Ombudsman RI Meminta Kemendikbud Susun Kurikulum Khusus Pandemi


Ahad, 16 Agustus 2020 - 16:07:18 WIB
Ombudsman RI Meminta Kemendikbud Susun Kurikulum Khusus Pandemi Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy.

HARIANHALUAN.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) disarankan agar melakukan evaluasi terhadap proses belajar online pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan segera menyusun kurikulum khusus atau darurat di tengah pandemi COVID-19, menurut anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy.

"Kurikulum yang baru perlu disusun dan diberlakukan untuk penyederhanaan materi tanpa mengurangi kualitas pendidikan," ujar Ahmad Suaedy dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Baca Juga : Antisipasi Varian Virus Corona Baru, Ini Pesan Penting Kapolri

Menurut Suaedy, Ombudsman RI telah menerima pengaduan dari orang tua murid dan guru tentang pelaksanaan PJJ. Beberapa yang dikeluhkan seperti padatnya durasi PJJ yang diterapkan beberapa sekolah, permasalahan jaringan Internet hingga ketersediaan waktu orang tua yang bekerja untuk mendampingi anaknya belajar.

Para pihak pelaku atau pelaksana pembelajaran juga mengeluhkan sistem dan daya dukung teknis yang masih dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, Ombudsman meminta agar adanya evaluasi PJJ dengan platform online untuk meminimalisir potensi gagalnya target pembelajaran. Suaedy juga meminta agar Kemendikbud melakukan penyediaan jaringan internet gratis pada beberapa titik.

Baca Juga : KKP Jamin Kemudahan Usaha Perikanan Tangkap

Termasuk, penyediaan alat atau gawai yang dapat digunakan secara bergantian oleh siswa atau tenaga pendidik yang membutuhkan, karena masih terdapat kendala teknis seperti penyediaan gawai, paket data dan akses Internet. PJJ online juga dikeluhkan oleh guru dan murid karena dianggap monoton sehingga mengurangi semangat dan ekspresi belajar yang kondusif. 

Dia memberi masukan agar Kemendikud memastikan setiap media pembelajaran online memuat gim ringan mengedukasi untuk membuatnya tidak membosankan. Dia juga mengatakan untuk mengurangi beban PJJ agar Kemendikbud membuat panduan yang lebih mudah dipahami dan dipraktikkan orang tua siswa, mengingat banyak dari mereka yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Baca Juga : Jangan Main-main dengan Vaksin Covid-19, Ini Ultimatum Mabes Polri

Selain itu, menanggapi rencana kegiatan pembelajaran tatap muka di beberapa daerah, Suaedy mengatakan hal itu harus menjadi tanggung jawab dinas pendidikan daerah dan mendapat persetujuan dari Kemendikbud serta Satgas Penanganan COVID-19.

"Selama vaksin COVID-19 belum ditemukan dan diedarkan, sebaiknya kegiatan belajar tatap muka di sekolah bagi daerah yang pernah ada kasus terinfeksi COVID-19 ditunda terlebih dahulu," demikian ujar Suaedy. (*)

Baca Juga : Awas Tertipu! Ini Daftar 28 Investasi Bodong yang 'Disikat' OJK

Editor : Agoes Embun | Sumber : Antara
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 07 Maret 2021 - 23:39:14 WIB

    Antisipasi Varian Virus Corona Baru, Ini Pesan Penting Kapolri

    Antisipasi Varian Virus Corona Baru, Ini Pesan Penting Kapolri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali memberikan instruksi kepada seluruh jajaran Polri dalam menanggulangi serta melakukan antisipasi terhadap kehadiran virus corona dengan varian baru, virus corona B117..
  • Ahad, 07 Maret 2021 - 23:13:07 WIB

    KKP Jamin Kemudahan Usaha Perikanan Tangkap

    KKP Jamin Kemudahan Usaha Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan membawa kemudahan berusaha salah satunya perizinan perikanan t.
  • Ahad, 07 Maret 2021 - 21:01:01 WIB

    Jangan Main-main dengan Vaksin Covid-19, Ini Ultimatum Mabes Polri

    Jangan Main-main dengan Vaksin Covid-19, Ini Ultimatum Mabes Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia terus melakukan upaya-upaya untuk mencegah adanya vaksin palsu maupun penyalahgunaan vaksin Covid-19 di Indonesia..
  • Ahad, 07 Maret 2021 - 20:52:12 WIB

    Awas Tertipu! Ini Daftar 28 Investasi Bodong yang 'Disikat' OJK

    Awas Tertipu! Ini Daftar 28 Investasi Bodong yang 'Disikat' OJK Satgas Waspada Investasi (SWI) telah merilis daftar aplikasi, usaha gadai, dan entitas ilegal atau investasi bodong yang berpotensi merugikan masyarakat. Terbaru, SWI yang terdiri dari 13 kementerian dan lembaga, telah memb.
  • Ahad, 07 Maret 2021 - 20:37:10 WIB

    Kabar Baik! Kementan Berikan Pendampingan Intensif Bagi Petani

    Kabar Baik! Kementan Berikan Pendampingan Intensif Bagi Petani Guna memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah mengembangkan kawasan lumbung pangan atau food estate di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Timur..
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]