Jelang Pilkada, KPK Awasi Kepala Daerah Petahana Manfaatkan Bansos


Sabtu, 15 Agustus 2020 - 21:57:57 WIB
Jelang Pilkada, KPK Awasi Kepala Daerah Petahana Manfaatkan Bansos Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding. Ist

HARIANHALUAN.COM - Terkait realisasi dalam penyelenggaraan bansos. Dari kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai Kebijakan Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian/Lembaga pada 2012, ditemukan 4 permasalahan terkait proses pemberian bansos.

Diantaranya, ketidaktepatan targeting penerima, tidak optimalnya koordinasi dan regulasi antar institusi pengelola bantuan, keterlambatan dan penyalahgunaan penyaluran bantuan, serta masih minimnya pertanggungjawaban dan pendampingan.

Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding mengatakan dalam perjalanannya, bentuk bansos yang diberikan mengalami transformasi bentuk bantuan, targeting, model pendistribusian hingga evaluasi. Namun, persoalan yang menghambat proses pemberian bansos masih sama.

"Karenanya, dalam kondisi pandemi saat ini KPK masih menaruh perhatian serius dalam pengelolaan bansos yang menjadi bagian dari program Jaring Pengaman Sosial (social safety net)," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Harianhaluan.com, Sabtu (15/8/2020).

KPK juga telah melakukan mitigasi risiko potensi korupsi dalam pengelolaan bansos. Antara lain, yaitu:

1. Data fiktif dan tidak memenuhi syarat
2. Benturan kepentingan dari para pelaksana di pemerintah, baik pusat maupun daerah
3. Pemerasan oleh pelaksana kepada warga penerima, sehingga warga tidak menerima bansos
4. Timbulnya potensi gratifikasi atau penyuapan dalam pemilihan penyedia tertentu untuk penyaluran bansos.
5. Penggelapan bantuan. Penyaluran bansos terutama pada kondisi bencana, terkadang mengalami hambatan saat distribusi untuk sampai langsung ke penerima. Bansos berupa barang maupun uang bisa jadi diselewengkan oknum tertentu. Hal ini membuat bantuan tidak sampai ke penerima, ataupun penerima sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya berhak mendapatkan bantuan.

Menjelang pilkada serentak, KPK juga turut mengawasi potensi benturan kepentingan dari kepala daerah petahana yang memanfaatkan bansos untuk perolehan simpati warga demi kepentingan politik praktis.

KPK khususnya dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan monitor, akan terus mengawal implementasi program dan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19. (*)

Editor : Milna Miana | Sumber : Relis
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]