Duh, Ada PPDP Nakal di Pasaman, Bawaslu: 52 Rumah Tidak Dicoklit


Ahad, 16 Agustus 2020 - 11:32:48 WIB
Duh, Ada PPDP Nakal di Pasaman, Bawaslu: 52 Rumah Tidak Dicoklit Kordiv PHL Bawaslu Pasaman, Mesrawati, SE (kiri)

 HARIANHALUAN.COM-Bawaslu Kabupaten Pasaman menemukan sejumlah pelanggaran dalam tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk Pilkada 9 Desember 2020.

Diantaranya, PPDP belum melakukan Coklit di 52 rumah di 8 kecamatan dari total 12 kecamatan di Kabupaten Pasaman. Padahal di puluhan rumah itu terdapat ratusan pemilih yang memenuhi syarat.

Baca Juga : 26 Februari, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Terpilih Benny-Sabar Dilantik

"Selain itu, ada juga PPDP yang melimpahkan pekerjaan kepada orang lain dan coklit pemilih hanya dari rumah petugas yang bersangkutan. Seharusnya itu dilakukan dari rumah ke rumah oleh petugas. Ini jelas pelanggaran," ungkap Koordinator Divisi PHL Bawaslu Pasaman, Mesrawati, Minggu (16/8/2020).

Pihaknya, kata dia, sudah menyurati KPU setempat agar melakukan proses coklit ulang pada 52 rumah di 8 kecamatan tersebut, meskipun batas tahapan pencocokan dan penelitian sudah berakhir pada 13 Agustus 2020.

Baca Juga : Besok Dilantik Presiden Sebagai Gubernur Sumbar, Mahyeldi Sebut Belum Punya Nama Gantikan Posisi Wawako Padang

"Data ini berdasarkan hasil pengawasan oleh jajaran Bawaslu Pasaman. Untuk itu, kami sudah menyurati KPU beserta jajaran untuk melakukan coklit ulang," katanya. 

Puteri kelahiran Rota Getah, Mapattunggul Selatan ini menuturkan, bahwa kinerja 658 orang petugas PPDP di daerah itu diawasi secara ketat dan berkala oleh Bawaslu. Dari ratusan petugas masih ada saja ditemukan petugas PPDP yang nakal. 

Baca Juga : Dipercepat! Besok, Pelantikan Mahyeldi-Audy Joinaldy Dilaksanakan di Istana Negara Jakarta

"Saat ini tahapan yang diawasi adalah pemutakhiran data pemilih. Proses coklit itu untuk memastikan pemutakhiran data pemilih di Pilkada 2020, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan pemilihan serentak," imbuhnya.

Bawaslu, kata dia, memiliki beberapa program dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada. Diantaranya, gerakan saka adhyasta pengawas pemilu, perempuan mengawasi pemilu dan sekolah kader pengawasan pemilihan.

Baca Juga : Pelantikan Kepala Daerah Terpilih di Solsel Kemungkinan 22 Maret 2021

Selain itu, ada juga patroli pengawasan, deklarasi desa antipolitik uang, pojok pengawasan, sosialisasi tatap muka, dan membangun kerja sama dengan perguruan tinggi, pemilih pemula, pegiat pemilu, serta forum warga.(*)

Reporter : Yudi Lubis | Editor : Dodi
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]