Aturan Pendidikan Korupsi, Pemda di Sumbar Ditenggat 31 Oktober


Rabu, 02 September 2020 - 06:16:25 WIB
Aturan Pendidikan Korupsi, Pemda di Sumbar Ditenggat 31 Oktober Dok KPK

HARIANHALUAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diwakili oleh Satuan Tugas (Satgas) Pendidikan Dasar dan Menengah dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas), meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Sumatera Barat (Sumbar) segera menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sumbar, melalui media telekonferensi, Selasa, 1 September 2020. Hadir dalam pertemuan ini adalah Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah IX KPK, Inspektur Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan para Kepala Biro/Bagian Hukum se-Sumatera Barat.

Kepala Satgas Pendidikan Dasar dan Menengah Dikyanmas KPK, Ramah Handoko mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 420∕4047∕SJ dan 420∕4048∕SJ Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan.

Sementara, lanjut Handoko, untuk pendidikan antikorupsi di tingkat Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sudah pula mengeluarkan SE Nomor B-1368.1/Dj.I/05/2019 tentang Pendidikan Antikorupsi di Madrasah.

Karenanya, kata Handoko, Gubernur, Bupati, dan Walikota, perlu menindaklanjuti SE tersebut dengan menerbitkan Perkada tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan.

“Kami berharap Perkada tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi itu bisa segera diterbitkan paling lambat 31 Oktober 2020 oleh semua Pemda se-Sumbar,” ujar Handoko.

Selanjutnya, sambung Handoko, KPK meminta Pemda se-Sumbar, lewat Dinas Pendidikannya, menyiapkan rencana kerja, baik rencana program maupun usulan anggaran, untuk menindaklanjuti Perkada tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Tingkat Satuan Pendidikan itu. Lalu, Dinas Pendidikan perlu menerbitkan Surat Edaran kepada satuan-satuan pendidikan di daerahnya untuk menjalankan program pendidikan antikorupsi.

Dalam rangka implementasi pendidikan antikorupsi, Dinas Pendidikan se-Sumbar perlu melaksanakan tiga hal. Satu, menerbitkan panduan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terkait pendidikan antikorupsi di tingkat satuan pendidikan. Dua, melakukan kompilasi (pengumpulan) bukti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang memuat fakta dijalankannya pendidikan antikorupsi di tingkat satuan pendidikan. Tiga, menyusun perangkat-perangkat (tools) pendidikan antikorupsi, melakukan monitoring dan evaluasi, serta mempublikasikan hasil implementasi pendidikan antikorupsi di tingkat satuan pendidikan. (*)

Reporter : Milna Miana /  Editor : Milna Miana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]