Luhut: Masalah Sampah Tidak Ada Kaitannya dengan Politik


Jumat, 21 Agustus 2020 - 08:27:43 WIB
Luhut: Masalah Sampah Tidak Ada Kaitannya dengan Politik Dok Kemenko Marves

HARIANHALUAN.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan dengan tegas menyatakan, menuntaskan permasalahan sampah di Indonesia adalah suatu keharusan dan jangan dikaitkan dengan politik dan pemilu.

“Masalah sampah ini tidak ada kaitan sama sekali dengan urusan Partai A atau B, ini adalah masalah kita bersama dan tidak ada urusan no 1, 2, 5 atau berapapun. Tidak ada urusan kaya miskin dan apapun agama kita tidak ada kaitannya dengan itu. Ini adalah urusan tanggung jawab kepada diri kita, kepada sang pencipta kita, dan yang terpenting adalah kepada generasi setelah kita, jadi buatlah kebijakan yang betul-betul membantu rakyat untuk menghindari generasi stunting,” ujar Menko Luhut saat memimpin Rapat Kerja “Gerakan Indonesia Bersih” (GIB), digelar Auditorium Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Jumat (21/3/2020).

Hal tersebut diungkapkan oleh Menko Luhut karena menilai permasalahan sampah di Indonesia tidaklah sederhana. Menurutnya, perlu perhatian lebih dari para pemimpin di daerah sebagai pemangku kebijakan dengan tidak memandang latar belakang mereka. Menko Luhut juga mengatakan, penuntasan permasalahan sampah melalui GIB bukan hanya pekerjaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Baca juga:  Menko Luhut: Masyarakat Batak Wajib Paham Aturan Agar tak Termarjinalkan

“Ini bukan hanya pekerjaan KLHK, ini adalah tugas kita bersama. Kalau Banjarmasin dan Surabaya bisa kenapa kota lain tidak bisa? Kalau kita kompak, kita pasti bisa, kalau kita tidak berbuat apa-apa, saya kira kita sudah ikut menciptakan generasi stunting,” imbuhnya.

Diketahui, Banjarmasin dan Surabaya adalah diantara kota-kota besar yang dianggap sukses dengan kampanye perang melawan sampah, utamanya sampah plastik.

Menko Luhut juga menuturkan, rencananya pada tangaal 12 Maret mendatang, akan dihelat pertemuan antara perwakilan World Bank, World Economic Forum dan International Chambers and Commerce di Indonesia.

“Nanti akan mengangkat tiga aspek pembahasan, yaitu kelapa sawit, kemudian masalah sampah dan blended finance. Tiga isu ini akan dibahas karena Indonesia sudah dianggap juara dalam menangani ketiga isu tersebut. Nantinya mereka juga akan kita ajak meninjau langsung penanganan Citarum. kita akan ajak juga ke Banjarmasin tentang bagaimana cara mereka menangani maslah sampah plastik dan juga ke Surabaya,” jelas Menko Luhut.

Rapat Kerja GIB ini menghadirkan Menko PMK Puan Maharani, Mendagri Tjahyo Kumolo, Menkeu Sri Mulyani, Menkes Nila F Moeloek, Menteri PU-PR Basuki Hadimuljono, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Wamen ESDM Archandra Tahar dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar sebagai tuan rumah.

Baca juga:  Pelantikan Sekretaris Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Menko Luhut : Bekerjalah Dengan Cepat dan Baik

Raker GIB ini diadakan untuk menyamakan persepsi dari seluruh pimpinan daerah yang terdiri dari para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Apabila sudah mepunyai satu kesepahaman, maka pemerintah akan membuat mekanismenya melalui sebuah payung hukum sebagai regulasi.

“Dengan Gerakan Indonesia Bersih, kalian para pemimpin daerah telah membuat satu legacy yang bagus kepada generasi penerus, karena dimana wilayah kalian memerintah adalah wilayah yang sehat, wilayah yang bersih. Gerakkan semua unsur, tanamkan kedisiplinan kepada generasi muda, tanamkan pola pikir hidup bersih sejak dini, kita ubah budaya kita dengan Gerakan Indonesia Bersih,” ujar Menko Luhut mengakhiri sambutannya.

Waste To Energy

Sementara itu, mengenai program waste to energy yaitu mengubah sampah menjadi energi, Menko Luhut menyatakan, untuk mekanismenya sudah ada dan sudah mulai berjalan di 12 kota.

“Sekarang baru 12 kota tapi segera akan ada kota-kota lain sebagai tambahan, sehingga dalam 2 tahun kedepan akan mulai terlihat perubahan profil daripada kebersihan di Indonesia ini. Dengan begitu kita tidak akan melihat lagi TPA dengan sampah yang bertaburan, jadi kita balik kategorinya, kalau sampah di bawah 200 ton per hari akan kita buat incinerator buatan dalam negeri, dan yang 500 ton per hari akan kita buat waste to energy program,” jelasnya kepada awak media seusai memimpin Raker GIB.

Kemudian, menjawab pertanyaan publik perihal keterlambatan pencairan anggaran untuk revitalisasi Sungai Citarum, Menko Luhut mengatakan bahwasanya hal tersebut kurang tepat.

“Mengenai Citarum, tidak ada anggaran yang terlambat, untuk Citarum rencananya tanggal 15 Maret sudah beres. Gaungnya Citarum ini sudah mendunia dari apa yang sudah kita lakukan,” tutup Menko Luhut. (*)

loading...
 Sumber : Kemenko Marves /  Editor : Milna Miana
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]