Bawaslu: Separuh Balon Pilkada Langgar Protokol Kesehatan


Senin, 07 September 2020 - 09:48:19 WIB
Bawaslu: Separuh Balon Pilkada Langgar Protokol Kesehatan Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaporkan sebanyak 243 bakal pasangan calon (bapaslon) diduga melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Jumlah ini hampir setengah dari total bakal pasangan calon yang telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 678 bapaslon.

"Ada 678 bapaslon dan hampir setengahnya, 243 itu tidak mematuhi protokol kesehatan pada saat mendaftar ke kantor KPU," ujar Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dalam konferensi pers daring di kantor KPU RI, Senin (7/9).

Ia memerinci, dari total dugaan pelanggaran tersebut, 141 bapaslon yang melanggar protokol kesehatan terjadi pada 4 September dan 102 bapaslon lainnya terjadi pada 5 September. Sedangkan, Bawaslu belum melaporkan ada dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada hari terakhir pendaftaran pencalonan 6 September.

Fritz mengatakan, hasil pengawasan pada hari kedua pendaftaran pencalonan, terdapat 20 bapaslon yang tetap datang ke KPU tanpa menyerahkan hasil swab test. Padahal, KPU telah menetapkan aturan bapaslon wajib menyerahkan dokumen hasil uji usap untuk mencegah penularan Covid-19.

"Sehingga ini PR kita terbesar bagaimana kita dapat menjalankan Pilkada 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan," kata Fritz.

Apabila bakal calon dinyatakan positif Covid-19, maka yang bersangkutan tidak perlu hadir ke KPU untuk melakukan pendaftaran. Kehadirannya cukup diwakilkan oleh partai politik pengusung.

Fritz mengingatkan, pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan bukan saja menjadi tugas KPU dan Bawaslu, melainkan juga tugas kepolisian, TNI, Satpol PP, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Sanksi dari pelanggaran protokol kesehatan secara umum sudah diatur dan butuh ketegasan jajaran aparat penegak hukum untuk menindak pelanggar tersebut.

"Ketegasan dari kepolisian, ketegasan dari TNI/polri, dan juga Satpol PP dan Kemendagri serta Satgas Covid-19 untuk bisa melaksanakan pemilihan di dalam Pilkada tahun 2020," tutur dia.(*)

loading...
 Sumber : republika /  Editor : Nova Anggraini

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 07 Maret 2020 - 15:23:52 WIB

    Bawaslu: Politik Identitas Ancam Integritas Pilkada

    Bawaslu: Politik Identitas Ancam Integritas Pilkada PASAMAN, HARIANHALUAN.COM - Koordinator Divisi Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat, Alni SH MKn mengatakan, praktik politik identitas berpotensi ancam integritas Pilkada Serentak 2020..
  • Selasa, 23 April 2019 - 15:07:54 WIB

    Terjadi 7.132 Pelanggaran Pemilu 2019,  Bawaslu: Terbanyak di Jawa Timur

    Terjadi 7.132 Pelanggaran Pemilu 2019,  Bawaslu: Terbanyak di Jawa Timur JAKARTA, HARIANHALUAN.COM-- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat terjadi 7.132 pelanggaran selama penyelenggaraan Pemilu 2019, baik terkait Pileg maupun Pilpres 2019. Bawaslu mencatat, Jawa Timur jadi provinsi dengan temu.
  • Jumat, 31 Agustus 2018 - 11:18:32 WIB

    Putusan Bawaslu: Sandiaga Tak Terbukti Lakukan Mahar Politik Rp1 Triliun

    Putusan Bawaslu: Sandiaga Tak Terbukti Lakukan Mahar Politik  Rp1 Triliun JAKARTA, HARIANHALUAN.COM-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) memutuskan tidak menindaklanjuti laporan dugaan mahar politik Rp 1 triliun dari bakal cawapres Sandiaga Uno ke PAN dan PKS. Dalam putusannya, Bawaslu menyatakan dug.

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]