Ketua MPR: Tak Perlu Ngotot Pilkada bila Situasi Riskan Corona


Sabtu, 12 September 2020 - 12:08:41 WIB
Ketua MPR: Tak Perlu Ngotot Pilkada bila Situasi Riskan Corona Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo meminta pemerintah agar tak ngotot menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 bila laju penyebaran Covid-19 bikin riskan.
Ketimbang memaksa menggelar Pilkada, pemerintah kata Bambang mestinya harus lebih memprioritaskan kesehatan masyarakat.

"Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendagri dan KPU, untuk tidak memaksakan Pilkada dilaksanakan tahun 2020 apabila situasi cukup riskan," ujar Bambang dalam keterangannya, Jumat (11/9).
 
Berdasarkan data yang diperolehnya, Bambang menyebut total ada 45 kabupaten kota yang akan menggelar Pilkada 2020 secara serentak pada 9 Desember mendatang, masuk dalam kategori zona merah Covid-19.

Bambang meminta pemerintah dan Tim Satuan Tugas Covid-19 terus memantau kondisi 45 daerah tersebut. Bambang meminta pemerintah memastikan semua daerah itu agar tidak berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Tak hanya kepada 45 daerah zona merah tersebut, menurut Bambang, pemerintah juga harus memantau sejumlah daerah lain yang dipastikan bakal ikut menggelar Pilkada serentak. Menurut dia, hal itu penting dilakukan guna memastikan Pilkada benar bisa digelar.

"Agar apabila situasi pandemi masih terus mengalami peningkatan, untuk dipertimbangkan secara matang mengenai pengunduran jadwal pelaksanaan Pilkada 2020," ujarnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu juga mendorong pemerintah untuk terus mengevaluasi progres tahapan Pilkada 2020 sejauh ini. Pasalnya, Bambang mendapati bahwa tak sedikit protokol kesehatan yang dilanggar selama proses tahapan Pilkada.

Wacana penundaan Pilkada 2020 juga dilontarkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang meminta pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu menghentikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 karena berpotensi melanggar HAM.

Komnas HAM menilai hak untuk hidup, kesehatan, dan hak atas rasa aman akan terlanggar jika pilkada tetap digelar. Terlebih lagi kondisi pandemi virus corona di Indonesia belum terkendali.

Komnas HAM mengingatkan bahwa penundaan pilkada juga dimungkinkan secara hukum. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang berganti ke UU No. 6 tahun 2020 menyebut pilkada bisa ditunda dan dijadwalkan ulang setelah bencana nonalam berakhir.

"KPU, Pemerintah dan DPR untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pilkada lanjutan sampai situasi kondisi penyebaran Covid-19 berakhir atau minimal mampu dikendalikan berdasarkan data epidemiologi yang dipercaya," demikian bunyi keterangan Tim Pemantau Pilkada 2020 Komnas HAM RI dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9). Demikian cnnindonesia.com.(*)

loading...
 Sumber : cnnindonesia /  Editor : Nova Anggraini

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 23 Agustus 2020 - 15:16:50 WIB

    Ketua Umum PDIP Megawati Buka Perayaan HUT ke-22 PAN

    Ketua Umum PDIP Megawati Buka Perayaan HUT ke-22 PAN HARIANHALUAN.COM - Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDIP 2019-2024 Megawati Soekarnoputri membuka secara virtual HUT ke-22 Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam pidatonya, ia yakin partai berlambang matahar.
  • Kamis, 20 Agustus 2020 - 21:10:23 WIB

    Tak Hadiri Sidang Paripurna, Ini Alasan Ketua DPRD Pasaman Barat

    Tak Hadiri Sidang Paripurna, Ini Alasan Ketua DPRD Pasaman Barat HARIANHALUAN.COM - Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Parizal Hafni memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran dirinya dan Fraksi Partai Gerindra dalam sidang paripurna yang digelar di ruangan rapat paripurna Kanto.
  • Ahad, 19 Juli 2020 - 23:53:43 WIB

    Ketua DPRD Pasbar Serahkan SK Pengurus TIDAR

    Ketua DPRD Pasbar Serahkan SK Pengurus TIDAR HARIANHALUAN.COM - Untuk penguatan dan pemantapan hingga ke tingkat ranting, Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Parizal Hafni menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Kabupaten Pasb.
  • Rabu, 01 Juli 2020 - 17:03:12 WIB

    Didukung Penuh Ketua IOR, Rizki Abdian Putra Silahturahmi dengan Politisi Senior Riau 

    Didukung Penuh Ketua IOR, Rizki Abdian Putra Silahturahmi dengan Politisi Senior Riau  HARIANHALUAN.COM - Bakal Calon Bupati (Balonbup) Kabupaten Sijunjung, Sumbar, Rizki Abdian Putra melakukan silahturahmi dengan politisi senior yang sebagian besar merupakan calon bupati dan wakil bupati akan maju dalam Pilkad.
  • Kamis, 11 Juni 2020 - 10:35:41 WIB

    Ketua DPRD Mentawai Setujui Penambahan Anggaran Covid-19 Rp 25 Miliar

    Ketua DPRD Mentawai Setujui Penambahan Anggaran Covid-19 Rp 25 Miliar HARIANHALUAN.COM  - Ketua DPRD Mentawai Yosep Sarogdok menyetujui penambahan anggaran penangan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp 25 miliar..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]