Usulan KPK: PPATK Ikut Lacak Sumber Pendanaan Peserta Pilkada Serentak 2020


Jumat, 11 September 2020 - 22:47:24 WIB
Usulan KPK: PPATK Ikut Lacak Sumber Pendanaan Peserta Pilkada Serentak 2020 Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

HARIANHALUAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ikut melakukan pelacakan terhadap sumber dana para peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 untuk dapat mencegah politik uang.

"KPK merekomendasikan untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan PPATK karena PPATK punya kemampuan untuk melacak transaksi keuangan yang digunakan untuk money politic karena kajian KPK sebelumnya 82 persen peserta pilkada didanai sponsor, bukan dari pribadi, jadi ada aliran dana dari sponsor ke calon pemimpin daerah," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Dia menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers virtual Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi. Konferensi pers itu adalah paparan dari butir-butir rekomendasi dari seminar yang sebelumnya sudah dilakukan KPK dengan topik yang sama.

"Rekomendasi selanjutnya adalah pembuatan peta risiko daerah peserta pilkada berbasis karakteristik wilayah karena daerah-daerah di Indonesia mulai Aceh sampai Papua jenis kerawanannya berbeda, ada yang berbasis suku, agama, hingga ketimpangan sosial," tambah Ghufron.

Rekomendasi ketiga adalah melakukan pengawasan ketat dalam berbagai program penanganan Covid-19 dan distribusi bantuan sosial.

"Di banyak daerah yang kami pantau, kalau ada petahana yang akan ikut pilkada lagi, petahana menggunakan momen Covid-19 dengan memberikan bansos untuk kampanye terselubung. Meski KPK sudah melarang keras para petahana menempeli foto mereka di bansos tapi momen pilkada tetap bisa ditumpangi kampanye terselubung," ungkap Ghufron.

Rekomendasi keempat adalah kepala daerah yang ikut Pilkada Serentak 2020 agar dilarang menjadi ketua satuan tugas penanganan Covcid-19 di daerah.

"Agar satgas murni berkegiatan untuk kemanusiaan tidak ada sangkutan pilkada, tapi ini kami lihat memang masih belum mungkin dilakukan," tambah Ghufron seperti dikutip Antara.

Rekomendasi kelima adalah terkait upaya untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga fungsi pelayanan publik dalam masa pilkada tetap dapat berjalan dengan baik.

"Netralitas ASN kadang menjadi dilema khususnya bila untuk petahana yang ikut pilkada karena seolah-olah diwajibkan untuk mendukung petahana tapi bila tidak mendukung berisiko pada jabatan sehingga kami mendorong partisipasi masyarakat untuk memantau jalannya pilkada mulai dari praktik korupsi maupun netralitas ASN," ungkap Ghufron.

Pilkada Tak akan Ditunda

Rekomendasi keenam adalah terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak yang harus tetap memperhatikan aspek kesehatan.

"Pemberian suara dengan e-voting walau Pasal 85 UU Pilkada sebenarnya sudah memungkinkan tapi belum diatur detail dalam undang-undang agar lebih efektif dan efisien serta kesiapan pelaksanaan melalui e-voting," ungkap Ghufron.

Rekomendasi ketujuh adalah adanya perlindungan terhadap penyelenggara, peserta dan pemilih dalam agar menjaga partisipasi masyarakat.

"Belajar dari Pileg dan Pilpres 2019 di mana banyak petugas KPS yang meninggal, jadi saat ini adalah bagaimana mendorong Pilkada 2020 terlindungi Covid-19 dengan memperlengkapi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) namun pengadaan APD ini juga harus diantisipasi dari praktik korupsi," kata Ghufron.

Rekomendasi-rekomendasi KPK tersebut pun diberikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukum) Mahfud MD yang juga ikut dalam konferensi pers virtual tersebut.

"Pilkada berjalan dengan cara eksperimen yang tidak pernah selesai," kata Mahfud.

Tapi Mahfud menegaskan pemerintah menyatakan tidak akan kembali menunda pilkada serentak 2020 karena COVID-19.

"Karena tidak ada alasan yang cukup meyakinkan untuk penundaan tersebut, kalau alasannya pandemi, lalu apakah tidak ada pemerintahan kalau pandemi? Apakah semuanya sembunyi? Ada yang mengatakan menunggu sampai selesai pandemi, tapi tidak ada yang tahu kapan pandemi selesai," ungkap Mahfud. (*)

loading...
 Sumber : Liputan6.com /  Editor : Heldi Satria
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 01 September 2020 - 12:35:44 WIB

    Mengenai Usulan Mulan Jameela, Pertamina Sebut Bisa Semakin Rugi

    Mengenai Usulan Mulan Jameela, Pertamina Sebut Bisa Semakin Rugi HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Mulan Jameela meminta PT Pertamina (Persero) untuk menurunkan harga Pertamax seharga Premium. Hal itu disarankan menyusul rencana pemerintah menghapus BBM dengan ka.
  • Jumat, 26 Juni 2020 - 15:08:20 WIB

    Wakil Ketua MPR: RUU HIP Usulan Fraksi PDIP

    Wakil Ketua MPR: RUU HIP Usulan Fraksi PDIP HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Arsul Sani, menyatakan inisiator RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) adalah Fraksi PDI Perjuangan. Hal ini disampaikan Arsul dalam diskusi Dua Sisi di tvOne denga.
  • Rabu, 17 Juni 2020 - 13:59:04 WIB

    Ada Usulan Salat Jumat Sistem Ganjil Genap Pakai Nomor HP, Jemaah Bingung

    Ada Usulan Salat Jumat Sistem Ganjil Genap Pakai Nomor HP, Jemaah Bingung HARIANHALUAN.COM - Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengeluarkan surat edaran mengenai pelaksanaan Salat Jumat dalam dua gelombang dengan aturan ganjil genap berdasarkan nomor ponsel (HP). Surat edaran DMI nomor 105-Khusus /PP-DM.
  • Selasa, 14 April 2020 - 21:23:39 WIB

    Komisi II DPR Setujui Usulan Pemerintah Pilkada Dilaksanakan 9 Desember 2020

    Komisi II DPR Setujui Usulan Pemerintah Pilkada Dilaksanakan 9 Desember 2020 JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Usulan pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada serentak menjadi 9 Desember 2020 mendapat persetujuan dari Komisi II DPR RI. Hal ini terungkap saat rapat kerja Komisi II yang digelar secara fisik dan.
  • Ahad, 23 Februari 2020 - 11:05:58 WIB

    Wow..! Sandiaga Uno Setuju Usulan Orang Kaya Nikahi yang Miskin, Tapi...?

    Wow..! Sandiaga Uno Setuju Usulan Orang Kaya Nikahi yang Miskin, Tapi...? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menanggapi usulan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy agar orang kaya menikah dengan orang miskin.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]