Tidak Update dengan Data Kemiskinan, 92 Daerah Terancam Sanksi


Kamis, 13 Agustus 2020 - 21:48:59 WIB
Tidak Update dengan Data Kemiskinan, 92 Daerah Terancam Sanksi Mensos, Juliari Batubara

HARIANHALUAN.COM - Sebanyak 92 pemerintah kabupaten/kota terancam sanksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), karena tidak pernah melakukan pemutakhiran data kemiskinan sejak 2015. Hal ini terungkap dalam rapat kerja Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara dengan Komisi VIII DPR RI, belum lama ini.

Juliari mengatakan, dari total 514 kabupaten/kota, sebanyak 92 di antaranya sama sekali belum memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sejak 2015. “Yang tidak pernah up-date sama sekali dari tahun 2015 ada 92 kabupaten/kota. Hanya 103 kabupaten/kota yang memperbarui data kemiskinan lebih dari 50 persen,” katanya.

Adapun dasar dari sanksi tersebut adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 360.1/KMK/2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2020.

Ketentuan yang termakrtub dalam SKB, angka 3 poin (b) disebutkan bahwa Kementerian Keuangan berwenang memberikan sanksi melalui Dana Transfer Umum terhadap pemerintah kabupaten/kota yang tidak melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). SKB ini diterbitkan sebagai solusi dari keruwetan dalam memastikan penerima bantuan sosial. 

Kerap muncul ungkapan di tengah publik, adanya bansos yang salah sasaran. Sebab utama dari masalah ini adalah karena pemerintah kabupaten/kota tidak akurat atau sama sekali tidak melakukan pemutakhiran DTKS. Juliari menambahkan, 300 lebih kabupaten-kota, tak sampai 50 persen telah memperbarui data kemiskinan.

“Sekitar 319 kabupaten/kota meng-update data kemiskinannya, namun tidak sampai 50 persen. Jadi misalnya ada kabupaten-kota yang datanya 1.000, yang dia update mungkin 400 saja,” kata Juliari.

Kalau diklasifikasikan, 92 kabupaten/kota ini termasuk golongan paling parah, setengah parah ada 319, yang lumayan 103. Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, data penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial (Kemensos) sudah lama tidak diperbarui.

“Waktu ditelisik, ternyata data tersebut belum di up-date sejak 2015 oleh pemerintah daerah. Tidak semua pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data. Padahal penyaluran data di masa pandemi ini membutuhkan data yang lebih baru,” kata Sri Mulyani. (*)

loading...
 Sumber : Suara.com /  Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 28 September 2020 - 22:14:50 WIB

    Gegara Pandemi Covid-19, Polri tidak akan Keluarkan Izin Nobar Film G30S/PKI

    Gegara Pandemi Covid-19, Polri tidak akan Keluarkan Izin Nobar Film G30S/PKI HARIANHALUAN.COM -- Pandemi Covid-19 menjadi alasan untuk Polri tidak akan mengeluarkan izin keramaian untuk kegiatan nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI). Pasal.
  • Ahad, 27 September 2020 - 15:51:37 WIB

    Mahfud MD Tidak Melarang Masyarakat Nonton dan Menayangkan Film G30S PKI

    Mahfud MD Tidak Melarang Masyarakat Nonton dan Menayangkan Film G30S PKI HARIANHALUAN.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyampaikan pendapatnya tentang pemutaran film penumpasan pengkhianatan G30S PKI yang belakangan menjadi polemik kembali..
  • Sabtu, 26 September 2020 - 12:44:22 WIB

    Begini Cara Cek Dapat Atau Tidak Bantuan Gaji Rp600 Ribu

    Begini Cara Cek Dapat Atau Tidak Bantuan Gaji Rp600 Ribu HARIANHALUAN.COM - Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan, dari target 15,7 juta pekerja penerima bantuan atau subsidi gaji Rp600 ribu per bulan, hingga kini sudah cair kepada sekitar 8,822 juta pekerja. Pencairan baru dilaku.
  • Selasa, 22 September 2020 - 06:19:35 WIB

    3 Alasan Mengapa Pembentukan Dewan Moneter Tidak Mendesak

    3 Alasan Mengapa Pembentukan Dewan Moneter Tidak Mendesak HARIANHALUAN.COM - Terkait pembentukan dewan moneter di tengah situasi genting ini, Miranda Swaray Goeltom, seorang doktor di bidang ekonomi yang telah lama berkecimpung dalam dunia kebijakan moneter, serta pernah menjabat se.
  • Senin, 21 September 2020 - 14:37:37 WIB

    Pandemi Corona, Jokowi Tidak akan Tunda Pilkada

    Pandemi Corona, Jokowi Tidak akan Tunda Pilkada HARIANHALUAN.COM-Meski pandemi virus corona (Covid-19), Presiden Jokowi menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]