Sumbar, Pancasila, dan Ketidakmengertian Puan


Ahad, 06 September 2020 - 06:08:18 WIB
Sumbar, Pancasila, dan Ketidakmengertian Puan Puan Maharani. Dok tribun

Pernyataan Puan Maharani “Semoga Sumbar menjadi pendukung Negara Pancasila” menuai banyak kecaman. Dalam amatan penulis, di sejumlah sosial media, kecaman itu datang tidak hanya dari yang bersuku Minang (Sumbar) saja namun juga berasal dari masyarakat di luar Sumbar.

Oleh: Direktur Lembaga Bantuan Hukum Patriot Adil Sosial (LBH PAS), Ofis Ricardo, S.H., M.H

Ihwal ini mudah dipahami, sebab pernyataan itu sebagai sebuah harapan agar Sumbar dan masyarakatnya menjadi pendukung Negara Pancasila, sehingga maksud Puan, seolah-olah kini Sumbar tidak mendukung negara Pancasila. Dari pernyataan itu jelas Puan berharap dikemudian hari Sumbar menjadi pendukung Negara Pancasila dimana kini Sumbar tidak mendukung Negara Pancasila.

Apakah karena PDIP, partai tempat Puan bernaung, sulit diterima di Sumbar sehingga Puan berkata demikian? Dan apakah jika raihan suara PDIP siginifikan dan Pilgub dimenangkan PDIP seketika Sumbar dikatakan sebagai pendukung Negara Pancasila?

Bukan tanpa alasan Puan mengeluarkan pernyataan demikian. Itu sebagai suasana kebatinan PDIP yang diwakili oleh Puan. Sejak reformasi, PDIP tidak pernah mendaparkan perolehan suara yang memuaskan. Pada Pemilu 2019 PDIP gagal meloloskan wakilnya di Senayan dan sejak reformasi hanya mampu sekali meloloskan wakilnya ke Senayan yaitu saat pemilu 2014.

Jokowi-Ma’ruf Amin yang diusung PDIP kalah telak di Sumbar hanya mendapatkan suara 13%, paling rendah dari suara pada provinsi lain di Indonesia. Padahal Sumbar termasuk provinsi yang sering dikunjungi Jokowi selama periode pertama pemerintahannya. Bahkan Presiden Jokowi menjadikan Sumbar sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastrukturnya.

Aspek Historis

Puan tidak mengerti dengan akar sejarah lahirnya Pancasila. Panitia Sembilan yang membidani lahirnya Pancasila tiga anggotanya berasal dari Sumbar yaitu Mohamad Hatta, Agus Salim dan Mohamad Yamin. Mohamad Yamin termasuk yang mengusulkan butir-butir Pancasila bersama dengan tokoh lainnya, Bung Karno dan Soepomo.

Jauh sebelum lahirnya Pancasila dengan bentuk yang kita kenal saat ini, sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nasihat dari ulama Sumbar yaitu Syeikh Abbas Abdullah kepada Bung Karno. Ketika itu Bung Karno berkunjung ke Padang Panjang meminta nasihat kepada Syeikh Abbas Abdullah seperti apa sebaiknya falsafah negara Indonesia bila kemerdekaan benar-benar tercapai. Lalu Syeikh Abbas menyarankan negara yang akan didirikan haruslah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Belum lagi jika kita melihat bagaimana peran Agus Salim, Sutan Sjahrir, dan Nazir Pamoncak yang berperan aktif melakukan diplomasi internasional meminta dukungan dunia luar untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Bahkan tak kurang di masa demokrasi terpimpin, Mosi Integral Mohamad Natsir lah sebagai pelopor tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana sebelum adanya Mosi Integral ini Indonesia terpecah-pecah dengan sistem negara federal yang membuat kabinet parlemeter ketika itu jatuh bangun dan menciptakan instabilitas politik.

Terlalu panjang kiprah tokoh-tokoh Sumbar untuk dijelaskan dalam tulisan yang singkat ini. Putra-putra terbaik Sumbar selalu hadir menjadi pelopor untuk tetap mempertahankan Republik Indonesia terus tegak dan berdiri.

Namun dengan tulisan yang singkat ini, fakta sejarah ini harus dimengerti oleh Puan selaku pimpinan lembaga tinggi negara. Untuk tidak memancing kegaduhan yang tidak perlu ditengah publik dimana saat ini negara sedang dihadapkan pada jurang resesi ekonomi. Dan sebaiknya Puan harus lebih banyak memberikan pikiran yang produktif dalam membantu pemerintah agar Indonesia dapat terhindar dari ancaman resesi ekonomi ini.

