BPK Ingatkan Kemdes PDTT Tindaklanjuti Rekomendasi LHP


Kamis, 20 Agustus 2020 - 10:03:17 WIB
BPK Ingatkan Kemdes PDTT Tindaklanjuti Rekomendasi LHP Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) TA 2019 di Kantor Kemdes PDTT, Jakarta, Selasa (18/8/2020). (Foto: Istimewa)

HARIANHALUAN.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan agar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) untuk menindaklanjuti pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan (LK) Kemdes PDTT tahun anggaran 2019.

"Tindak lanjut merupakan sebuah mahkota. Oleh karena itu, BPK ingin seluruh tindak lanjut yang telah direkomendasikan agar ditindaklanjuti dengan serius, khususnya di Kemdes PDTT," ungkap Anggota III BPK Achsanul Qosasi usai menyerahkan LHP kepada Mendes Abdul Halim Iskandar di Kantor Kemdes PDTT, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Menurut Achsanul, LK Kemdes PDTT telah disajikan secara wajar dan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Oleh karena itu, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Meskipun mendapat opini WTP, masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan BPK, seperti permasalahan pada sistem pengendalian intern (SPI) dan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Adapun permasalahan terkait SPI di antaranya adalah penatausahaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tidak tertib. Pada aspek kepatuhan, BPK menemukan kelebihan pembayaran perjalanan dinas serta kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kemdes PDTT untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) atas PNBP lainnya di lingkungan Kemdes PDTT serta mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas negara.

Achsanul berharap, dengan rekomendasi tersebut, permasalahan yang menjadi temuan dalam pemeriksaan tahun ini tidak ditemukan di tahun selanjutnya.

Turut hadir pada acara tersebut Auditor Utama Keuangan Negara III Bambang Pamungkas serta para pejabat di lingkungan BPK dan Kemdes PDTT. (*)

loading...
 Sumber : beritasatu.com /  Editor : Heldi Satria
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 18 Agustus 2020 - 14:50:56 WIB

    Pejabat Jangan Main-main, BPKP Awasi Penggunaan Dana Desa

    Pejabat Jangan Main-main, BPKP Awasi Penggunaan Dana Desa HARIANHALUAN.COM - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan Dana Desa di seluruh.
  • Ahad, 19 Juli 2020 - 14:14:16 WIB

    Temuan BPK soal Anggaran Kemenhan, Ini Respons Jubir Prabowo

    Temuan BPK soal Anggaran Kemenhan, Ini Respons Jubir Prabowo HARIANHALUAN.COM - Juru Bicara Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak angkat suara soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait aliran dana pengelolaan kas Kement.
  • Kamis, 16 Juli 2020 - 15:22:29 WIB

    Waduh, BPK Temukan Potensi Kerugian Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah

    Waduh, BPK Temukan Potensi Kerugian Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah HARIANHALUAN.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menemukan potensi kerugian negara dari pembangunan rumah dengan uang muka atau down payment (DP) nol rupiah pada pelaksanaan kegiatan PD Pemban.
  • Selasa, 23 Juni 2020 - 10:41:59 WIB

    Biaya Rapid Test Disorot DPR, BPK Akan Periksa Anggaran Covid-19

    Biaya Rapid Test Disorot DPR, BPK Akan Periksa Anggaran Covid-19 HARIANHALUAN.COM - Besarnya anggaran penanganan virus corona hingga Rp695,1 triliun dipertanyakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena masyarakat masih harus membayar sendiri biaya rapid test. Hal ini pun jadi beban baru pada.
  • Senin, 08 Juni 2020 - 12:07:19 WIB

    BPKH Kesulitan Kelola Dana Haji Rp135 Triliun

    BPKH Kesulitan Kelola Dana Haji Rp135 Triliun HARIANHALUAN.COM - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengalami kendala dalam mengelola dana jemaah haji. Padahal dana yang dikelola mencapai Rp 135 triliun per Mei 2020..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]