Artis Kerap Ditangkap Narkoba saat Pandemi Covid-19, Ternyata Ini Penyebabnya


Senin, 07 September 2020 - 14:13:20 WIB
Artis Kerap Ditangkap Narkoba saat Pandemi Covid-19, Ternyata Ini Penyebabnya Reza Artamevia

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Jenuh saat menjalani masa pandemi disebut menjadi alasan kenapa banya artis yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika. 

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan, selama masa pandemi Covid-19 ini sudah banyak artis yang diciduk polisi, karena terlibat kasus penyalahgunaan barang haram tersebut. 

"Hampir tiap konpers di masa pandemi Covid ini ada artis yang kita amankan terkait masalah narkoba," kata Kombes Yusri Yunus pada wartawan, Senin (7/9/2020).

Adapun para artis yang terjerat narkotika itu, kata dia, tak sedikit alasannya karena jenuh, khususnya selama pandemi. Sebagaimana yang terjadi pada Reza Artamevia. Namun, polisi bakal tetap menindak para penyalahgunaan narkotika, tak terkecuali artis.

Adapun persoalan rehab Reza, tambahnya, sejauh ini polisi belum menerima permohonan tersebut dari pihak Reza. Hanya saja, persoalan rehabilitasi itu semuanya hak seseorang yang terlibat kasus itu.

"Itu hak seseorang dan ada peraturannya soal itu. Nanti silakan mekanismenya mengajukan ke penyidik untuk dilakukan assesmen ataukah tidaknya," pungkasnya.

Selanjutnya, di poin isi dijelaskan, direksi BUMN dapat mempekerjakan staf ahli yang diangkat oleh direksi dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5 orang dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Selain direksi BUMN dilarang mempekerjakan staf ahli.

Staf ahli bertugas memberikan analisis dan rekomendasi penyelesaian atas permasalahan strategis dan tugas lainnya di lingkungan perusahaan berdasarkan yang diberikan oleh direksi.

"Penghasilan yang diterima staf ahli berupa honorarium yang ditetapkan direksi dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan dibatasi sebesar-besarnya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan serta tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut," bunyi poin nomor 3 isi.

Masa jabatan staf ahli paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama satu tahun masa jabatan dengan tidak mengurangi hak direksi untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Surat tersebut ditetapkan di Jakarta 3 Agustus 2020 dan diteken Menteri BUMN Erick Thohir.

Merespons hal tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, adanya surat edaran ini justru membuat BUMN transparan. Sebab, sebelumnya tidak transparan, baik dari sisi jumlah maupun dari gaji yang diberikan.

Arya menyebut, bahkan ada direksi yang mempekerjakan direksi puluhan staf ahli dengan gaji sampai ratusan juta.

"Ini saya perlu jelaskan. Pertama, SE ini justru membuat semuanya hal-hal yang selama ini tidak transparan, sering tertutup di masing-masing BUMN justru kita menjadikan transparan," katanya.

"Karena apa? Kami menemukan beberapa BUMN membuat staf ahli itu atau advisor atau apapun namanya itu dibuat ada di masing-masing BUMN juga, tidak transparan. Ada yang sampai 11-12 orang, ada yang digaji Rp 100 juta atau lebih. Jadi beragam-ragam yang kami temukan," terangnya. (*)

loading...
 Sumber : okezone.com /  Editor : Rahma Nurjana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]