Dipersuit Buka Prodi Baru, Sepuluh Rektor UIN Datangi DPD


Senin, 24 Agustus 2020 - 11:54:32 WIB
Dipersuit Buka Prodi Baru,  Sepuluh Rektor UIN Datangi DPD 10 Rektor UIN ke DPD RI. Ist

 HARIANHALUAN.COM-Karena kesulitan yang terus menerus dialami  dalam membuka program studi baru, sepuluh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) mendatangi pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Dalam pertemuan  Minggu kemarin (23/8/2020),  Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Prof Eka Putra Wirman mengungkapkan seharusnya tidak ada perbedaan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), selama statusnya sama-sama universitas.

Seperti halnya Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan SMP, dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan SMA.

“Padahal kalau mau jujur, PTN yang ada sekarang tentu tidak mampu menampung semua anak bangsa yang ingin belajar di fakultas-fakultas ilmu terapan yang ada. Dan kami, UIN, selain tersebar merata di hampir semua provinsi, biaya pendidikan di UIN relatif lebih murah dan terjangkau bagi peserta didik di daerah, tanpa mengurangi mutu. Karena kami rata-rata juga terakreditasi A dan B. Ini seharusnya faktor yang juga harus dilihat,” tukas Eka.


Senada dengan itu Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Prof Fauzul Imam, dalam keterangan tertulisnya,  menyatakan beberapa kampus UIN kesulitan membuka prodi ilmu sosial dan sains yang berbasis terapan. Mereka hanya bisa membuka prodi umum ilmu induk. Padahal ilmu terapan lebih dibutuhkan dalam menjawab tantangan jaman.

“Dan hal itu sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat. Dan niat kami memang memadukan antara ilmu agama dan sains,” urai Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta masing-masing kampus membuat daftar masalah yang dihadapi, untuk kemudian diserahkan kepada Komite III yang membidangi pendidikan.

“Nanti dari situ akan kami telaah, dan kami petakan. Pada tataran kebijakan akan menjadi ranah pimpinan, dan di tataran fraksi akan menjadi tugas teknis Komite III,” kata LaNyalla.

Senada dengan LaNyalla, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyakini apa yang diperjuangkan kampus UIN akan terwujud. Selama tolok ukurnya berdasarkan kebutuhan. Seperti halnya IAIN meningkat status menjadi UIN karena kebutuhan. Begitu pula UIN membuka prodi ilmu terapan, juga harus karena kebutuhan.

Ditambahkan Nono, memang harus ada proses untuk itu. Seperti yang pernah ia alami saat menjadi Gubernur Akademi TNI, untuk memperjuangkan kesamaan derajat antara lulusan Akademi Militer dengan Strata S1.

"Alhamdulillah akhirnya bisa. Kuncinya harus berdasarkan kebutuhan. Dan saya pikir, Presiden Jokowi berulang kali menekankan pentingnya kualitas SDM Indonesia untuk dapat melakukan lompatan. Itu saya kira salah satu kebutuhan," kata Nono. (*)

loading...
 Sumber : Antara /  Editor : Dodi

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]