Bakal Banyak Calon Tunggal Pilkada, Ternyata Ini Biang Keroknya


Jumat, 14 Agustus 2020 - 07:27:23 WIB
Bakal Banyak Calon Tunggal Pilkada, Ternyata Ini Biang Keroknya Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengklaim tak akan ada calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) apabila legislator tak diwajibkan mengundurkan diri saat berkompetisi dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

"Seandainya anggota DPR boleh cuti, dipastikan tidak ada calon tunggal dalam pilkada yang ada di republik ini," kata Arteria Dahlan dalam sidang uji materi UU Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (12/8), dikutip dari Antara.

Arteria berpendapat berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mensyaratkan pengunduran diri anggota legislatif sejak ditetapkan sebagai calon kepala daerah berdampak pada minimnya peserta yang mengikuti kontestasi pilkada.

Menurutnya, calon tunggal dalam setiap kontestasi bisa mengancam kualitas pilkada dan mencerminkan kemunduran dalam pelaksanaan demokrasi.

Selain persoalan calon tunggal, Arteria mengatakan norma dalam pasal tersebut menyebabkan anggota legislatif tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban selama lima tahun karena diganti dengan mekanisme pergantian antarwaktu setelah mengundurkan diri untuk mengikuti pilkada.

"Anggota DPR, DPD, DPRD seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan kepala daerah, yakni menjalankan tugas dan wewenangnya dan kewajibannya selama lima tahun dan tidak boleh dikurangi satu detik pun," katanya.

Terpaksa Setuju

Lebih jauh, politikus PDIP itu mengatakan hampir semua anggota DPR menolak syarat legislator harus mundur untuk maju dalam pilkada saat pembahasan Undang-Undang Pilkada, tetapi terpaksa menyetujui keinginan pemerintah.

Menurut Arteria, awalnya hampir semua fraksi sepakat bahwa anggota DPR, DPRD dan DPD tidak harus mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah.

Namun, saat itu pemerintah khawatir dengan isu korupsi. Beberapa partai politik pun takut karena sejumlah menteri memiliki kepentingan yang tersandera sehingga pembahasan berakhir dengan kesepakatan.

"Pasal ketentuan mundurnya anggota DPR ini, itu dari awal sampai mau diputusnya undang-undang itu, masih alot terus sampai akhirnya kami dipaksa karena fraksi diperintahkan untuk ikuti yang ada di pemerintah, tapi suasana kebatinannya, semuanya ini adalah menolak," kata Arteria.

Ia pun merasa keberatan saat pemerintah memberikan keterangan dalam sidang sebelumnya dengan mengutip sejumlah putusan MK terkait syarat pencalonan kepala daerah.

Menurutnya, pemerintah dalam menyajikan keterangan kepada MK juga melihat suasana kebatinan faktual, yakni hampir semua fraksi setuju untuk menolak syarat DPR harus mundur itu.

Sebelumnya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memprediksi akan ada calon tunggal di 31 daerah yang menggelar Pilkada 2020. Prediksi itu keluar berdasarkan riset Perludem dari dinamika politik yang berkembang hingga hari ini.

Sementara itu, uji materi UU Pilkada ke MK ini diajukan anggota DPR Anwar Hafid serta anggota DPRD Sumatera Barat Arkadius Dt. Intan Baso.

Para pemohon menguji Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang mengatur syarat pengunduran diri anggota legislatif setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah.

Pemohon mendalilkan semestinya legislator disamakan dengan calon petahana atau menteri yang hanya diwajibkan untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara pada saat kampanye. Demikian dilansir cnnindonesia.com. (*)

loading...
 Sumber : cnnindonesia /  Editor : Nova Anggraini

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 15 September 2020 - 07:37:44 WIB

    Jumlah Maksimum Massa Kampanye Pilkada di Masa Covid Bakal Diatur KPU

    Jumlah Maksimum Massa Kampanye Pilkada di Masa Covid Bakal Diatur KPU HARIANHALUAN.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjabarkan peraturan soal massa yang mengikuti kampanye Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Ketua KPU Arief Budiman menyatakan pihaknya sedang mengg.
  • Ahad, 26 Juli 2020 - 12:14:09 WIB

    Anak Dahlan Iskan Dijagokan NasDem Jadi Bakal Cawawalkot Surabaya

    Anak Dahlan Iskan Dijagokan NasDem Jadi Bakal Cawawalkot Surabaya HARIANHALUAN.COM - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Surabaya merekomendasikan nama Azrul Ananda untuk mendampingi eks Kapolda Jawa Timur, Machfud Arifin (MA) dalam Pilkada Kota Surabaya..
  • Sabtu, 28 Maret 2020 - 15:44:34 WIB

    Bakal Calon Bupati Pasbar Ini Silaturahim dengan AJO

    Bakal Calon Bupati Pasbar Ini Silaturahim dengan AJO PASBAR HARIANHALUAN.COM - Sebagai kandidat kuat untuk maju menjadi calon Bupati Pasaman Barat (Pasbar) periode 2020-2024, H Maryanto Daulay SH MM, putra Kasiak Putiah, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) me.
  • Ahad, 09 Februari 2020 - 19:16:12 WIB

    Wah..! Sosok Ini Berani 'Tegur' Putra Jokowi yang Bakal Maju Pilkada

    Wah..! Sosok Ini Berani 'Tegur' Putra Jokowi yang Bakal Maju Pilkada SOLO, HARIANHALUAN.COM - Gibran Rakabuming Raka menemui Ketua DPC PDIP yang juga Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo di rumah dinas Loji Gandrung. Gibran berpamitan terkait agenda uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
  • Jumat, 10 Januari 2020 - 14:39:53 WIB

    PPP Pasbar Gelar Bedah Visi Misi Bakal Calon Kepala Daerah

    PPP Pasbar Gelar Bedah Visi Misi   Bakal Calon Kepala Daerah PASBAR, HARIAN HALUAN--Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangun (PPP) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) gelar acara bedah Visi Misi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di Auditorium Kampus STAY Yaptip Pasbar..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]