Mendagri: Kepala Daerah Harus Unjuk Gigi Tangani Covid-19


Senin, 10 Agustus 2020 - 14:30:51 WIB
Mendagri: Kepala Daerah Harus Unjuk Gigi Tangani Covid-19 Mendagri Tito Karnavian (Istimewa)

HARIANHALUAN.COM – Pemimpin tangguh lahir dimasa krisis pandemi Covid-19,  dan Pilkada Serentak 2020 dapat menjadi momentum penting untuk mendorong mesin pemerintahan daerah bergerak serius menangani Covid-19.

Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebagai Keynote Speaker pada acara webinar Webinar Nasional #4 Taruna Merah Putih Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19 menggunakan zoomWibinar dan live streaming Youtube dan Face Book, dikutip dari Kemendagri, Senin (10/8/2020).

Mendagri menyampaikan itu di hadapan para narasumber antara lain Arief Wibowo (Anggota DPR RI Komisi II Fraksi PDI Perjuangan), Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur), Winarti (Bupati Tulang Bawang), Burhanudin Muhtadi (Direktur Eksekutif Indikator Politik). Acara tersebut dimoderatori oleh politikus PDIP Maruarar Sirait, yang sebelumnya acara webinar tersebut dibuka Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Mendagri mengutarakan bahwa dalam Pilkada 2020 ini para calon kepala daerah nantinya akan diminta penjelasan mengenai strategi dalam menangani Covid-19 berikut antisipasi terhadap dampak sosial-ekonominya. Hal tersebut menjadi tantangan calon kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota, baik petahana maupun non petahana.

"Pemerintah pusat all out sudah, sudah dibentuk Gugus Tugas, dibentuk komite sekarang Satgas, semua kekuatan pusat sudah dikeluarkan, anggaran, sumber daya, regulasi. Tapi mesin daerah, saya sudah muter satu bulan ini 16 provinsi, mohon maaf dengan segala hormat, mohon maaf Bu Khofifah, mohon maaf Bu Winarti, saya tak me-refer kepada satu kepala daerah, saya melihat ada 4 kuadran kepala daerah," ucap Tito.

Empat kuadran atau ukuran ini pertama dilihat dari kemauan dan kemampuan penanganan Covid-19. Menurut Mendagri, ada kepala daerah yang serius menangani Covid-19 tapi masih kekurangan strategi ataupun anggaran, ada juga kepala daerah yang dinilai Mendagri Tito kurang serius menangani Covid-19.

Ada kepala daerah yang mau bersungguh-sungguh untuk tangani Covid-19 dan dampak ekonominya serius, tapi kemampuan kurang, kemampuan tentang konsep strategi. Karena untuk bisa membuat strategi konsep harus mengerti betul apa itu Covid-19 gimana, cara mematikan bagaimana, dan seterusnya. 

“Kemampuan fiskalnya, ada yang miliki kemampuan fiskal yang kuat tapi banyak juga daerah yang miliki kemampuan fiskal terbatas, sehingga kita lihat di daerah yang kepala daerah mau, sungguh-sungguh tapi kemampuannya kurang, baik strategi maupun fiskal terbatas itu penanganannya di daerah nggak akan maksimal, untuk kendalikan masyarakat taat pada protokol kesehatan itu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Mendagri mengatakan ada juga kepala daerah yang menurutnya memiliki pengetahuan konsep strategi penanganan Corona, fiskal baik. Namun, keseriusannya kurang dan terkesan cari aman.

"Ada lagi, kemampuan punya, pengetahuan cukup, anggaran, fiskal ada, didukung lagi oleh pusat, tapi mungkin keseriusannya kurang, ada, saya nggak mau sebutkan, keseriusannya cari aman, dan itu nggak akan maksimal di daerah itu akan terjadi penyebaran," ucap Tito.

"Yang paling buruk ada kepala daerah, sudah nggak ada fiskal baik, pengetahuan dan konsep penanganan COVID dan dampak sosial ekonomi daerah nggak miliki konsep, setelah itu tidak sungguh-sungguh. Ini pasti akan berantakan daerah itu," sambungnya.

Oleh karena itu, Tito menilai seluruh kepala daerah harus bekerja keras. Jika daerah bekerja keras mesin gerak penanganan Corona akan bekerja maksimal. Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah harus menjadi momentum penting bagi kepala daerah untuk unjuk gigi terkait penanganan Covid-19.

"Kepala daerah kita harus buat mampu dan harus kita buat mau. Harus mau dan mampu, baru mesin daerah bergerak. Nah, maka ini [Pilkada 2020] jadi momentum yang luar biasa penting untuk memutar, mendorong mesin pemerintah bergerak dalam menangani Covid-19," tutupnya. (*)

loading...
 Sumber : Kemendagri /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 08 Januari 2020 - 23:30:00 WIB

    Natuna Diusulkan jadi Provinsi Khusus, Kemendagri: Tidak Mungkin

    Natuna Diusulkan jadi Provinsi Khusus, Kemendagri: Tidak Mungkin Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menyatakan usulan soal Natuna dijadikan provinsi tidak mungkin dilakukan. Kendati begitu, Kemendagri masih menghargai usulan tersebut..
  • Senin, 10 April 2017 - 20:27:00 WIB

    Mendagri: Tak Ada Pembentukan DOB Tahun ini

    JAKARTA, HALUAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta maaf karena pembentukan daerah otonomi baru (DOB) belum bisa dilakukan tahun ini..
  • Selasa, 27 September 2016 - 02:27:30 WIB

    Mendagri: Empat Daerah Disorot KPK

    JAKARTA, HALUAN — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, setidaknya ada empat daerah yang menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena praktik korupsi yang tinggi..
  • Jumat, 22 Juli 2016 - 03:34:58 WIB

    Mendagri: Dana Hibah Rawan Korupsi di Daerah

    Mendagri: Dana Hibah Rawan Korupsi di Daerah JAKARTA, HALUAN — Men­teri Dalam Negeri (Men­da­gri) Tjahjo Kumolo me­nye­butkan tiga area rawan ko­rupsi yang menjerat peja­bat di daerah hingga saat ini, di­antaranya adalah dana ban­tuan sosial (bansos). “Area.
  • Selasa, 31 Mei 2016 - 04:48:21 WIB
    RUU Pilkada

    Mendagri: DPR Setuju Mundur

    Mendagri: DPR Setuju Mundur JAKARTA, HALUAN – Menteri Dalam Negeri (Men­dagri) Tjah­jo Kumolo mengklaim bahwa DPR sudah setuju mundur jika ada anggota DPR/DPD/DPRD maju mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (pil­kada)..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]