Pilkada 2020: Rekonstruksi Demokrasi Pancasila


Senin, 14 September 2020 - 06:16:28 WIB
Pilkada 2020: Rekonstruksi Demokrasi Pancasila Ilustrasi

Mendengar kata pesta demokrasi, tentu saja sudah tidak asing dan tidak jauh dengan urusan politik. Seperti yang kita ketauhi perjalanan demokrasi politik di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sejak masa pasca-kemerdekaan hingga sekarang, yaitu mengenai pemerintahan parlementer (presentative democracy), pemerintahan demokrasi terpimpin (guided democracy), dan pemerintahan orde Baru (Pancasila democracy).

Oleh: Mahasiswa STAI-PIQ Sumbar Jurusan Tafsir Al-Qur’an, Indra Gunawan

Pancasila adalah doktrin negara yang diciptakan oleh para founding father melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 telah ditetapkan sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia atau dalam istilah Soekarno fhilosofische gronslag atau weltan schauung.

Di Indonesia, Demokrasi Pancasila berlaku semenjak Orde Baru, demokrasi Pancasila dijiwai, disemangati dan didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila rakyat adalah subjek demokrasi, yaitu rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut serta aktif “menentukan” keinginan-keinginan dan juga sebagai pelaksana dari keinginan-keinginan itu.

Keinginan rakyat tersebut disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada yang dibentuk melalui Pemilihan Umum. (H.Siswanto, 2012).

Fungsi Demokrasi Pancasila Berikut ini dapat diutarakan fungsi-fungsi demokrasi antara lain; (1) menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara contohnya ialah ikut mensukseskan Pemilu, ikut mensukseskan Pembangunan, ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan. (2) menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (3) menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional. (4) Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. (5) menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara. (6) menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. (Achmad. 2005).
Sejak lengsernya rezim orde baru di tahun 1998, demokrasi menjadi kosa kata umum bagi siapa saja yang hendak menyatakan pendapat. Berbeda dengan masa lalu, demokrasi sekarang sudah menjadi milik semua orang dengan pemahaman yang berbeda.

Seperti halnya agama, demokrasi banyak digunakan dan diungkapkan dalam perbincangan sehari-hari tapi banyak juga disalahpahami, padahal prinsip-prinsip moral agama dapat bertemu dengan nilai-nilai demokrasi. Secara garis besar demokrasi adalah sebuah sistem sosial politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada dewasa ini.

Menurut pakar hukum tata negara Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara yaitu: (1) Hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. (2) Demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk mengelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya
Pemilukada merupakan sarana untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, yang mana rakyat di daerah sebagai pemegang kedaulatan mempunyai hak untuk memberikan mandat kepada calon pemimpin menjadi pimpinannya di daerah.

Tujuannya untuk mengarahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi good gaverment, suatu penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih, solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip efisiensi, tepat alokasi anggaran, dan pencegahan korupsi baik secara hukum maupun administratif sejalan dengan asas desentralisasi yang telah ditetapkan.

Desentralisasi adalah bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang mana dalam hal ini dikenal dalam bentuk devolusi dan dekonsentrasi. Sistem pemerintahan Indonesia pernah menggunakan asas medebewind (pembantuan) sebagai bagian desentralisasi.

Berdasarkan kebijakan politik, desentralisasi yang dianut terkait dengan otonomi di daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah devolusi, Dekonsentrasi juga dianut sebagai kepanjangan tangan kebijakan pemerintah pusat di daerah. Berdasarkan asas desentralisasi, hubungan rakyat dan pemerintahan di daerah berada dalam koridor demokrasi daerah (lokal).

Tujuannya untuk memberi keleluasaan pemerintahan daerah dalam menggunakan kewenangan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyatnya. (Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. (Afan Gaffar. 2006).

Dengan demikian demokrasi daerah merupakan implikasi dari desentralisasi yang dijalankan di daerah untuk membangun negara demokrasi. Ini adalah hasil amandemen UUD 1945 yang konon membawa perubahan pada sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Di titik inilah Pancasila harus dihidupkan, seiring bahkan secara inheren dalam Pemilukada yang berlangsung di NKRI. Tentu saja bukan dihidupkan dalam penerapan yang bersifat libido, keserakahan sistemik dalam perebutan kekuasaan yang massif seperti yang terjadi sekarang.

Tapi sebaliknya tumbuh kian matang, dewasa, cerdas dan jitu dalam merespon dan memberi solusi pada tantangan kerakusan sistemik tersebut. Negeri ini secara imperatif, berlaku untuk semua lapisan masyarakat, mesti segera di-Pancasila-kan. (Jurnal. Pemilukada dalam Kerangka Negara Demokrasi Pancasila).

Adanya optimisme bahwa dengan pelaksanaan pesta demokrasi yang berjalan jujur dan adil kemudian secara otomatis akan tercapai demokrasi Pancasila, hal ini hanya merupakan suatu impian apabila tidak disertai dengan perubahan yang mendasar, perubahan struktural.

Jhon Dewey (2001) mengatakan: “demokrasi bukanlah ready-made-concept melainkan sikap dan jiwa yang harus digali, dicari dan ditemukan dari suatu generasi sebagai Philosophy of education”. Tujuannya ialah demi perkembangan yang sesempurna mungkin bagi manusia sesuai dengan martabatnya. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.