Aspek Budaya

Puan tidak mengerti dengan karakter masyarakat Sumbar (baca : Minang). Masyarakat Minang bukan lah masyarakat bermental feodal dan bukan pula berkarakter follower (pengikut). Masyarakat Sumbar punya cara sendiri dalam memilih pemimpinnya yang dibentuk dari nilai-nilai budaya yang hidup pada masyarakat Sumbar.

Karena kultur masyarakat Sumbar tidak bersifat feodal, maka muncul masyarakat kritis dan egaliter. Bahkan kalau kita singgah ke kedai-kedai kopi di Sumbar maka orang-orang tua, bapak-bapak dan anak-anak muda di sana merasa semuanya ‘ahli’ politik. Lebih ahli lagi dari pengamat politik yang sesungguhnya kita saksikan di layar kaca.

Masyarakat Sumbar memiliki ‘pakem’ nya sendiri dalam mendefinisikan seorang pemimpin itu harus seperti apa. Pilihan pemimpin dalam masyarakat Minang harus memiliki sifat takah (gagah) tageh (tegas), tokoh (layak). Sementara Masyarakat Minang tidak menemukan itu pada sosok Jokowi – Ma’ruf Amin pada pilpres lalu. Ini hanya masalah selera pilihan politik saja, jangan diartikan sebagai anti kepada Pancasila dan NKRI.

Masyarakat Minang mengenal falsafah pemimpin itu didahulukan selangkah, dan ditinggikan seranting. Tentulah kita dapat membayangkan berapalah jaraknya yang selangkah itu dan berapalah tingginya yang seranting itu. Dari falsafah ini tipikal masyarakat Minang tidak ada yang memuja seorang pemimpin secara berlebihan. Pemimpin hanya dianggap sebagai jabatan sementara yang sewaktu-waktu bisa hilang.

Ini pula yang membuat tidak ada kekuatan politik dominan di Sumbar. Dari pemilu ke pemilu kekuatan politik hampir selalu berubah : dari Golkar, Demokrat dan terakhir Gerindra pernah merasakan jadi pemenang Pemilu di Sumbar. Semuanya adalah Partai yang berlatar nasionalis dan tidak ada satupun yang berlatarkan Islam.

Kontestasi politik seperti Pemilu dan Pilkada, merupakan sebuah kompetisi sehingga hal yang biasa menang dan kalah. Namun, apabila menarik itu semua sebagai dasar untuk menilai apakah suatu provinsi menjadi pendukung Negara Pancasila atau tidak itu bukanlah kewenangan Puan. Bahkan terlalu sumir jika mengkait-kaitkan hasil pilkada sebagai dasar penilaian untuk dukungan kepada Negara Pancasila.

Perda Syariah

Puan tidak mengerti, munculnya Perda Syariah justru tidak hanya datang dari kepala daerah berlatar islam seperti PKS, PAN, dan PPP saja. Perda Syariah ini justru juga digaungkan oleh bupati/walikota yang justru berasal dari partai nasionalis seperti Golkar, Demokrat, Nasdem dan PDIP sendiri. Perda-perda yang ada sebelum pemerintahan mereka pun berusaha untuk dipertahankan tidak ada keinginan untuk menghilangkan dan mengubahnya.

Dengan fenomena ini, melihat Sumbar harus dikaji dari akar budaya masyarakat Minang itu sendiri. Jauh sebelum Indonesia menjadi sebuah negara, di Minangkabau terjadi Sumpah Sati Bukik Marapalam. Sumpah ini mengikat seluruh anak cucu keturunan Minangkabau untuk hidup berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syarak, Syarah Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adaik Mamakai.

Falsafah inilah kemudian yang membentuk kesadaran masyarakat Sumbar dalam menjalankan roda pemerintahan berdasarkan syarak (syariat). Sehingga tidak mengherankan keinginan menjalankan syariat itu tidak an sich timbul dari kepala daerah berlatar partai Islam namun juga dari partai yang berasaskan nasionalis.

Falsafah hidup masyarakat Minang ini harus dianggap sebagai kearifan lokal yang memperkaya khazanah budaya Indonesia. Jangan pernah sekalipun menganggap falsafah ini sebagai sebuah ancaman bagi Pancasila dan NKRI. Terlebih dalam penerapan Adaik Basandi Syarak, Syarah Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adaik Mamakai selaras dengan pengamalan sila pertama.

Justru Puan selaku ketua DPR harus mendorong seluruh pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila ini dengan terus menghidupkan kearifan lokalnya. Pada era otonomi daerah seperti saat ini setiap kepala daerah bebas membangun daerahnya berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di daerahnya termasuk bagaimana di dalam pelaksanaan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. (**)

 Sumber : Relis /  Editor : Milna Miana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]