DPRD Sumbar Rapat Paripurna dengan Gubernur Irwan Prayitno, Bahas Hal Penting


Selasa, 25 Agustus 2020 - 18:10:07 WIB
DPRD Sumbar Rapat Paripurna dengan Gubernur Irwan Prayitno, Bahas Hal Penting Kantor DPRD Sumatera Barat.

HARIANHALUAN.COM - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan nota pengantar Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (RKUPA) plafon prioritas anggaran sementara terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (25/8/2020).

Penyampaian nota pengantar RKUPA PPAS APBD tahun 2020 tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian nota pengantar RKUPA PPAS APBD tahun 2021. Irwan Prayitno menyampaikan, perubahan kebijakan umum anggaran tahun 2020 masih dititikfokuskan kepada refocussing anggaran untuk penanganan dampak Covid-19. 

Sesuai dengan ketentuan, maka kondisi darurat kesehatan pandemi Covid-19 yang terjadi masih berlangsung menjadi alasan atau dasar dilakukannya perubahan kebijakan tersebut. Sementara, untuk RKUA PPAS APBD tahun 2021, kebijakan umum anggaran masih akan ditumpukan kepada penaganan Covid-19, baik untuk sektor kesehatan, terutama untuk pemulihan dampak ekonomi serta penguatan jaring pengaman sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Supardi yang memimpin rapat paripurna itu mengingatkan bahwa perubahan kebijakan anggaran yang akan dilakukan harus benar-benar mengakomodir kebutuhan dalam penanganan dampak Covid-19. Refocussing anggaran yang dilakukan untuk penanganan Covid-19 harus tertampung ke dalam RKUPA PPAS.

"Selain itu, beberapa hal yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana efektivitas dan efisiensi, berapa anggaran terpakai, sisa anggaran dan alokasi untuk sektor prioritas yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial serta stimulus untuk UMKM," kata Supardi.

Supardi mengingatkan, dari tiga sektor prioritas dalam penanganan pandemi Covid, DPRD melihat bahwa penanganan dampak ekonomi khususnya bagi UMKM dan koperasi belum banyak tersentuh. Oleh sebab itu, pada perubahan APBD 2020 nanti diperlukan alokasi anggaran yang mencukupi untuk recovery sektor ekonomi.

"Program recovery yang akan dimasukkan ke dalam perubahan APBD hendaknya dikaji secara mendalam dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Baik terhadap bentuk program, mekanisme pelaksanaan serta pertanggung jawabannya," ujarnya.

Agar memiliki daya dorong yang kuat, kata dia, program recovery harus memiliki sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Jangan berjalan sendiri-sendiri sehingga dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih.

Supardi menyatakan, DPRD menyadari keuangan daerah pada tahun ini mengalami kontraksi yang sangat dalam. Di samping karena refocussing untuk penanganan Covid-19, ada kewajiban untuk menutup devisit sebesar Rp111 miliar. Untuk itu DPRD dan pemerintah daerah harus mampu melihat secara tajam setiap program kegiatan.

"Termasuk proyek-proyek strategis yang tidak mungkin diselesaikan atau tidak memberikan dampak ganda bagi perekonomian perlu ditinjau kembali," ujar Supardi.

Demikian juga untuk kondisi tahun 2021, Supardi mengungkap kondisi ekonomi global dan nasional masih dalam ketidakpastian. Namun, pemerintah tetap optimis dengan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional antara 4,5 sampai 5,5 persen.

Supardi menilai bahwa hal tersebut perlu menjadi acuan dalam penetapan laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Agar dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi sama dengan target nasional, perlu memberikan perhatian penuh kepada program yang menunjang pergerakan sektor ekonomi. (*)

loading...
Reporter : Metria Indeswara /  Editor : Nova Anggraini

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 22 September 2020 - 16:07:42 WIB

    DPRD Mentawai Dukung Rencana Pengalihan Fungsi Kapal Tangkap 

    DPRD Mentawai Dukung Rencana Pengalihan Fungsi Kapal Tangkap  HARIANHALUAN.COM - Lama tidak beroperasi 15 Kapal tangkap bantuan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Sikakap, Kepulauan Mentawai Tahun depan akan dialihkan menjadi Kapal penampung ikan dari nelayan-nelayan kecil di.
  • Ahad, 20 September 2020 - 13:05:34 WIB

    DPRD Kota Pariaman Setujui Ranperda APBD P 2020

    DPRD Kota Pariaman Setujui Ranperda APBD P 2020 HARIANHALUAN.COM - DPRD Kota Pariaman menyetujui dan menerima Ranperda APBD Perubahan Tahun 2020 untuk ditetapkan dan dijadikan Perda (Peraturan Daerah). Hal tersebut setelah DPRD Kota Pariaman menggelar rapat Paripurna stemo.
  • Sabtu, 19 September 2020 - 14:48:25 WIB

    DPRD Mentawai Minta Perhatikan Tenaga Guru Kontrak

    DPRD Mentawai Minta Perhatikan Tenaga Guru Kontrak HARIANHALUAN.COM - Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Bruno Guimek Sagalak meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mentawai menempatkan guru kontrak sesuai dengan domisili, sehingga keberadaan guru lebih betah berada d.
  • Jumat, 18 September 2020 - 12:19:40 WIB

    DPRD Mentawai Minta Diskoperindag Fokus Dampingi UMKM

    DPRD Mentawai Minta Diskoperindag Fokus Dampingi UMKM HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai A.K Roberthy Saogo meminta Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Mentawai,  Tahun 2021 lebih fokus melakukan pendampingan dan pembinaan te.
  • Kamis, 17 September 2020 - 23:26:03 WIB

    DPRD Mentawai Minta Dinsos Validkan Data Kemiskinan

    DPRD Mentawai Minta Dinsos Validkan Data Kemiskinan HARIANHALUAN.COM - Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) setempat, terkait validasi data kemiskinan a.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]