Realisasi NPHD Pilkada 2020 di Sumbar Capai 51,69%


Senin, 10 Agustus 2020 - 16:59:00 WIB
Realisasi NPHD Pilkada 2020 di Sumbar Capai 51,69% Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian.

HARIANHALUAN.COM - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian terus memonitor progres realisasi penyaluran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.

Berdasarkan data per tanggal 7 Agustus Pukul 21.00 WIB, realisasi kepada KPU sebesar Rp. 9,735 Triliun atau setara dengan 95,22 % dari total alokasi, sedangkan untuk Bawaslu senilai Rp. 3,290 Triliun atau 94,88 %, dan untuk PAM sejumlah Rp. 702,733 Miliar ataau setara dengan 46,01 %. Hal itu disampaikan Ardian dikutip dari Kemendagri, Senin (10/8/2020).

Dengan demikian, hingga saat ini terdapat 229 Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah berhasil transfer 100% dana NPHD untuk KPU, di antaranya Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepuauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, masih untuk KPU, terdapat 39 Pemda yang realisasi transfer NPHD-nya antara 40% sampai dengan di bawah 100%, salah satunya terdapat Provinsi Sulawesi Utara yang baru mencapai 42.73%.  Sementara itu, masih terdapat 2 Pemda yang transfernya kurang dari 40%, yaitu Kabupaten Halmahera Utara yang baru mencapai 39.43% dan Kabupaten Halmahera Barat pada angka 34.99%.

Kemudian data Kemendagri juga mencatat terdapat 239 Pemda yang telah berhasil transfer 100% dana NPHD untuk Bawaslu, di antaranya Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepuauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah.

Sementara itu, masih untuk Bawaslu, terdapat 28 Pemda yang transfernya berada antara 40% sampai dengan di bawah 100%, di antaranya Provinsi Sulawesi Utara yang baru mencapai 41.09%. Lebih lanjut, juga terdapat 3 Pemda yang transfernya kurang dari 40%, yaitu: Kabupaten Waropen yang baru mencapai 37,33%, Kota Bandar Lampung 36.84%, dan Kabupaten Pegunungan Bintang 30.00 %.

Terakhir, sesuai catatan Kemendagri terdapat 72 Pemda yang sudah berhasil 100 % merealisasikan  NPHD-nya untuk pihak PAM, di antaranya Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Kalimantan Tengah.

Adapun Pemerintah Daerah yang belum realisasinya mencapai 100% secara keseluruhan meliputi:

*- Sumatera Utara:*

1. Kota Medan (KPU: 90,03%)

2. Kab. Labuhan Batu (KPU: 90,00%)

*- Sumatera Barat:* 

1. Kab. Pesisir Selatan (KPU: 51,69% / BAWASLU: 65,21%)

- Riau

1. Kab. Kep. Meranti (KPU: 40,68% )

- Bengkulu

1. Kab. Rejang Lebong ( BAWASLU: 92,80%).

- Jambi

1. Kab. Bungo (KPU: 80,22% / BAWASLU: 88,06%)

- Sumatera Selatan

1. Kab. Ogan Komering Ulu Timur (KPU: 79,04% / BAWASLU: 90,91%)

- Lampung

1.Kab. Lampung Tengah (KPU: 90.00%)

2. Kota Bandar Lampung (KPU: 41,03% / BAWASLU: 36.84%)

- Jawa Timur

1. Kota Surabaya (KPU: 40,59% / BAWASLU: 41,58%).

- Gorontalo

1. Kab. Gorontalo (KPU: 58,66% / BAWASLU: 79,43%)

2. Kab. Pohuwato (KPU: 70,81% / BAWASLU: 70,76%)

- Bali

1. Kab. Karang Asem (KPU: 84,16%)

- Kalimantan Timur

1. Kab. Mahakam Ulu (KPU: 99,84%)

2. Kab. Paser (KPU: 93,73%)

- Sulawesi Selatan

1. Kota Makassar (KPU: 92,57%)

2. Kab.Luwu Utara (KPU: 90,10% / BAWASLU: 76,02%)

3. Kab. Maros (KPU: 80,96% / BAWASLU: 40,53%)

- Sulawesi Tengah

1.Morowali Utara (KPU:70,00% / BAWASLU: 42,47%)

