Kantongi 12 Juta Rekening Pekerja, Pemerintah Siap Cairkan Subsidi Upah pada 25 Agustus


Senin, 17 Agustus 2020 - 07:42:07 WIB
Kantongi 12 Juta Rekening Pekerja, Pemerintah Siap Cairkan Subsidi Upah pada 25 Agustus Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Dok Kemnaker

HARIANHALUAN.COM - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pemerintah telah mengantongi sekitar 12 juta rekening calon penerima bantuan subsidi gaji/upah dari BPJS Ketenagakerjaan. 
 
"Sekarang alhamdulillah, teman-teman pekerja kita yang menjadi peserta BPJS (Ketenagakerjaan) datanya sudah 12 juta nomor rekening sudah masuk. Rencananya, Bapak Presiden menyerahkan secara langsung dan me-launching. Insya Allah tanggal 25 Agustus ini," ujar Menaker Ida usai menghadiri Dialog Kemerdekaan: Memerdekakan PMI Menuju Indonesia Maju yang diselenggarakan oleh BP2MI di Jakarta, dikutip dari Kemnaker RI, Senin (17/8/2020).
 
 Menaker menjelaskan, subsidi upah tersebut akan diberikan kepada pekerja swasta dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan di bawah Rp5 juta. Selain upah di bawah Rp 5 juta, mereka juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
 
 "Jadi upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan di bawah Rp 5 juta. Yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS. Kita minta teman-teman BPJS untuk memvalidasi datanya dan kami di Kementerian Ketenagakerjaan menerima datanya dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang melakukan validasi adalah teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan," lanjut Menaker Ida menjelaskan.
 
Nantinya, subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan atau total senilai Rp2,4 juta. Subsidi ini akan diberikan setiap 2 bulan (setiap pembayaran sebesar Rp1,2 juta).
 
 "Jadi untuk subsidi bulan September-Oktober akan kita berikan pada akhir Agustus ini. Dan 2 bulan berikutnya akan diberikan. Jadi diberikan dalam bentuk transfer langsung ke rekening penerima 2 bulan sekali, Rp1.200.000," jelasnya.
 
 Menaker menambahkan, bantuan subsidi upah ini diberikan salah satunya sebagai bentuk penghargaan kepada pekerja dan pemberi kerja (perusahaan) yang selama ini menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
 
 Bagi pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan pekerja yang ter-PHK karena pandemi Covid-19, Menaker menyatakan bahwa mereka masih bisa mendapatkan bantuan sosial atau bantuan pemerintah lainnya.
 
 Sebagai contoh adalah pekerja yang ter-PHK atau dirumahkan, Menaker menyatakan bahwa mereka diprioritaskan untuk masuk dalam program padat karya dan program Kartu Prakerja. Sebagai informasi, program Karu Prakerja saat ini telah masuk gelombang V.
 
 "Dan alhamdulilkah batch 4 sudah memenuhi untuk 800 ribu peserta. Dan sebagaimana arahan Presiden dan pak Menko (Bidang Perekonomian), temen-temen yang di-PHK, dirumahkan, mendapatkan prioritas untuk batch berikutnya," ujarnya. (*)

Editor : Milna Miana | Sumber : Kemnaker RI
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 07 Maret 2021 - 23:39:14 WIB

    Antisipasi Varian Virus Corona Baru, Ini Pesan Penting Kapolri

    Antisipasi Varian Virus Corona Baru, Ini Pesan Penting Kapolri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali memberikan instruksi kepada seluruh jajaran Polri dalam menanggulangi serta melakukan antisipasi terhadap kehadiran virus corona dengan varian baru, virus corona B117..
  • Ahad, 07 Maret 2021 - 23:13:07 WIB

    KKP Jamin Kemudahan Usaha Perikanan Tangkap

    KKP Jamin Kemudahan Usaha Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan membawa kemudahan berusaha salah satunya perizinan perikanan t.
  • Ahad, 07 Maret 2021 - 21:01:01 WIB

    Jangan Main-main dengan Vaksin Covid-19, Ini Ultimatum Mabes Polri

    Jangan Main-main dengan Vaksin Covid-19, Ini Ultimatum Mabes Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia terus melakukan upaya-upaya untuk mencegah adanya vaksin palsu maupun penyalahgunaan vaksin Covid-19 di Indonesia..
  • Ahad, 07 Maret 2021 - 20:52:12 WIB

    Awas Tertipu! Ini Daftar 28 Investasi Bodong yang 'Disikat' OJK

    Awas Tertipu! Ini Daftar 28 Investasi Bodong yang 'Disikat' OJK Satgas Waspada Investasi (SWI) telah merilis daftar aplikasi, usaha gadai, dan entitas ilegal atau investasi bodong yang berpotensi merugikan masyarakat. Terbaru, SWI yang terdiri dari 13 kementerian dan lembaga, telah memb.
  • Ahad, 07 Maret 2021 - 20:37:10 WIB

    Kabar Baik! Kementan Berikan Pendampingan Intensif Bagi Petani

    Kabar Baik! Kementan Berikan Pendampingan Intensif Bagi Petani Guna memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah mengembangkan kawasan lumbung pangan atau food estate di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Timur..
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]