Kawal Pilkada Serentak, Polres Dharmasraya Gencarkan Patroli Siber


Kamis, 10 September 2020 - 11:53:14 WIB
Kawal Pilkada Serentak, Polres Dharmasraya Gencarkan Patroli Siber Kapolres Dharmasraya, AKBP Aditya Galayudha Ferdiansyah SIK MT

DHARMASRAYA, HARIANHALUAN.COM - Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Dharmasraya, Sumatera Barat, menggencarkan giat Patroli Siber guna memantau aktivitas akun media sosial pembuat dan penyebar berita bohong serta menghasut sehingga mengancam stabilitas pelaksanaan gelaran Pilkada Serentak 2020.

"Kejahatan tersebut merupakan salah satu titik pantau kerawanan yang menjadi perhatian utama pihak kepolisian, karena berpotensi memicu gangguan kamtibmas ditengah-tengah masyarakat luas, " Kata Kapolres Dharmasraya, AKBP Aditya Galayudha Ferdiansyah SIK MT, Rabu (10/09). 

Ia menegaskan, terhadap semua pihak yang terlibat praktik  dapat dikenakan sanksi pidana dengan tingkat hukuman cukup berat, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. 

Pada kesempatan itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak buru-buru mempercayai suatu informasi yang tersebar luas di media sosial apalagi ikut menyebarkannya sebelum memastikan informasi yang diterima itu benar adanya. 

"Masyarakat harus mampu menyaring setiap informasi yang diperoleh sebelum menyimpulkan sesuatu agar tidak mudah terprovokasi yang kemudian dapat memicu gangguan Kamtibmas," Tambahnya. 

Ia juga meminta kepada semua pihak agar ikut berperan aktif menjaga kondusifitas kamtibmas khususnya di wilayah polres tersebut. 

"Jika mengetahui atau memiliki informasi tentang adanya akun media sosial yang diduga telah melakukan tindakan provokatif dengan menggunakan informasi atau berita bohong agar segera melaporkan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti dan dlakukan tindakan tegas, " Tutupnya. 

Sebelumnya, dikutip dari laman Bawaslu.go.id, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjabarkan tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam mengklasifikasi mana yang termasuk ujaran kebencian dan hoaks kepada jajaran polisi siber. Ujaran kebencian dan hoaks, lanjutnya, marak terutama saat menjelang gelaran pemilihan, kampanye hitam melalui media sosial (medsos) selalu menjadi tren nomor satu di Indonesia.

"Kami menentukan mana yang kebebasan berbicara, mana yang masuk dalam 'political speech'. Misalnya ada seseorang yang tidak setuju dengan salah satu calon dan kemudian mengkritiknya, apakah itu bagian dari ujaran kebencian atau dia masuk dalam kebebasan berbicara? Itu yang menjadi salah satu tantangan kami," ujar Fritz saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Tindak Penyidik Pidana Siber di Mabes Polri, Jakarta. (*)

Reporter : Rully Firmansyah /  Editor : Rahma Nurjana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]