DPRD Sumbar Pertanyakan Efektivitas Penyaluran APBD 2020 di Pandemi Covid-19


Selasa, 25 Agustus 2020 - 22:48:43 WIB
DPRD Sumbar Pertanyakan Efektivitas Penyaluran APBD 2020 di Pandemi Covid-19 Rapat di DPRD Sumbar.

HARIANHALUAN.COM - Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Supardi menyebutkan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang direlokasi untuk penanganan pandemi Covid-19 di daerah sebesar Rp541,2 miliar digelontorkan dalam tiga tahap. 

"Penggunaan anggaran tersebut baik untuk sektor kesehatan maupun bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak," katanya saat rapat paripurna dalam penyampaian KUA-PPAS perubahan APBD 2020 di Gedung DPRD Sumbar, Selasa (25/8/2020).

Lanjut Supardi, laporan yang disampaikan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) terhadap realisasi anggaran tersebut hanya Rp420,4 miliar dan masih tersisa anggaran sebesar Rp121 miliar di pos belanja tidak terduga. Ia mengatakan, sisa anggaran tersebut nantinya akan dikembalikan kepada pos belanja langsung pada APBD perubahan 2020. 

Hal tersebut dilakukan merujuk pada Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang penggunaan dan pertanggungjawaban terhadap belanja tidak terduga yang harus diformulasikan dalam perubahan APBD 2020. Kemudian DPRD juga mempertanyakan beberapa hal terkait penggunaan pos belanja tidak terduga tersebut. 

Penggunaan pos belanja tersebut seperti, efektivitas dan efisiensi penggunaan, jumlah anggaran yang telah terpakai, sisa anggaran, jumlah yang digunakan untuk sektor kesehatan, anggaran untuk jaring pengaman sosial dan stimulus UMKM terdampak. "Kini peningkatan kasus positif juga semakin tajam dan perlu ada evaluasi untuk melihat apakah program dan penggunaan anggaran telah efektif dalam memutus penyebaran Covid-19 di Sumbar," katanya. 

Menurut Supardi, sesuai Instruksi Mendagri nomor 5 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan perubahan APBD 2020, terdapat tiga prioritas anggaran yakni kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan optimalisasi penyediaan jaringan pengaman sosial. 

"Perlunya penanganan khusus bagi pelaku UMKM dan koperasi sebagai motor penggerak perekonomian di Sumbar. Ini perlu menjadi bahan pembicaraan bersama antara DPRD dan pemprov Sumbar dalan pembahasan APBD perubahan 2020," ujarnya.

Selain relokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, Sumbar memiliki kewajiban menutup devisit anggaran yang mencapai Rp111 miliar. "DPRD dan Pemprov harus melihat lebih tajam program dan kegiatan yang diusulkan nantinya, serta penyelesaian proyek strategis yang tidak memberikan dampak ekonomi hendaknya ditinjau ulang," tutupnya. (*) 

Reporter : Metria Indeswara /  Editor : Agoes Embun

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]