Berapa Gaji Wali Kota Solo yang Diincar Gibran Rakabuming? Ini Hitung-hitungannya


Ahad, 09 Agustus 2020 - 07:16:24 WIB
Berapa Gaji Wali Kota Solo yang Diincar Gibran Rakabuming? Ini Hitung-hitungannya Bakal calon Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Dulu, wali kota dipilih oleh DPRD, namun seiring kebijakan pasca-reformasi dan otonomi daerah, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali.

Di sejumlah daerah, persaingan memperebutkan jabatan ini terbilang sangat sengit di setiap pemilihan kepala daerah atau Pilkada.  Sebut saja kontestasi Pilkada Solo yang salah satu calonnya yakni Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Petahana Joko Widodo (Jokowi). 

Pilkada Solo jadi salah satu kontestasi pilwalkot yang paling jadi sorotan publik belakangan ini. Sebagai posisi yang diperebutkan banyak orang, lalu berapa gaji seorang wali kota? 

Hingga saat ini, belum ada perubahan atas PP yang mengatur gaji kepala daerah di tingkat kabupaten/kota tersebut. PP tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980. Artinya, sejak era Presiden Abdrurrahman Wahid, belum ada kenaikan gaji pokok kepala daerah. 

Disebutkan di PP tersebut, gaji pokok kepala daerah setingkat wali kota ditetapkan sebesar Rp 2,1 juta per bulannya.  Sementara itu, gaji pokok seorang wakil wali kota ditetapkan sebesar Rp 1,8 juta per bulan. 

Meski terbilang kecil untuk gaji pokok seorang kepala daerah, wali kota masih menerima sejumlah tunjangan yang besarannya di atas gaji pokoknya. 

"Selain gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 59 Tahun 2000. 

Tunjangan wali kota Salah satu bentuk tunjangan yang diterima pejabat setingkat wali kota yakni tunjangan jabatan yang diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu. 

Besaran tunjangan jabatan wali kota yaitu sebesar Rp 3,78 juta per bulan. Sementara tunjangan jabatan untuk wakil wali kota ditetapkan sebesar Rp 3,24 juta per bulan. Tunjangan lain yang diterima seorang wali kota antara lain tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan BPJS Kesehatan, dan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan. 

Namun selain tunjangan, kepala daerah juga mendapatkan biaya penunjang operasional bulanan. Besaran tunjangan ini berbeda-beda setiap daerah, karena menyesuaikan dengaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Tunjangan operasional wali kota mencapai di atas Rp 100 juta per bulan. 

Namun yang perlu diketahui, tunjangan ini bersifat sebagai dana yang dialokasikan dari APBD untuk menunjang kegiatan operasional wali kota.  Tunjangan operasional ini diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Besarnya biaya penunjang operasional wali kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut: 

  • PAD sampai dengan Rp 5 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 persen dari PAD 
  • PAD Rp 5 miliar sampai 10 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 persen dari PAD 
  • PAD Rp 10 miliar sampai 20 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 250 juta dan paling tinggi sebesar 1,5 persen dari PAD 
  • PAD Rp 20 miliar sampai 50 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,8 persen dari PAD 
  • PAD Rp 50 miliar sampai 150 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,4 persen dari PAD 
  • PAD di atas Rp 150 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15 persen dari PAD 

Ambil contoh saja, Kota Solo atau Surakarta memiliki PAD tahun 2019 sebesar sekitar Rp 2 triliun atau tepatnya Rp 2.012.861.148.959. Artinya, dana operasional Wali Kota Solo paling kecil sebesar Rp 600 juta dan paling tinggi Rp 3 miliar.

loading...
 Sumber : kompas.com /  Editor : Rahma Nurjana
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 03 September 2020 - 06:52:52 WIB

    Hidup Glamor hingga Oplas di AS, Berapa sih Gaji dan Harta Jaksa Pinangki

    Hidup Glamor hingga Oplas di AS, Berapa sih Gaji dan Harta Jaksa Pinangki HARIANHALUAN.COM - Jaksa Pinangki Sirna Malasari jadi sorotan publik. Selain karena tersangkut kasus dugaan menerima suap dari Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra, namanya juga ramai diperbincangkan lantaran gaya hidupn.
  • Kamis, 23 Juli 2020 - 08:49:15 WIB

    Tanggal Berapa Eksekusi Pencairan Gaji ke-13 PNS?

    Tanggal Berapa Eksekusi Pencairan Gaji ke-13 PNS? HARIANHALUAN.COM - Gaji ke-13 pada aparatur sipil negara (ASN) dipastikan akan cair pada bulan Agustus mendatang. Lantas tanggal berapa kah gaji ke-13 bisa diberikan oleh ASN? Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo m.
  • Sabtu, 27 Juni 2020 - 16:23:11 WIB

    10 Negara Pemilik Emas Terbesar di Dunia, Indonesia Urutan Berapa?

    10 Negara Pemilik Emas Terbesar di Dunia, Indonesia Urutan Berapa? HARIANHALUAN.COM - Emas masih menjadi pilihan untuk menyimpan dana yang aman. Bahkan bank sentral di beberapa belahan dunia menjadikan emas sebagai tempat menyimpan uang. .
  • Ahad, 14 Juni 2020 - 09:13:15 WIB

    Berapa Batasan Penumpang Bus AKAP Selama New Normal?

    Berapa Batasan Penumpang Bus AKAP Selama New Normal? HARIANHALUAN.COM - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membatasi mobilisasi masyarakat selama masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal guna mencegah penyebaran virus corona (Covid-19)..
  • Kamis, 21 Mei 2020 - 14:37:22 WIB

    Lebaran Tanggal Berapa? Jelang Sidang Isbat 1 Syawal 1441 H

    Lebaran Tanggal Berapa? Jelang Sidang Isbat 1 Syawal 1441 H HARIANHALUAN.COM - Umat Islam Indonesia kini tengah menunggu hasil sidang isbat yang akan dilaksanakan Jumat (22/5/2020). Hasil sidang isbat menentukan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]