Dilaporkan Pemalsuan Dokumen ke Polisi, Istri Wagub Sumbar: Kita Dizalimi


Kamis, 10 September 2020 - 19:56:01 WIB
Dilaporkan Pemalsuan Dokumen ke Polisi, Istri Wagub Sumbar: Kita Dizalimi Wartawati Nasrul Abit saat memberikan penjelasan terkait pelaporan dirinya ke Polda Sumbar.

HARIANHALUAN.COM - Istri Wakil Gubernur Sumbar, Wartawati Nasrul Abit mengaku dizalimi karena telah dilaporkan melakukan pemalsuan dokumen pajak ke polisi (Polda Sumbar, red) oleh anggota Pusat Informasi Buku dari Yayasan Gemar Membaca Indonesia pada Rabu kemarin. Dia membantah semua tuduhan yang ditujukan kepadanya dalam laporan tersebut.

Selaku Ketua Yayasan Kemajuan Wanita (YKW), Wartawati Nasrul Abit mengatakan, laporan yang dibuat tersebut dirasakan aneh dan janggal. Dia mengatakan, tuduhan tersebut membuat dirinya tak nyaman dan nama baiknya juga tercemar. Terlebih lagi, saat ini sudah masuk dalam masa Pilkada, tentu segala sesuatunya pasti disangkut pautkan, terlebih, suaminya Nasrul Abit ikut bertarung dalam konstetasi Pilkada 2020 ini.

"Saya dituduhkan mengganti dokumen, saya merasa nama baik saya tercemar. Kami juga akan melapor kepada yang berwajib bahwasanya ini tidak benar. Apa yang dituduhkan itu tak benar, terlebih masa Pilkada yang membuat saya tidak nyaman. Kita merasa dizalimi," kata Wartawati dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan di rumah dinas Wakil Gubernur Sumbar, Kamis (10/9/2020) sore. 

Berdasarkan fakta dimiliki Yayasan Kemajuan Wanita, objek bangunan kantor yang ditempati oleh Pusat Informasi dan Distribusi Buku itu berdiri diatas hak tanah sertifikat atas nama Yayasan Kemajuan Wanita di Jalan Sudirman No.52 Padang yang diperkuat dengan bukti sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia kantor Pertanahan Kota Padang tertanggal 19 Oktober 2017.

Seiring berkembangannya waktu, di lokasi itu juga digunakan sebagai kantor Pusat Informasi dan Distribusi Buku. Namun ternyata, selama ditempati oleh Pusat Informasi dan Distribusi Buku, ada tunggakan pajak dengan nilai mencapai Rp203 juta lebih dari tahun 2008 sampai 2017. Pengurus Yayasan Kemajuan Wanita Padang sebagai pemilik hak atas lahan dan bangunan tersebut, didatangi petugas PBB dari Dispenda Kota Padang. 

Kedatangan petugas Dispenda tersebut, tak lain untuk mengingatkan sekaligus menagih tanggungan pajak PBB. Melihat fakta itu, Yayasan Kemajuan Wanita Padang sebagai pemilik hak atas tanah dan bangunan itu, kemudian berinisiatif membayar tagihan pajak. Karena, selama ini pajak tersebut ternyata tidak dibayarkan oleh pengurus Pusat Informasi dan Distribusi Buku. "Tagihan itu kita terima pada tahun 2017," jelas Wartawati.

Melihat angka tagihan yang cukup besar, kata Wartawati, pengurus Yayasan Kemajuan Wanita Padang kemudian meminta keringanan kepada Dispenda. Pengajuan keringanan itu, kemudian disetujui. Alhasil, pembayaran pun dilakukan dan kini, masih tersisa tanggungan pajak sebesar Rp22 juta yang akan segera dibayarkan pada tahun ini.

Pelaporan terhadap istri orang nomor dua di Sumbar ini bermula dari dugaan pemalsuan dokumen dengan mengalihkan nama objek pajak Pusat Informasi dan Distribusi Buku Sumatera Barat kepada Yayasan Kemajuan Wanita Padang yang dipimpin oleh Wartawati Nasrul Abit. Istri Wagub dilaporkan oleh Evi Afrizal Sinaro, anggota Yayasan Pembina dari Yayasan Gemar Membaca Indonesia. (*)

loading...
 Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]