Status DPO, Oknum Anggota DPRD Dharmasraya Mangkir Sidang


Selasa, 01 September 2020 - 16:28:00 WIB
Status DPO, Oknum Anggota DPRD Dharmasraya Mangkir Sidang Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Ampera Dt Labuan Basa.

HARIANHALUAN.COM - Disebut-sebut melarikan diri atau DPO karena ditetapkan sebagai salah seorang tersangka kasus penganiayaan berujung hilangnya nyawa seseorang, seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya diketahui mangkir dari tugasnya selaku legislator. 

"Iya benar, oknum tersebut berinisial BAS yang tercatat sebagai salah seorang anggota fraksi Kebangsaan Sejahtera yang tercatat sudah mangkir mengikuti sidang paripurna DPRD sebanyak enam kali, " Kata Ketua Badan Kehormatan DPRD setempat, Ampera Dt Labuan Basa, di Dharmasraya, Selasa (1/9/2020). 

Sesuai kode etik lembaga tersebut, lanjutnya, kelalaian yang bersangkutan sudah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran dan bisa diberi sanksi teguran hingga pemberhentian dari jabatannya sebagai anggota DPRD. Meskipun demikian, lanjutnya, prosesnya harus dilaksanakan secara berjenjang karena juga melibatkan unsur kepengurusan partai politik yang mengusungnya. 

"Dalam permasalahan ini pihak Badan Kehormatan hanya bisa menegur baik secara lisan maupun tertulis karena hingga saat ini tidak ada penjelasan resmi dari yang bersangkutan atau dari partai pengusungnya terkait alasan mangkirnya yang bersangkutan dalam mengikuti agenda persidangan," ungkapnya.

Terkait upaya yang akan dilakukan pihaknya, dia menjelaskan unsur Badan Kehormatan didampingi unsur pimpinan lembaga itu akan melakukan kunjungan ke kediaman yang bersangkutan guna mengumpulkan informasi terkait alasan ketidakhadirannya. Kemudian, hasil tinjauan lapangan tersebut akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Dharmasraya untuk kemudian dibahas bersama unsur Badan Kehormatan dan fraksi terkait.

Disinggung tentang adanya dugaan alasan BAS mangkir karena melarikan diri dari jerat hukum yang menimpanya, Ampera menjelaskan jika menyangkut masalah pidana maka hak keanggotaan baru bisa dicabut jika sudah ada putusan hukum berkekuatan tetap atau inkracht. "Kecuali ada pendapat lain dari unsur pengurus partai pengusung dan mengusulkan pemberhentian serta penggantian anggota dewan dari partainya," jelas dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Karjo SH, mengaku sudah mendapatkan pemberitahuan dari pimpinan fraksi terkait mangkirnya salah seorang anggota dewan dari partai tersebut sebanyak enam kali pelaksanaan sidang paripurna DPRD setempat. "Kami sudah diberitahu secara lisan namun hingga saat ini belum ada keterangan tertulis terkait masalah ini dari pihak Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Dharmasraya khususnya tentang adanya dugaan pelanggaran etik berat yang telah dilakukan kadernya itu,"jelasnya.

Terkait adanya masalah pidana yang disangkakan ke kadernya, ia mengaku belum mendapatkan informasi yang jelas terkait hal tersebut, meskipun demikian pihak internal partainya bersama unsur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sumatera Barat sudah membahas intensif persoalan itu.

"Kami tetap menghormati proses hukum yang berlaku serta hak dan kewajiban yang bersangkutan selaku kader partai, secara internal tidak ada aturan yang dilanggar namun jika itu menyangkut persoalan pribadi diluar mekanisme partai maka kami tetap harus menunggu putusan final dari proses hukum yang disangkakan tersebut," tutupnya. (*)

Reporter : Rully Firmansyah /  Editor : Agoes Embun

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR


Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]