Cegah Pelanggaran, Bawaslu Limapuluh Kota Petakan Kerawanan Pelanggaran Berdasarkan Pengalaman Pilkada 2015


Kamis, 13 Agustus 2020 - 11:59:50 WIB
Cegah Pelanggaran, Bawaslu Limapuluh Kota Petakan Kerawanan Pelanggaran Berdasarkan Pengalaman Pilkada 2015 Yoriza Asra Ketua Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota

LIMAPULUH KOTA, HARIANHALUAN.COM - Sejak jauh-jauh hari, ternyata Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Limapuluh Kota sudah memetakan terhadap sejumlah kerawanan pelanggaran sebelum Pilkada digelar. Kerawanan pelanggaran tersebut berdasarkan pengalaman dari Pilkada Limapuluh Kota 2015 lalu. 

"Dari pengalaman Pilkada lalu, ada 5 kerawanan terkait pelanggaran Pilkada," terang Yoriza Asra Ketua Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pilkada 2020 di Resto Thifa, Harau pada Kamis (13/8) pagi.

Saat rapat tersebut, turut hadir Ketua Komisi Independen Pemantau Pemilu Sumbar Samaratul Fuad,  Ketua KPU Limapuluh Kota,  Ketua DPRD serta pengurus partai politik.

Dijelaskan Yoriza Asra, kelima kerawanan pelanggaran tersebut, yakni  Panitia Pemungutan Suara (PPS) di nagari-nagari  tidak lakukan verfak dengan baik. Kemudian pendaftaran pasangan calon saat Injuritime,  adanya indikasi mahar politik yang terjadi dalam proses pencalonan,  bakal pasangan calon gunakan dokumen palsu dan konflik kepengurusan di internal partai politik.

"Dampak dari PPS tidak memverfak dengan baik,  yaitu merugikan pasangan calon hingga berpotensi mengarah ke  sengketa Pilkada," ucap Yoriza. Kemudian, kata Yoriza, pasangan calon lebih dominan memanfaatkan hari terakhir batas pendaftaran ketimbang dihari pertama pembukaan pendaftaran oleh KPU. "Pendaftaran pasangan calon di injuritime, bisa merugikan partai politik. Karena tidak ada waktu lagi untuk perbaikan berkas pencalonan sehingga partai politik pengusung pasangan calon bisa dirugikan," ucap Ketua Bawaslu.

Kemudian, menurut Yoriza Asra, mahar politik sering terjadi setiap proses pencalonan di Pilkada. Tetapi, mahar politik sulit terbukti dan butuh pembuktian melalui pengadilan. "Mahar politik, sudah menjadi isu nasional dan sulit untuk dibuktikan. Sebenarnya ini masuk kerawanan pelanggaran Pilkada," katanya.

 Yoriza Asra juga menilai, tidak tertutup kemungkinan adanya indikasi bakal calon menggunakan dokumen palsu sebagai syarat pencalonan di Pilkada. Karena itu, kata Yori,  perlu kejelian dan partisipasi bersama untuk menghindari penggunaan dokumen palsu oleh bakal pasangan calon saat mendaftar ke KPU. "Rata-rata, adalah ijazah palsu. Dan ada dokumen lain yang dipalsukan sebagai syarat pencalonan," ucapnya.

Terakhir, kata Yoriza Asra, adanya konflik kepengurusan parpol juga mempengaruhi pelanggaran terhadap proses pencaloan di Pilkada. Seperti adanya kepengurusan ganda ditubuh internal partai sehingga memicu terhadap pelanggaran proses pencalonan.  "Pengalaman di Pilkada, adanya konflik kepengurusan di internal parpol, dari pengurus pusat sampai daerah. Ini juga sudah jadi isu nasional dan jadi catatan Bawaslu,"katanya lagi.

Selain itu, Ketua Bawaslu Limapuluh Kota meminta pro aktif masyarakat untuk ikut mengawasi proses pencalonan  Pilkada Limapuluh Kota. (*)

loading...
Reporter : Dadang Esmana /  Editor : Rahma Nurjana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]