream selama 24 jam setiap harinya,” kata Yuliandre Darwis saat menjadi pemateri dalam acara diskusi berbasis daring dengan tema “Wacana Ideologi dan Gerakan Transnasional di Layar Televisi Indonesia” yang di selenggrakan oleh Institut Agama Islam Imam Al Ghazali (IAIIG) Cilacap, Jawa Tenga, Jumat (7/8/2020).

Lebih lanjut, Presiden OIC Broadcasting Regulatory Authorities Forum (IBRAF) ini menegaskan merajuk pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) di Pasal 6 diterangkan bahwa Lembaga Penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial.

“Disinilah peran KPI yang menjujung tinggi semangat persatuan dan memupuk rasa nasionalisme di ranah penyiaran,” katanya.

Lebih lanjut, Yuliandre menekankan KPI juga tidak berjalan sendiri untuk mengawal ranah penyiaran Indonesia. Beberapa waktu lalu, katanya, KPI Pusat bersinergi dengan Kementerian Agama, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan dapat mengawal arah konten dakwah keagamaan di lembaga penyiaran yang selaras dengan koridor agama dan aturan penyiaran.

“Upaya ini untuk mengikis adanya kesalahan atau pelanggaran terhadap nilai agama dan aturan tersebut,” tutur Yuliandre.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suaedi mengungkapkan perkembangan teknologi kearah dunia digital di lingkup agama memiliki efek yang positif dan negatif. Dalam era digital, seluruh penjuru dunia sudah masuk bagian dari globalisasi. Secara historis, globalisasi yang mengarah ideologis islam transnasional dimulai dengan masuknya ketengah system kekuasaan. Dari sana kemudian ada paham dari barat yang berhadapan dengan ideologi islam.

“Kekerasan yang sudah masuk ke ranah tv adalah kekerasan yang memiliki nilai jual. Kita tidak bisa melawan era globalisasi yang mempengaruhi ideologi. Pergulatan ini menjadi perkembangan islam di dunia modern,” ucapnya

Ahmad Suaedi mengatakan paham radikalime membentuk organisasi yang abstrak dan cenderung mengklaim memiliki sebuah negara namun tidak memiliki wilayah, dan ideologi radikal ini tumbuh berkembang seiring perkembangan teknologi yang bergerak dengan ketidakpastian.

“Sebab ideologi dan gerakan islam trananasional memiliki banyak bentuk, setidaknya ada kapitalisme atau neoribelalisme. Gerakan kapitalisme global atau neoliberalisme yang merusak lingkungan dan tidak memiliki rasa empati terhadap kemiskinan dan kesenjangan,” katanya. (*)

loading...
 Sumber : Relis /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]