Bapemperda dan Pemprov Sumbar Bahas Aturan New Normal Berlandaskan Kearifan Lokal


Senin, 24 Agustus 2020 - 17:20:34 WIB
Bapemperda dan Pemprov Sumbar Bahas Aturan New Normal Berlandaskan Kearifan Lokal Ketua Fraksi Partai Gerindra, Hidayat.

HARIANHALUAN.COM - Hari ini dilaksanakan rapat harmonisasi antara Badan Pembentukan Peraturan (Bapemperda) dengan Pemerintah Provinsi Sumbar yang diwakili oleh biro hukum, tenaga ahli gubernur dan litbang. Rapat tersebut dalam agenda pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait kehidupan new normal yang berlandaskan kearifan lokal.

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Hidayat mengatakan, aturan ini berangkat dari Pemprov Sumbar, sehubungan dengan meningkatnya kasus virus corona dalam beberapa pekan terakhir. Hal tersebut didasari dengan fenomena banyaknya masyarakat yang belum disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19, sehingga dibutuhkan regulasi yang kuat dalam pembentukan perda karena peraturan inilah yang dapat mengakomodir sanki dalam bentuk pidana.

"Pertemuan hari ini dilandaskan pada fikiran dan kejadian tersebut, DPRD sangat mengapresiasi usulan gubernur dalam ranperda melalui konteks harmonisasi, nantinya kajian ini akan diperdalam sehingga berjalan efektif," katanya ketika ditemui di Gedung DPRD Sumbar, Senin (24/8/2020).

Selain itu, pembahasan ranperda ini tidak hanya ditujukan kepada wabah virus corona, melainkan wabah-wabah lain seperti MERS, flu burung dan lainnya, sehingga tidak lagi diperlukan pengajuan perda baru di kemudian hari, nantinya akan menyesuaikan dengan wabah tertentu di masa tertentu pula. Disinggung mengenai sanksi, Hidayat mengatakan bisa berupa pidana atau bentuk hukuman lainnya, hanya saja, peraturan ini masih dalam tahap pembahasan. 

Kedepannya Bapemperda akan memberikan rekomendasi kepada DPRD terkait kajian yang dibahas untuk tahap selanjutnya. "Untuk sekarang masih dalam tahap ini," tambahnya. 

Selanjutnya, kata dia, akan dibahas di panitia khusus (pansus), pada tahap inilah sanksi tersebut akan dibahas, kemudian alasan perda diusulkan, apakah konsideren hukumnya dan bagaimana penerapan terhadap ranperda tersebut. "Dibahas di pansus karena materinya banyak lintas komisi," katanya.

Nilai-nilai kearifan lokal ini akan bersifat Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dengan melibatkan komponen masyarakat, niniak mamak dan alim ulama. "Ini masih dalam perdebatan dan belum bisa ditetapkan menjadi aturan, karena bisa saja kearifan lokal dihapus dan diganti dengan sanki pidana," tegasnya.

Selanjutnya, ini juga akan melalui proses yang panjang, mulai dari pansus, kemudian diusulkan ke DPRD, lalu dijadwalkan ke Bamus, pembahasan dengan gubernur sesuai dengan Undang-undang nomor 23, dan setiap aturan dibahas secara bersama. (*)

loading...
Reporter : Metria Indeswara /  Editor : Agoes Embun
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 13 Januari 2020 - 16:19:14 WIB

    Bapemperda DPRD Pasbar Timba Pengalaman di DPRD Agam 

    Bapemperda DPRD Pasbar Timba Pengalaman di DPRD Agam  AGAM,HARIANHALUAN.COM-DPRD Kabupaten Agam menerima kunjungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Senin (13/01). Kunjungan tersebut guna untuk sharing terkait penyempurnaan Tata Tertib.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]