Perusahaan Tambang Bermasalah dengan Warga, Fraksi Gerindra DPRD Limapuluh Kota Angkat Bicara


Selasa, 25 Agustus 2020 - 16:40:32 WIB
Perusahaan Tambang Bermasalah dengan Warga, Fraksi Gerindra DPRD Limapuluh Kota Angkat Bicara Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Khairul Apit merasa gerah dengan ulah perusahaan tambang yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar lokasi yang terdampak dari aktifitas ekspoitasi tambang tersebut.

Bahkan secara tegas, putra Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh itu tak segan-segan untuk menghentikan pengoperasian tambang bersama DPRD serta sejumlah instansi terkait. "Bagi perusahaan tambang selesaikan dulu lah urusan dengan warga setempat. Jangan asal ekspoitasi saja. Kalau tidak, kami DPRD terutama Fraksi Gerindra akan bertindak," tegas Khairul Apit pada Selasa (25/8) siang.

Diterangkan Apit, dirinya baru saja didatangi oleh sejumlah warga yang menangis-nangis meminta perlindungan agar lahan mereka tidak dirusak lagi akibat aktifitas tambang. "Ada warga yang melaporkan, lahan mereka dirusak, tumbuhan di tanah mereka ditebang oleh oknum perusahaan tambang. Padahal, urusan dari perusahaan tambang dengan warga belum selesai. Karena itu, kami minta selesaikan dulu lah urusan dengan warga yang terdampak oleh aktifitas tambang tersebut," ujar Apit.

Seperti yang terjadi terhadap warga di Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan. "Perusahaan tambang itu baru mengantongi UPL/UKL tetapi ladang warga sudah dirusak tanpa ada ganti rugi. Pohon karet dibabat, tumbuhan gambir habisi padahal itu sumber ekonomi bagi warga setempat," ucapnya.

Kemudian, Khairul Apit meminta, agar pemerintah nagari, pemerintah kecamatan serta Pemkab Limapuluh Kota tak boleh tinggal diam terhadap hal yang dirasakan warga setempat. 

Sementara Walinagari Koto Alam yang dihubungi untuk dikonfirmasi, belum mengangkat telepon. Sedangkan Camat Pangkalan Koto Baru Zulkifli Lubis tidak mengetahui pasti persoalan antara perusahaan tambang dengan warga di Koto Alam.

"Di sana memang ada kisruh antara perusahaan tambang dengan warga tetapi saya tidak mengetahui secara detail apa persoalannya," ucap camat. Dikatakan Zulkifli, untuk Nagari Koto Alam saja, ada 5 perusahaan tambang yang beroperasi untuk ekspoitasi kekayaan alam di sana berupa tambang batu perbukitan. (*)

loading...
Reporter : Dadang Esmana /  Editor : Nova Anggraini
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 24 April 2020 - 10:35:46 WIB

    Memalukan! Anggota DPRD Bikin Surat Minta Bantuan ke Perusahaan

    Memalukan! Anggota DPRD Bikin Surat Minta Bantuan ke Perusahaan MEDAN, HARIANHALUAN.COM - Ketua Komisi 2 DPRD Medan dari Fraksi Gerindra, Aulia Rahman, membuat surat permintaan bantuan untuk warga terdampak virus Corona ke perusahaan swasta. Gerindra Medan menilai surat yang dikirimkan Au.
  • Jumat, 25 September 2015 - 18:55:46 WIB

    Polri Siap Selidiki Perusahaan Asing

    KASUS KEBAKARAN HUTAN

    JAKARTA, HALUAN — Polri membuka ke­mungkinan dan siap menyelidiki keterlibatan perusahaan asing dalam dugaan kasus kebakaran hutan di Indonesia.

    .

  • Rabu, 19 Agustus 2015 - 20:03:53 WIB

    KPPU: 24 Perusahaan Terindikasi Kartel Sapi

    JAKARTA, HALUAN — Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengungkapkan pihaknya sudah menyelidiki 24 perusahaan terindikasi terlibat dalam kartel sapi. Kartel itu diduga menahan pasokan ke pasar seh.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]