Hingga Juli 2020, Serapan Anggaran Penanganan Covid-19 di Dharmasraya Capai 53%


Rabu, 26 Agustus 2020 - 14:34:32 WIB
Hingga Juli 2020, Serapan Anggaran Penanganan Covid-19 di Dharmasraya Capai 53% Kegiatan Pembagian Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan secara simbolis oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, baru-baru ini.

HARIANHALUAN.COM - Realisasi serapan anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, mencapai Rp13 miliar lebih atau 53 persen dari total dana hasil refocusing anggaran yang tersedia sebesar Rp44 miliar lebih, hingga Juli 2020.

"Anggaran tersebut diserap melalui sejumlah kegiatan dalam dua jenis pembidangan, yakni penanganan dan pencegahan penyebaran dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak," kata Kepala Badan Keuangan Daerah setempat, Paryanto S Sos MT, di Dharmasraya, Rabu (26/08).

Untuk kegiatan penanganan dan pencegahan, jelasnya, realisasi serapan sudah mencapai sebesar Rp12.320.822.562,- dengan alokasi terbesar oleh pihak Dinas Kesehatan setempat sebesar Rp13 miliar lebih dan sudah direalisasikan sebesar Rp7 miliar lebih atau 54,50 persen.

Kemudian, lanjutnya, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh yang mendapatkan alokasi sebesar Rp9 miliar lebih, hingga periode tersebut sudah merealisasikan anggaran sebesar Rp3 miliar lebih atau 43,14 persen.

"Untuk dua Satuan Organisasi Perangkat Daerah lainnya (SOPD) lainnya, yakni Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (Distransnaker) dan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan (Diskumperdag) sudah merealisasikan seratus persen dengan total anggaran sebanyak hampir 900 juta rupiah yang didominasi kegiatan pelatihan dan pembuatan masker," ungkapnya.

Sementara untuk kegiatan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Dharmasraya, hingga Juli 2020 sudah terealisasi sebanyak Rp11 miliar lebih atau 53,43 persen dari total anggaran sebesar Rp21 miliar lebih.

Penyerapan anggaran tersebut terbagi dalam dua kluster kegiatan, yakni penanganan dampak ekonomi dan bantuan sosial safety net atau jaring pengaman sosial.

"Adapun anggaran kegiatan terbesar didominasi terkait pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dengan jumlah realisasi sementara mencapai Rp11.317.558.850,- atau 53,32 persen dan pada kegiatan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp422.494.500 atau 56,45 persen dari total alokasi dana sebesar Rp748.475.000," tutupnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Kamrussamad, mendorong Menkeu untuk berani menyampaikan perubahan skenario Penanganan Ekonomi Nasional (PEN) pada sidang kabinet yang selama ini menjadikan K/L dan BUMN sebagai lokomotif utama diubah haluan menjadikan Pemda sebagai lokomotif utama pelaksanaan PEN.

"Sejauh ini Menteri Keuangan Sri Mulyani telah berhasil menciptakan ruang fiskal yang lebar dalam perubahan postur APBN 2020, tapi menjadi sia-sia jika serapan anggaran tidak optimal. Pemda bisa menjangkau UMKM, bisa penetrasi perlindungan sosial, bisa menahan laju penurunan daya beli, problem Pemda tidak punya dana. karena refocusing dan realokasi. Saya kira Menkeu perlu mempertimbangkan hal tersebut," tegas Kamrussamad, belum lama ini. (*)

loading...
Reporter : Rully Firmansyah /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]