Aturan Baru Sistem Kerja PNS di Masa Pandemi, WFH Tergantung Zona Risiko Covid-19


Senin, 07 September 2020 - 13:14:28 WIB
Aturan Baru Sistem Kerja PNS di Masa Pandemi, WFH Tergantung Zona Risiko Covid-19 Ilustrasi WFH

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia membuat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran (SE) terkait dengan sistem kerja baru bagi aparatur sipil negara (ASN). 

Hal itu diatur dalam SE MenPANRB No. 67/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Atas SE MenPANRB No. 58/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

Baca Juga : Waspada! Varian Baru Mutasi Ganda B1617 dari India Telah Menyebar ke 5 Negara

“Perubahan surat edaran ini dilakukan dengan memperhatikan status penyebaran covid-19 di Indonesia,” katanya Tjahjo dalam keterangan persnya, Senin (7/9/2020).

Tjahjo mengatakan bahwa di dalam sistem kerja baru ini pejabat pembina kepegawaian diminta untuk memperhatikan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau work from office (WFO) maupun bekerja di rumah atau tempat tinggal atau work from home (WFH). Di mana pembagian jumlah tersebut berdasarkan data zonasi risiko dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

Baca Juga : Polsek Pacet Rangkul Pedagang Keliling jadi Duta Masker

Seperti diketahui, kriteria wilayah berdasarkan risiko penyebaran Covid-19 terbagi menjadi empat yakni tidak terdampak, rendah, sedang, dan tinggi.

Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten atau kota berkategori tidak terdampak atau tidak ada kasus, PPK dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor paling banyak 100%. Sementara untuk wilayah berkategori risiko rendah, jumlah ASN yang bekerja di kantor paling banyak 75%, sisanya 25% bisa bekerja dari rumah.

Baca Juga : Rusia Siap Pasok 20 Juta Dosis Vaksin Sputnik Buat Vaksinasi Mandiri

Lalu untuk instansi pemerintah pada wilayah berkategori risiko sedang, jumlah ASN yang bekerja di kantor paling banyak 50%. Sisanya 50% bisa bekerja dari rumah.

Sedangkan untuk yang berisiko tinggi, jumlah pegawai yang bekerja di kantor paling banyak 25%. Sisanya 75% ASN di wilayah ini bisa bekerja dari rumah.

Baca Juga : Jokowi: Kita Putuskan Sampai Juni Tidak Ada Impor

Tjahjo berharap sistem kerja yang baru ini benar-benar diterapkan di setiap instansi pemerintah di pusat dan daerah. Hal ini sebagai upaya untuk menekan penyebaran Covid-19. (*)

Editor : Rahma Nurjana | Sumber : okezone.com
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]