Penyaluran Program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro Digelar Daring di BNI Wilayah Padang


Senin, 24 Agustus 2020 - 16:47:27 WIB
Penyaluran Program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro Digelar Daring di BNI Wilayah Padang Peluncuran program bantuan Presiden untuk Usaha Mikro di BNI Wilayah Padang.

HARIANHALUAN.COM - Sebagai rangkaian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali ditunjuk pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempercayakan BNI untuk menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) produktif bagi pelaku usaha mikro.

Hal tersebut ditandai dengan peluncuran program Banpres yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Direktur Utama BNI Herry Sidharta serta perwakilan penerima bantuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (24/8/2020). Acara ini diikuti juga oleh perwakilan penerima bantuan dari 14 kantor BNI se-Indonesia yang terhubung secara daring.

“Dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI dan bagian dari program PEN, BNI dipercaya oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyalurkan Bantuan Presiden Produktif bagi pelaku usaha mikro sebesar Rp2,4 juta per orang. Penerima bantuan atau pelaku usaha ini adalah nasabah PNM Mekaar yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia,” ujar Herry Sidharta di Istana Negara, Jakarta, Senin siang.

Untuk tahap pertama, Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM sebagai lembaga pengusul, menetapkan 316 ribu lebih penerima bantuan pelaku usaha mikro yang disalurkan melalui BNI. BNI dipilih menjadi bank penyalur karena mampu menyediakan sistem penyaluran yang terintegrasi dengan baik, dari pembukaan rekening secara kolektif sampai tahap monitoring pencairan. 

BNI juga mampu memberikan kemudahan penerima dalam proses pembuatan rekening (dengan sistem burekol atau buka rekening kolektif) sehingga para penerima hanya perlu melakukan proses aktivasi rekening sebelum buku tabungan dan kartu debit dapat diambil di outlet BNI. Dengan demikian, bantuan dapat segera digunakan untuk kegiatan produktif dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

Tempat yang disediakan untuk proses aktivasi rekening ada di semua cabang BNI. Di samping itu, BNI akan menyediakan tempat aktivasi rekening khusus bagi daerah yang berjarak cukup jauh dari cabang BNI terdekat. BNI turut mempersiapkan dashboard bagi Kementerian Koperasi dan UKM yang dapat dimanfaatkan untuk memantau proses penyaluran secara online dan real time.

BNI juga telah berpengalaman dalam menyalurkan program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Pertama, BNI berkolaborasi dengan Kementerian Sosial dalam menyalurkan bansos Program Keluarga Harapan, yang dampaknya terasa bagi 4,2 juta penerima sejak 2016. BNI juga menyalurkan dana bantuan Program Sembako untuk 8,2 juta penerima sejak 2017.

Kedua, bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Program Indonesia Pintar yang menyalurkan dana ke 3 juta penerima sejak 2012. Ketiga, membantu Kementerian Agama menyelenggarakan Program Indonesia Pintar yang menyentuh 1,5 juta siswa sejak 2018. Keempat, bekerja sama dengan project management office Kartu Prakerja untuk menyalurkan Kartu Prakerja. 

Sebanyak 680 ribu kartu telah disalurkan BNI tahun ini. Dalam hal ini, BNI menjadi satu-satunya bank dan partner pengembangan sistem digital Prakerja. Kelima, mendukung Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional menyalurkan bantuan kepada 818 ribu mahasiswa sejak 2018. Keenam, dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. 

Sebanyak 12 ribu bantuan sudah diberikan sejak 2018. Ketujuh, bersama Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan sosial bibit sebanyak 1.709 untuk kelompok tani sejak 2019. Selain memberikan fitur dan kemudahan dalam proses penyaluran bantuan, BNI menjamin keamanan nasabah dengan menerapkan standar yang tinggi terhadap keamanan data transaksi keuangan. 

“Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang terus memercayai BNI sebagai bank penyalur berbagai program bansos, banpres, dan program subsidi. Semua inovasi digitalisasi penyaluran bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan program subsidi tersebut adalah upaya BNI dalam fungsinya sebagai agent of development." 

"BNI juga berkewajiban menyukseskan setiap program pemerintah, termasuk memastikan semua program bansos, banpres, dan subsidi disalurkan secara nontunai (cashless) serta memenuhi 6T, yaitu tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, dan tepat administrasi,” ujar Herry menutup pembicaraan. (*)

loading...
 Sumber : rel /  Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 11 Juni 2020 - 00:38:47 WIB

    Bank Nagari Kawal Penyaluran Dana BLT Covid-19 di Pasbar

    Bank Nagari Kawal Penyaluran Dana BLT Covid-19 di Pasbar HARIANHALUAN.COM - Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Nagari Simpang Empat, Irsyan Pasya turun langsung ke lapangan dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat yang terdampak Covid-1.
  • Selasa, 11 Februari 2020 - 08:02:24 WIB

    Hore..! Penyaluran Dana Desa Dipercepat, Tiap Desa Terima Rp960,59 Juta

    Hore..! Penyaluran Dana Desa Dipercepat, Tiap Desa Terima Rp960,59 Juta JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa terdapat perbedaan mekanisme dalam penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di tahun 2020, bukan saja dalam dana Bantuan Operasional Sekolah.
  • Jumat, 21 Oktober 2016 - 01:34:00 WIB

    Penyaluran Dana KUR, Pemerintah dan Perbankan Dinilai Belum Bersinergi

    PADANG, HALUAN — Pakar Ekonomi Kerakyatan, Syafrizal Can, mengatakan pemerintah dan perbankan tidak bersinergi dalam penyaluran penyempurnaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kedua pihak tersebut tidak bekerja sama dengan ba.
  • Rabu, 18 Mei 2016 - 03:31:46 WIB

    SIKP Mudahkan Penyaluran KUR untuk UMKM

    SIKP Mudahkan Penyaluran KUR untuk UMKM PARIAMAN, HALUAN — Pemerintah Kota Pariaman dan Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara (Kanwil DJPBN) Provinsi Sumbar, menandatangani nota kesepahaman mengenai Sistem Informasi Kredit Progr.
  • Rabu, 30 Desember 2015 - 02:05:53 WIB

    Penyaluran Kredit UMKM Sumbar Capai Rp14,7 Triliun

    PADANG, HALUAN — Ba­nk Indonesia perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) mencatat penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di da­erah itu mencapai Rp14,7 triliun pada triwulan III 2015 atau hanya tumbuh sekitar.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]