Lancarkan Aksi Unjuk Rasa, Ini Tuntutan Ratusan Buruh di Kampar Riau


Jumat, 14 Agustus 2020 - 07:47:27 WIB
Lancarkan Aksi Unjuk Rasa, Ini  Tuntutan Ratusan Buruh di Kampar Riau Ratusan buruh tergabung di Federasi Serikat Buruh Sajahtera gelar aksi demo di depan Kantor Bupati Kampar. (Haluanriau.co)

HARIANHALUAN.COM-Ratusan buruh melancar aksi  demonstrasi  di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Kampar, Riau.Mereka yang tergabung di Federasi Serikat Buruh Sajahtera Indonesia (F.SBSI)  tersebut menyampaikan 13 poin tuntutan  terhadap pihak PT Padasa Enam Utama Kokar. 

“Ada 13 point tuntutan yang kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Kampar, karna kesepakatan yang kami lakukan pada 8 dan 9 Juli 2020 tidak terealisasi. Sebelumnya kami sudah melakukan aksi demo dan mogok kerja selama 5 hari tapi tetap tidak di PT. Padasa Enam Utama,” ujar Kormaida Siboro Ketua DPC FSBSI Kabupaten Kampar, Kamis (13/8/2020).

Ia mengatakan pada prinsipnya pada undang – undang tenaga kerja kalau tuntutan buruh itu tidak terpenuhi oleh pihak perusahaan atau apapun pekerjaan yang memberikan upah, buruh itu bisa melakukan aksi demo ataupun aksi mogok kerja.

Menurut undang-undang kementerian kata dia, tenaga kerja itu ada alat pelindung diri (APD). Karna mereka bekerja disalah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit, otomatis keselamatan mereka saat panen buah sawit hasus di perhatikan.

“Pekerja semestinya kata pemerintah sudah harus dikasi helem, sepatu, kacamata dan sarung tangan untuk jaga diri keselamatan pekerja. Mana tau disaat mereka bekerja ada kesalahan teknis,” kata Kormaida.

“Jadi inilah tujuan diberikan peralatan APD oleh pihak perusahaan terhadap pekerja. Harus pengusaha pemberi upah mberikan itu, tapi selama ini tidak pernah diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya,” sambung Kormaida.

Lanjut dia, berdasarkan undang – undang tahun 2014 menjelaskan bahwa pengusaha pemberi upah wajib mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja.

“Pada kelinik yang disediakan perusahaan itu harus ada Dokter 24 Jam dan ambulan, ternyata selama ini mereka (buruh) tidak ada ambulan,” kata Kormaida.

Selanjutnya kata dia untuk anak – anak pekerja di perusahaan harus menyediakan pasilitas pendidikan seperti bus sekolah.

“Namun yang disediakan PT. Padasa ternyata hanya mobil colt diseal yang di rehab dan mati pajak untuk transportasi anak – anak ke sekolah. Itupun digabung SD, SMP yang jumlahnya sampai 80 orang 1 mobil colt diseal tersebut itu sangat tidak layak,” sebut Kormaida.

“Anak – anak ini adalah generasi penerus bangsa, bagaimana keadaan mereka dalam mobil colt diseal yang berdempetan dalam bak truk tersebut, sedangkan diantara anak – anak itu sudah ada anak perempuan yang sudah belia,” ucap Kormaida menambahkan.

Ia berharap, pihak perusahaan agar memberikan APD kepada Karyawan, alat kerja, ambulance yang layak, Bus sekolah yang layak, dan harga TBS di naikan, upah premi panen dari 40 perak menjadi 70 Perak, pensiunkan yang sudah berumur 55 Tahun, diberikan hak atau bayarkan uang pensiun dan buatkan segera perjanjian pengusaha dan pekerja (PKB).

Ia minta DPRD Kampar agar memanggil PT. Padasa Enam Kokar tersebut, karena menurut dia apa yang disampaikan merupakan hak para buruh.

“Yang kami sampaikan ini merupakan hak – hak para buruh, kami tidak mau hal ini berlarut – larut. Jika persoalan ini tidak selesai maka kami akan membuat tenda tempat tinggal sampai hal ini bisa selesai,” tegasnya. (*)

loading...
 Sumber : Haluanriau.co (Haluan Media Group) /  Editor : Dodi

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]