Kisruh PAN Bukittinggi, Fauzan Haviz Ingatkan KPU Bukittinggi Bertindak Sesuai Hukum


Sabtu, 15 Agustus 2020 - 11:46:40 WIB
Kisruh PAN Bukittinggi, Fauzan Haviz Ingatkan KPU Bukittinggi Bertindak Sesuai Hukum Fauzan Haviz

HARIANHALUAN.COM - Fauzan Haviz kembali mengingatkan KPU Bukittinggi sehubungan dengan keabsahan kepengurusan DPD PAN Bukittinggi yang berhak secara hukum, bertindak untuk dan atas nama DPD PAN Bukittinggi di KPU dan Bawaslu. Secara resmi, Fauzan Haviz menyurati Ketua KPU Bukittinggi tertanggal 6 Agustus 2020, dimana Dia mengingatkan kembali berdasarkan pertemuan aanmaning tanggal 20 Februari 2020.

Dalam surat itu disebut, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Padang memerintahkan agar DPP dan DPW PAN Sumbar untuk segera menerbitkan SK DPD PAN Bukittinggi yang diketuai Fauzan Haviz. Aanmaning yang diadakan di ruang Ketua PN Kelas IA Padang itu dihadiri langsung Ketua PN Kelas I A Padang, Kepala Panitera PN Kelas I A Padang, KPU dan Bawaslu Bukittingg serta Fauzan Haviz beserta Kuasa Hukum.

Baca Juga : Pemerintah Ingin Setop Impor BBM, PKS: Jangan Sekedar Pepesan Kosong

"Sebagaimana diketahui, ternyata DPP dan DPW PAN Sumbar mangkir dalam melaksanakan Putusan PN Kelas IA Padang yang telah pula dikuatkan dengan Putusan MA," ujar Fauzan, Jumat (14/8) kemarin kepada awak media di Bukittinggi.

Untuk itu, sebut Fauzan, karena sama-sama hadir di ruangan Ketua PN Kelas I A Padang saat Aanmaning, maka dia meminta kepada KPU dan Bawaslu Bukittinggi untuk tidak melayani kepengurusan DPD PAN Bukittinggi selain yang ia pimpin. Fauzan merasa prihatin dengan mangkirnya DPP dan DPW PAN Sumbar di dalam melaksanakan Putusan PN Kelas I A Padang yang dikuatkan dengan Putusan MA, apalagi PAN adalah partai reformis.

Baca Juga : PKS Kota Batam Targetkan Perolehan Kursi Dua Kali Lipat di Pemilu 2024

"Ini catatan buruk bagi Pak Ali Mukhni (Ketua DPW PAN Sumbar) sebagai bakal calon Wakil Gubernur di Pilkada Sumbar, karena dipandang tidak taat hukum," ujar anggota DPRD Bukittinggi periode 2014-2019 ini.

Secara terpisah, Ardyan, kuasa Hukum Fauzan Haviz menambahkan bahwa pada prinsipnya PN Kelas IA Padang telah berusaha untuk mengeksekusi putusan PN Padang dan MA. “Kita mengingatkan pada KPU Bukittinggi bahwa sebagai penyelenggara mereka terikat dengan kode etik. Kode etik pertama penyelenggara Pemilu adalah melandaskan kewenangan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan,” tegas Ardyan.

Baca Juga : Daftarkan Logo Partai atas Nama SBY, Ketua DPC PD Dharmasraya: Cegah Penyalahgunaan oleh Pihak Lain

Adapun surat pemberitahuan yang dilayangkan Fauzan tersebut ditembuskan langsung kepada Mahkamah Agung RI, DKPP RI, KPU dan Bawaslu RI, Ketua PT Sumbar, KPU dan Bawaslu Sumbar serta Ketua PN Kelas I A Padang. Sebagaimana diketahui polemik kepengurusan DPD PAN Bukittinggi ini terjadi pascakeluarnya SK DPW PAN Sumbar yang mengangkat Rahmi Brisma sebagai Ketuanya, sebelumnya sudah ada SK DPW PAN Sumbar dengan ketuanya Fauzan Haviz.

Karena merasa tidak ada masalah, Fauzan Haviz mengadukan hal ini ke Mahkamah Partai di DPP PAN, sesuai dengan aturan yang ada di AD/ART, dan Mahkamah Partai memenangkan, atau mengakui bahwa pengurus yang sah itu dengan ketuanya Fauzan Haviz. Karena DPP dan DPW PAN Sumbar tidak juga mengindahkan putusan Mahkamah Partai, maka Fauzan Haviz membawa masalah ini ke pengadilan dan akhirnya sampai ke proses kasasi di MA.

Baca Juga : DPC Partai Demokrat Dharmasraya Sampaikan Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum ke Polres Setempat

Masalah ini dimenangkan oleh Fauzan Haviz dengan keluarnya putusan MA No: 460K/Pdt.Sus-Parpol/2019. Kemudian Fauzan Haviz juga membawa masalah ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) karena KPU dan Bawaslu Bukittinggi tidak mengakui kepengurusan Fauzan Haviz saat pendaftaran Pileg 2019 lalu. 

Atas peristiwa tersebut, berdasarkan salinan putusan DKPP perkara No: 294-PKE-DKPP-IX-2019, Beni Aziz, Ketua KPU Bukittinggi sebelumnya, secara sah dan meyakinkan telah melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu, yakni pelanggaran administrasi pemilu dalam proses tahapan pencalonan anggota DPRD Bukittinggi pada tahun 2019.

DKPP menyatakan KPU dan Bawaslu Bukitinggi telah melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan etika, dan memutuskan mencopot Beni Aziz sebagai Ketua KPU Bukittinggi saat itu. (*)

Reporter : Buliza Rahmat | Editor : Agoes Embun
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]