Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Sumbar Disahkan, Ini Sanksi Bagi Pelanggarnya!


Jumat, 11 September 2020 - 21:26:46 WIB
Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Sumbar Disahkan, Ini Sanksi Bagi Pelanggarnya! Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dalam rapat paripurna telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.

HARIANHALUAN.COM - Peraturan Daerah (Perda) adaptasi kebiasaan baru di Sumbar disahkan. Perda ini mengatur soal sanksi denda hingga kurungan bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Rapat berlangsung di ruang rapat utama tersebut dipimpin ketua DPRD Sumbar Supardi dihadiri Gubernur Irwan Prayitno, serta pimpinan komisi, dan fraksi lainnya. Rapat dilakukan selain langsung secara fisik juga melalui virtual.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengapresiasi anggota Pansus yang berkolaborasi dengan Pemprov Sumbar sehingga dapat merampungkan dalam waktu tidak terlalu lama.

Hidayat, selaku Ketua Pansus Ranperda Adaptasi Kehidupan Baru mengatakan ada sanksi pidana bagi pelanggar protokol Covid-19.

“Ranperda ini bersifat mandatori. Artinya bisa langsung diterapkan di daerah kabupaten kota, tanpa harus membuat Perda baru, dan bisa menjadi referensi hukum bagi pemerintahan terendah,” kata Hidayat.

Dalam pasal 12, dijelaskan setiap orang harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas, menjaga daya tahan tubuh, melakukan wudhu bagi yang beragama Islam dan menerapkan perilaku disiplin. Setiap orang yang melanggar kewajiban memakai masker terancam kurungan paling lama 2 hari atau denda paling banyak Rp250 ribu.

Denda atau kurungan dapat dikenakan bila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Aturan itu tertuang dalam Pasal 110.

Jeratan hukum juga diberlakukan untuk setiap penanggung jawab kegiatan atau usaha yang melanggar kewajiban penerapan protokol kesehatan. Dalam Pasal 111, disebutkan para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran diancam pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp15 juta.

Pemerintah daerah juga dapat membentuk tim terpadu penegakan protokol kesehatan. Tim terpadu penegakan hukum terdiri dari Satpol PP Provinsi, perangkat daerah terkait, unsur kepolisian, TNI, dan unsur instansi serta pemerintah kabupaten/kota.

Berikut ini beberapa pasal dalam Perda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru yang mengatur kewajiban hingga sanksi:

Pasal 12

Setiap orang dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 :
a. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas
b. Menjaga daya tahan tubuh
c. Melakukan Wudhu bagi yang beragama Islam
d. Menerapkan perilaku disiplin pada aktivitas

Pasal 106

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim terpadu penegakan hukum protokol kesehatan, dalam penegakan dan pengendalian COVID-19. Tim terpadu penegakan hukum terdiri dari Satpol PP Provinsi, perangkat daerah terkait, unsur kepolisian, TNI dan unsur instansi serta pemerintah kabupaten kota.

Pasal 110

Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf d angka 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 hari, atau denda paling banyak Rp 250 ribu. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 111

Setiap penanggungjawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha dan aktivitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp15 Juta.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. (*)

 

loading...
 Sumber : rilis /  Editor : Heldi Satria

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 20 September 2020 - 13:05:34 WIB

    DPRD Kota Pariaman Setujui Ranperda APBD P 2020

    DPRD Kota Pariaman Setujui Ranperda APBD P 2020 HARIANHALUAN.COM - DPRD Kota Pariaman menyetujui dan menerima Ranperda APBD Perubahan Tahun 2020 untuk ditetapkan dan dijadikan Perda (Peraturan Daerah). Hal tersebut setelah DPRD Kota Pariaman menggelar rapat Paripurna stemo.
  • Kamis, 17 September 2020 - 17:25:40 WIB

    Sosialisasi Perda Adaptasi Kebiasaan Baru harus Sampai ke Pelosok Nagari

    Sosialisasi Perda Adaptasi Kebiasaan Baru harus Sampai ke Pelosok Nagari HARIANHALUAN.COM - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit Kunjungan Kerja (Kunker) dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah terhadap peningkatan kehidupan masyarakat Sumatera Barat secara keselur.
  • Rabu, 16 September 2020 - 08:36:48 WIB

    Jangan Langgar! Ini Sanksi Saat Perda Adaptasi Kebiasaan Baru di Sumbar

    Jangan Langgar! Ini Sanksi Saat Perda Adaptasi Kebiasaan Baru di Sumbar HARIANHALUAN.COM - Dalam rangka memutus penyebaran virus Corona (Covid-19), DPRD Sumbar telah mensahkan Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 menjadi Perda. Dalam Perda itu, pelanggar pro.
  • Selasa, 15 September 2020 - 21:37:38 WIB

    Mentawai Siap Terapkan Perda AKB Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 

    Mentawai Siap Terapkan Perda AKB Pencegahan dan Pengendalian Covid-19  HARIANHALUAN.COM -- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam waktu ini, bakal menerapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disea.
  • Selasa, 15 September 2020 - 18:57:04 WIB

    Ranperda Perubahan APBD 2020 Solok Selatan Ditandatangani

    Ranperda Perubahan APBD 2020 Solok Selatan Ditandatangani HARIANHALUAN.COM - Plt Bupati Solok Selatan (Solsel) Abdul Rahman menghadiri rapat Paripurna DPRD pengambilan keputusan dan penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2020 di Gedung DPRD Kabu.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]