Sejarah WIKA, Perusahaan BUMN yang Garap Proyek GBK


Jumat, 14 Agustus 2020 - 15:23:35 WIB
Sejarah WIKA, Perusahaan BUMN yang Garap Proyek GBK Foto: Istimewa

HARIANHALUAN.COM - PT. Wijaya Karya (WIKA) mungkin sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Lantaran, perusahaan BUMN ini pernah menggarap sejumlah proyek besar. Diantaranya, Jakarta International Velodrome, Bendungan Paselloreng, Bandara Kertajati, Pelabuhan Peti Kemas Sorong.

Seperti dikutip dari IDN.Times, Jumat (14/8/2020), berdasarkan laporan keuangan 2018, WIKA mengantongi pendapatan Rp31,15 triliun pada 2018.

Meski termasuk perusahaan BUMN, tahu kah kamu kalau WIKA dulunya adalah perusahaan Belanda? Simak profil PT WIKA berikut ini.

1. WIKA lahir perusahaan Belanda pada 1960

WIKA dibentuk dari proses nasionalisasi perusahaan Belanda bernama Naamloze Vennotschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedijf Vis en Co. atau NV Vis en Co.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 2 tahun 1960 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) No. 5 tanggal 11 Maret 1960, perusahaan tersebut berubah nama menjadi Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja.

2. Ikut membangun Gelanggang Olah Raga Bung Karno untuk Asian Games ke-4

Kegiatan usaha WIKA pada saat itu adalah pekerjaan instalasi listrik dan pipa air. Pada awal dasawarsa 1960-an, WIKA turut berperan serta dalam proyek pembangunan Gelanggang Olah Raga (Gelora) Bung Karno dalam rangka penyelenggaraan Games of the New Emerging Forces (GANEFO) dan Asian Games ke-4 di Jakarta.

Seiring berjalannya waktu, berbagai tahap pengembangan kerap kali dilakukan untuk terus tumbuh serta menjadi bagian dari pengabdian WIKA bagi perkembangan bangsa melalui jasa-jasa konstruksi yang tersebar di berbagai penjuru negeri.

3. Perkembangan lini kerja WIKA

Perkembangan signifikan pertama adalah di tahun 1972, saat itu nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja berubah menjadi PT Wijaya Karya. WIKA kemudian menjadi sebuah kontraktor konstruksi dengan menangani berbagai proyek penting seperti pemasangan jaringan listrik di Asahan dan proyek irigasi Jatiluhur.

Tahun 1982 WIKA melakukan perluasan divisi dengan dibentuknya beberapa divisi baru, yaitu Divisi Sipil Umum, Divisi Bangunan Gedung, Divisi Sarana Papan, Divisi Produk Beton dan Metal, Divisi Konstruksi Industri, Divisi Energy, dan Divisi Perdagangan.

Proyek yang ditangani saat itu diantaranya adalah Gedung LIPI, Gedung Bukopin, dan Proyek Bangunan dan Irigasi. Selain itu, semakin berkembangnya anak-anak perusahaan di sektor industri konstruksi membuat WIKA menjadi perusahaan infrastruktur yang terintegrasi dan bersinergi.

4. Penawaran saham perdana

Semakin berkembangnya Perseroan dengan berbagai proyek membuat WIKA melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) pada tanggal 27 Oktober 2007 di Bursa Efek Indonesia (saat itu bernama Bursa Efek Jakarta).

Pada IPO tersebut, WIKA melepas 28,46 persen sahamnya ke publik, sehingga pemerintah Republik Indonesia memegang 68,42 persen saham, sedangkan sisanya dimiliki oleh masyarakat.

5. Beberapa proyek strategis lainnya

Di pertengahan tahun 2009, WIKA bersama perusahaan lain berhasil menyelesaikan Jembatan Suramadu, sebuah proyek prestisius yang menghubungkan pulau Jawa dengan pulau Madura.

Sepanjang tahun 2012, WIKA berhasil menuntaskan proyek power plant yang terdiri dari: Pembangkit Listrik Tenaga Gas Borang, 60 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Rengat, 21MW, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Ambon, 34MW.

Untuk mengkatalis pertumbuhan ekonomi di kota Ambon, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga membangun Jembatan Merah Putih, dimana WIKA dan konsorsium menjadi kontraktor pembangunannya. Jembatan Merah Putih dibangun sejak Juli 2011 dan bentang utamanya baru dibangun setahun kemudian dengan masa kontrak selama 870 hari.

Proyek lain yang mereka kerjakan adalah gedung kuliahTelkom University. WIKA membangun gedung kuliah setinggi 10 lantai, dengan luas bangunan 24.532 meter persegi. (*)

loading...
 Sumber : IDN.Times /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 21 September 2020 - 10:32:30 WIB

    Nadiem Bantah Rencana Hapus Pelajaran Sejarah

    Nadiem Bantah Rencana Hapus Pelajaran Sejarah HARIANHALUAN.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membantah isu penghapusan mata pelajaran sejarah. Nadiem menyebut, tidak ada kebijakan penghapusan pelajaran sejarah di kurikulum nasional..
  • Ahad, 16 Agustus 2020 - 22:42:59 WIB

    Sejarah Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Perumusannya

    Sejarah Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Perumusannya HARIANHALUAN.COM - Besok, Indonesia merayakan HUT Kemerdekaan yang ke-75 tahun. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Ir Soekarno dan Moh Hatta membacakan teks Proklamasi. Momentum tersebut tak lepas dari sejarah dan perjalanan panja.
  • Senin, 10 Agustus 2020 - 19:42:34 WIB

    Jauh Sebelum Covid-19, Ternyata Begini Sejarah Pandemi yang Pernah Melanda Indonesia

    Jauh Sebelum Covid-19, Ternyata Begini Sejarah Pandemi yang Pernah Melanda Indonesia HARIANHALUAN.COM - Kepala BNPB yang juga Ketua Satgas Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo menegaskan bahwa pandemi virus yang merenggut banyak nyawa bukan kali pertama terjadi di Indonesia..
  • Ahad, 12 Juli 2020 - 07:28:38 WIB

    Anies Bangun Museum Sejarah Nabi Muhammad Terbesar di Asia

    Anies Bangun Museum Sejarah Nabi Muhammad Terbesar di Asia HARIANHALUAN.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah memberi izin ke PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk untuk memperluas kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Tambahan areal tersebut berasal dari tumpukan lumpur hasil dari sedi.
  • Selasa, 02 Juni 2020 - 12:31:06 WIB

    Ibadah Haji 2020 Ditiadakan, PKS: Keputusan Paling Aneh dalam Sejarah Perhajian

    Ibadah Haji 2020 Ditiadakan, PKS: Keputusan Paling Aneh dalam Sejarah Perhajian HARIANHALUAN.COM - Keputusan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang tidak akan memberangkatkan jemaah haji tahun 2020 menuai kritik. Pasalnya, keputusan itu dianggap sepihak, tanpa melibatkan Komisi VIII DPR sebagai mitra ke.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: red[email protected]