Nagari Koto Besar Jadi Daerah Pertama Miliki Status Hutan Adat di Sumbar


Senin, 10 Agustus 2020 - 17:36:18 WIB
Nagari Koto Besar Jadi Daerah Pertama Miliki Status Hutan Adat di Sumbar Petugas UPTD KPHP Dharmasraya Unit VIII Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat saat melakukan inventarisasi jenis dan jumlah tegakan kayu di kawasan hutan adat Nagari Koto Besar di Kabupaten Dharmasraya.

HARIANHALUAN.COM -  Di luar kawasan Hutan Areal Penggunaan Lain (APL) di kawasan Nagari Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, menjadi Hutan Adat pertama yang mendapat pengakuan pihak pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

"Kawasan hutan yang yang diakui mencakup seluas 35 hektare yang terbagi dalam dua titik lokasi yaitu Hutan Adat Rimbo Tolang seluas 18 hektare dan Hutan Adat Rimbo Ubau seluas 17 hektare," ungkap Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor UPTD KPHP Dharmasraya Unit VIII Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Habibullah, di Dharmasraya, Senin (10/8).

Menurutnya, pemberian hak hutan adat tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas kegigihan masyarakat adat setempat dalam mempertahankan kelestarian ekosistem di kawasan hutan tersebut, dengan menetapkan hutan itu sebagai hutan larangan secara turun temurun.

Sehingga, lanjutnya, didalam lokasi tersebut terdapat sebanyak 1.702 tegakan kayu dari 132 jenis dari 37 family, yang masih kokoh berdiri dengan diameter 20 centimeter hingga 100 centimeter lebih.

"Penyerahannya surat Keputusan Menteri LHK itu dijadwalkan akan diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, namun untuk waktu dan teknis penyerahannya masih menunggu petunjuk dari pihak kementerian," jelasnya.

Ia mengatakan, keputusan pemberian status hutan adat bagi masyarakat itu didasari oleh Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/409/Kpts-Bup/2018 tentang pengakuan masyarakat adat Nagari Koto Besar di Kabupaten Dharmasraya pada 17 Desember 2018.

Kemudian, lanjutnya, surat tersebut dilanjutkan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor 660/29/DLH/I-2019 pada 14 Januari 2019 tentang tindaklanjut fasilitasi Calon Hutan Adat Rimbo Talang dan Rimbo Ubau di Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar.

Terkait fungsi hutan tersebut nantinya, ia menjelaskan disamping sebagai penyangga ekosistem dalam dan sekitar hutan tersebut, masyarakat adat setempat juga bisa memanfaatkannya dengan mengembangkan daerah itu menjadi kawasan hutan wisata dan edukasi.

"Jadi selain menjaga kelangsungan upaya pelestarian hutan, masyarakat adat dibawah koordinasi ninik mamak dan pihak pemerintah terdepan lainnya juga bisa mendapatkan efek peningkatan ekonomi melalui kegiatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif," tutupnya. (*)

loading...
Reporter : Rully Firmansyah /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]