DPRD Sumbar Bahas Perda Tatanan Normal Baru Pasca Covid-19


Kamis, 27 Agustus 2020 - 11:45:20 WIB
DPRD Sumbar Bahas Perda Tatanan Normal Baru Pasca Covid-19 Rapat membahas Perda Tatanan Normal Baru yang digelar oleh DPRD Sumbar.

HARIANHALUAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait tatanan kehidupan normal baru pasca Covid-19. Dalam hal ini, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Sumbar langsung berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. 

Ketua Bapem Perda DPRD Sumbar, Hidayat menyampaikan bahwa konsultasi ini dilakukan secara dalam jaringan (daring), “tahapan pembahasan dimulai untuk merancang produk hukum terkait tatanan kehidupan normal baru. Hari ini kami melakukan rapat konsultasi jarak jauh melalui video dengan Ditjen Otoda Kemendagri,” sebut Hidayat, Rabu (26/8/2020). 

Hidayat menerangkan, pihak Ditjen Otoda Kemendagri yang menghadiri konsultasi jarak jauh tersebut adalah Kasubdit Wilayah I Direktorat Produk Hukum Daerah, Slamet Endarto. Menurutnya, Ranperda yang dirancang terkait wabah pandemi Covid-19 itu tengah menyusun redaksional yang tepat untuk judul ranperda. 

“Judul Ranperda masih draft, belum fiks. Bisa saja berubah atau memasukkan frasa Covid-19 di dalam judul. Ini menjadi salah satu item yang dikonsultasikan,” ujarnya.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, soal judul Ranperda memang salah satu poin yang menjadi perhatian. Karena Kemendagri juga mengingatkan, kata Covid-19 perlu dipertegas agar tidak ada “penumpang gelap” dalam penerapannya. Hal lain yang menjadi bahasan mendalam adalah agar Perda tersebut menjadi produk hukum langsung dipakai untuk seluruh kabupaten dan kota, bukan Perda acuan atau Perda payung. 

“Jadi pemerintah kabupaten dan kota tidak membuat Perda turunan lagi. Langsung diterapkan,” lanjutnya. 

Melalui konsultasi jarak jauh tersebut, Kasubdit Wilayah I Ditjen Otoda Kemendagri Slamet Endarto mengatakan, akan lebih efektif jika regulasi tatanan kehidupan normal baru hanya perda provinsi, kemudian diberlakukan langsung oleh kabupaten dan kota. “Untuk menghindari terjadi benturan kebijakan antar kabupaten dan kota serta dengan provinsi. Jadi aturannya seragam di seluruh daerah,” sarannya. 

Agar melahirkan produk hukum yang bisa mencakup kepentingan seluruh kabupaten dan kota, Slamet menyarankan agar dibahas secara komperehensif. Dalam pembahasan, hendaknya juga melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. Ia mengapresiasi digagasnya produk hukum dengan mendasari kepada kearifan lokal. 

Artinya, produk hukum tentang tatanan kehidupan normal baru tersebut dalam penerapannya akan kaya dengan nilai–nilai adat, sosial dan budaya yang telah berlaku di tengah masyarakat. (*)

loading...
Reporter : Metria Indeswara /  Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 30 September 2020 - 10:10:59 WIB

    DPRD Mentawai Ajak Masyarakat Pahami Perda AKB

    DPRD Mentawai Ajak Masyarakat Pahami Perda AKB HARIANHALUAN.COM - Ketua Komisi III DPRD Mentawai, Syafridin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memahami dan mematuhi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang disosiali.
  • Rabu, 30 September 2020 - 07:20:34 WIB

    Demi Ketahanan Pangan, DPRD Mentawai Dukung Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar

    Demi Ketahanan Pangan, DPRD Mentawai Dukung Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar HARIANHALUAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai mendukung instansi terkait mengusulkan pengadaan kolam ikan air tawar pada anggaran tahun 2021, hal tersebut untuk mendukung ketahanan pang.
  • Selasa, 29 September 2020 - 21:29:31 WIB

    DPRD dan Pemkab Tanah Datar Setujui APBD-Perubahan Tahun 2020

    DPRD dan Pemkab Tanah Datar Setujui APBD-Perubahan Tahun 2020 HARIANHALUAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Tanah Datar menyetujui Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 dijadikan Peraturan Daerah (Perda)..
  • Jumat, 25 September 2020 - 09:09:03 WIB

    DPRD Mentawai Dukung Perekrutan Dokter Hewan 

    DPRD Mentawai Dukung Perekrutan Dokter Hewan  HARIANHALUAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai mendukung rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mentawai merekrut Dokter hewan, untuk anggaran Tahun 2021..
  • Selasa, 22 September 2020 - 16:07:42 WIB

    DPRD Mentawai Dukung Rencana Pengalihan Fungsi Kapal Tangkap 

    DPRD Mentawai Dukung Rencana Pengalihan Fungsi Kapal Tangkap  HARIANHALUAN.COM - Lama tidak beroperasi 15 Kapal tangkap bantuan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Sikakap, Kepulauan Mentawai Tahun depan akan dialihkan menjadi Kapal penampung ikan dari nelayan-nelayan kecil di.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]