- Sulawesi Utara

1. Kota Bitung ( KPU: 70.00% / BAWASLU: 45,22%)

2. Kab. Minahasa Utara ( KPU: 40,00% / BAWASLU: 40,00%).

- Maluku Utara

1. Kab. Kep. Sula (KPU: 75,92%)

2. Kab. Halmahera Timur (KPU: 50,83% / BAWASLU: 51,68%)

3. Kab. Pulau Taliabu (KPU: 41,43% / BAWASLU: 41,55%)

4. Kab. Halmahera Utara (KPU: 39,43% / BAWASLU: 42,04%)

5. Kab. Halmahera Barat (KPU: 34,99% / BAWASLU: 50,00%)

- Maluku

1. Kab. Buru Selatan ( KPU: 70,00% / BAWASLU: 70,00%)

2. Kab. Kep. Aru ( KPU: 61,25%).

- NTT

1. Kab. Sumba Barat (KPU: 90,00% / BAWASLU: 90,00%)

2. Kab. Sumba Timur (BAWASLU: 40,70%)

3. Kab. Timor Tengah Utara (KPU: 91,58%)

- Papua

1. Kab.Yalimo (KPU: 99,73%)

2. Kab. Merauke (KPU: 90,00% / BAWASLU: 90,00%)

3. Kab. Waropen (KPU: 90,00% / BAWASLU: 37,33%)

4. Kab. Supiori ( KPU: 73,33% / BAWASLU: 87,50%)

5. Kab. Boven Digoel ( KPU: 64,90% / BAWASLU: 90,00%)

6. Kab. Yahukimo (KPU: 62,00% / BAWASLU: 70,00%).

7. Kab. Keerom (KPU: 60,00% / BAWASLU: 63,16%)

8. Kab. Mamberamo Raya ( KPU: 56,67%) 

9. Kab. Nabire (BAWASLU: 80,00%)

10. Kab. Pegunungan Bintang (BAWASLU: 30,00%)

- Papua Barat

1. Kab. Raja Ampat (KPU: 41,83% / BAWASLU: 73,76%)

2. Kab. Manokwari (KPU: 90,00%)

3. Kab. Manokwari Selatan  (BAWASLU: 99,98%)

4. Kab. Sorong Selatan (KPU: 80,00%). (*)

loading...
 Sumber : Kemendagri RI /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 13 September 2020 - 11:15:12 WIB

    Realisasi BLT Subsidi Gaji Habiskan Rp5,84 Triliun

    Realisasi BLT Subsidi Gaji Habiskan Rp5,84 Triliun HARIANHALUAN.COM - Pemerintah mencatat realisasi anggaran subsidi upah bagi pekerja adengan penghasilan di bawah Rp5 juta telah mencapai Rp5,84 triliun dari total anggaran sebesar Rp37,7 triliun. Realisasi tersebut baru disal.
  • Rabu, 02 September 2020 - 08:19:44 WIB

    Presiden Desak Pemda Percepat Realisasi Belanja Daerah

    Presiden Desak Pemda Percepat Realisasi Belanja Daerah HARIANHALUAN.COM - Percepatan realisasi anggaran belanja pemerintah merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang harus berjalan beriringan dengan pemulihan dampak kesehatan akibat pandemi..
  • Sabtu, 15 Agustus 2020 - 18:17:44 WIB

    Jangan Main-main, Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 Terus Dipantau KPK

    Jangan Main-main, Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 Terus Dipantau KPK HARIANHALUAN.COM - Dalam upaya pencegahan di masa pandemi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Hal ini dilakukan oleh tim yang dibentuk pada Kedeputian Pencegah.
  • Jumat, 10 April 2020 - 16:12:30 WIB

    Realisasi DMO Batubara Triwulan I 31,53 Juta Ton

    Realisasi DMO Batubara Triwulan I 31,53 Juta Ton JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimis seluruh kebutuhan batubara dalam negeri akan terpenuhi dari produksi nasional, kendati terdapat penurunan permintaan sebagai dampak melamb.
  • Rabu, 25 Maret 2020 - 18:25:45 WIB

    Bantu MBR, PUPR Realisasikan Program Padat Karya Sebesar Rp8,64 T

    Bantu MBR, PUPR Realisasikan Program Padat Karya Sebesar Rp8,64 T JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan Program Padat Karya Tunai (cash for work) pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp8,64 triliun..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]