Tak Miliki Izin Operasional, Warga Minta PT Bakapindo Ditutup


Sabtu, 08 Agustus 2020 - 10:37:43 WIB
Tak Miliki Izin Operasional, Warga Minta PT Bakapindo Ditutup Terlihat kantor PT. Bakapindo di Jorong Durian Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek Kab. Agam. YURSIL

HARIANHALUAN.COM - Aktivitas pertambangan batu kapur yang dilakukan PT Bakapindo mendapat penolakan dari warga Jorong Durian dan Jorong Aia Tabiak Nagari Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek, Kab. Agam.

Keberadaan lokasi pabrik di Bukit Batu Putih telah menyengsarakan warga yang  terdampak langsung akibat aktivitas pertambangan. 

"Aktivitas pengolahan batu kapur disekitar pabrik membuat warga rentan terserang penyakit saluran pernafasan akibat abu yang beterbangan. Bahkan lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencarian warga tidak dapat diolah karena sering kekeringan. Bahkan, keselamatan warga sekitar terancam bahaya longsor akibat proses pertambangan," kata pengacara warga dari Kantor Hukum Trust, Mhd Erwin, SH, MH kepada sejumlah wartawan, usai mengelar pertemuan dengan pihak PT. Bakapindo di Kantor Camat Tilatang Kamang, Jumat (7/8/2020).

Ironisnya lagi kata Erwin, izin operasional PT. Bakapindo telah habis masa berlaku sejak 23 Mei 2018 lalu. Namun perusahan masih tetap beroperasi hingga saat ini.

Selain itu tambahnya, keberadaan PT. Bakapindo selama ini tidak memiliki dampak positif terhadap warga sekitar karena tidak memiliki program CRS. 

"Keberadaan perusahaan itu, terancam akan menghilangkan situs sejarah Ngalau Kamang, objek wisata yang menjadi sumber pendapatan warga dari mengelola tempat wisata," terangnya.

Bahkan katanya, pihak PT. Bakapindo telah menutup jalan umum yang menghubungkan jorong Durian menuju Jorong Aia Tabiak. Akibatnya, warga di dua daerah itu menempuh jalan lain yang lebih jauh membutuhkan waktu dan biaya.

Aktivitas PT. Bakapindo tidak hanya merugikan warga, tetapi operasionalnya, juga mencaplok atau telah memasuki hutan lindung seluas 1.327 m2.

"Warga terdampak, menolak perpanjangan izin operasional PT. Bakapindo. Perusahaan itu harus ditutup atau pindah karena telah merugikan warga sekitar," ungkapnya.

Sementara itu, Penasehat Hukum (PH) PT. Bakapindo, Hendra Ritonga ketika dihubungi Haluan melalui pesan WA menyebutkan, sepanjang PT. Bakapindo dapat memenuhi semua persyaratan untuk operasional. Maka sepanjang itu pula tuntutan menjadi tidak relevan. 

Pada tanggal 4 Agustus 2020 lalu, perusahaan sudah menerima kehadiran dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, Dinas PU dan Dinas Penanaman Modal. 

Kehadiran SKPD terkait dalam rangka mengakomodir permohonan izin lingkungan PT. Bakapindo dalam tambang seluas 9,6 ha. Dalam kegiatan tersebut memang ada beberapa catatan yang harus dipenuhi PT. Bakapindo terkait kegiatan usaha pertambangan.

Terkait kesepakatan antara perusahaan dengan Walijorong Durian serta tokoh masyarakat, memang ada beberapa item perjanjian belum terakomodir dengan baik. Namun bukan belum dijalankan sepenuhnya, diantaranya kontribusi Rp10 juta untuk Jorong Durian, kewajiban tersebut selalu ditunaikan perusahaan sampai bulan Juli 2020 kemarin.

Kemudian, penambangan yang mengenai hutan lindung, hal itu memang pernah terjadi pada tahun 2018, karena Human Error dan terhadap hal itu telah dilakukan tindakan dan pembinaan oleh Dinas Kehutanan. Kawasan yang masuk hutan lindung tersebut pun saat ini telah pulih berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir dari Dinas Kehutanan.

Selanjutnya, soal pencemaran lingkungan, Dinas Lingkungan hidup yg mempunyai kapasitas dan keilmuan menentukan pencemaran dari suatu pertambangan. Sejauh ini, dari hasil tinjauan lapangan dari dinas terkait tidak menyebutkan adanya pencemaran lingkungan.

PT. Bakapindo menghargai setiap masukan yang disampaikan oleh beberapa orang masyarakat dan sangat terbuka untuk menindaklanjuti masukan-masukan tersebut sepanjang disampaikan berdasarkan cara yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Terpisah, Setda Kab. Agam, Martias Wanto membenarkan izin PT. Bakapindo telah habis masa berlakunya sejak tahun 2018 lalu. "Karena kewenangan mengeluarkan izin adalah Provinsi Sumbar dan berlakunya telah habis. Maka pihak provinsi telah menyuruh menghentikan operasional perusahaan tersebut," kata Martias Wanto kepada harianhaluan.com melalui selular, Sabtu (8/8/2020).

Ia mengakui, pihak PT. Bakapindo sedang mengurus izin perpanjangan ke Provinsi. Menurutnya, sebelum izin Amdalnya keluar. Tim dari Kab Agam telah turun ke lapangan untuk mengecek lokasi, namun laporannya akan diterima Senin depan.

"Karena perusahaan masih beroperasi sedangkan izinnya telah habis. Kita akan melakukan koordinasi kembali dengan provinsi, karena sebelumnya pihak provinsi menyatakan perusahaan itu telah mereka tutup," terangnya. 

Terkait aktivitas perusahaan telah memasuki hutan lindung Martias Wanto belum mendapat laporan, namun ia mengakui telah menurunkan tim ke lokasi sejak 3 hari. Sedangkan akses jalan umum yang ditutup oleh perusahaan, ia mengakui belum mendapat laporan dari masyarakat. (*)

 

loading...
Reporter : Yursil /  Editor : Heldi Satria
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]