Kondisi inilah yang mengganggu dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Optimisme penerapan Pemilukada belum menyadarkan pikiran bahwa demokrasi adalah titik-titik akhir dari pada perkembangan ideologi dan bentuk final pemerintahan. Melalui Pemilukada dapat dijadikan momentum untuk memperjelas sistem demokratisasi di Indonesia.

Pemilukada menjadi aspirasi awal masyarakat sebagai realitas arus bawah untuk mencapai tujuan tersebut. Realitas tersebut merupakan pengejawentahan aspirasi publik secara nyata, dan sebagai parameter dari demokratisasi di Indonesia.

Terlepas dari pemikiran demokrasi dapat dirumuskan secara berbeda, dalam ketatanegaraan Indonesia belum ditemukan unsur-unsur dasar atau family resemblance yang membuat sistem ketatanegaraan NKRI secara khas dikatakan sebagai demokrasi Pancasila.( Dahl, Robert A. 1998. Democracy. London: Yale University Press.)

Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi berdasarkan paham kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat. Dasar demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. (Sularto, St. 2001) Pelaksanaannya diatur dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sistem demokrasi ini sesuai dengan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Adapun beberapa prinsip sistem demokrasi ini adalah sebagai berikut: Memastikan adanya perlindungan HAM. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah. Adanya badan peradilan independen yang bebas dari intervensi pemerintah atau kekuasaan lainnya. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik sebagai media untuk menyalurkan aspirasi rakyat. (jurnal temstik, 8(1), 166-171.)

Rakyat merupakan pemegang kedaulatan dan dilaksanakan berdasarkan UUD 1945. Berperan sebagai pelaksana dalam PEMILU. Adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak. Kebebasan individu harus bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Penyelenggaraan pemerintah berdasarkan hukum, sistem konstitusi, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. (Soedjatmoko. 1991)

Makna Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila pada dasarnya adalah perluasan keikutsertaan rakyat dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini berarti, keinginan-keinginan rakyat tersebut dapat disalurkan, baik melalui lembaga-lembaga Negara maupun melalui organisasi politik, organisasi massa, dan media politik lainnya.

Demokrasi Pancasila tidak hanya meliputi demokrasi di bidang pemerintahan atau politik, tetapi juga telah berkembang menjadi demokrasi dalam arti yang luas. Demokrasi dalam arti luas meliputi berbagai sistem dalam masyarakat, seperti sistem politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Pada dasarnya sistem demokrasi ini memiliki kesamaan dengan demokrasi universal, namun terdapat perbedaan di dalamnya. (Jimly Asshiddiqe. 2010)
Adapun ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut: pertama penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi. Kedua dilakukan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU) secara berkesinambungan. ketiga menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan melindungi hak masyarakat minoritas. (Jurnal Konstitusi Vol.2 Nomor 1 Juli 2005)

Proses demokrasi dapat menjadi ajang kompetisi berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah. Ide-ide yang paling baik bagi Indonesia akan diterima, dan bukan berdasarkan suara terbanyak.

Dalam demokrasi Pancasila ada beberapa norma-norma penting yang harus diperhatikan ,yaitu: pertama keterbukaan yang berarti adanya saling keterbukaan antara penguasa Negara dengan warga Negara , antar golongan dan antar warga Negara.

Kedua keadilan Dalam menyelenggarakan keadilan perlu diperhitungkan adanya kesamaan dan perbedaan antar manusia. Prinsip keadilan ini membatasi kekuasaan manusia terhadap manusia, mencegah tindakan sewenang-wenang dan menciptakan ketertiban dan perdamaian.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dan tidak langsung memiliki legitimasi yuridis konstitusional dan empirik. Agar pelaksaan lebih efisien, model sistem Pilkada harus berdasarkan asas demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. (Demokrasi Lokal, Adeksi 2003) Demokrasi Pancasila menyerukan pembuatan keputusan melalui musyawarah mencapai mufakat. Ini adalah demokrasi yang menghidupkan prinsip-prinsip Pancasila.

Hal ini mengimplikasikan bahwa hak demokrasi harus selalu diiringi dengan sebuah kesadaran bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan beragama masing-masing, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan ke atas harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan penguatan dan pelestarian kesatuan nasional untuk menuju keadilan sosial. (Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume V, No 1, Januari 2015).

Pengertian demokrasi juga banyak di kemukakan oleh beberapa para ahli. Adapun ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut: Penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi. Dilakukan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU) secara berkesinambungan.

Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan melindungi hak masyarakat minoritas. Adapun beberapa prinsip sistem demokrasi ini adalah sebagai berikut: Memastikan adanya perlindungan HAM. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah.

Adanya badan peradilan independen yang bebas dari intervensi pemerintah atau kekuasaan lainnya. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik sebagai media untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Ada dua asas yang terkandung di dalam sistem demokrasi Pancasila yaitu asas kerakyatan dan musyawarah. (Jurnal Ilmu Kepolisian | Volume 12 | Nomor 1 | April 2018)

Kini Pilkada 2020 menjadi pertaruhan bagi kualitas demokrasi daerah, mencerminkan kualitas Bangsa.  Jika terselenggara lancar dan lebih berkualitas, akan memberikan optimisme bagi kemajuan bangsa. Sebaliknya, jika sama saja atau lebih buruk akan semakin memperpuruk pembangunan bangsa.
Rasa galau hingga pesimistis menjelang Pilkada mesti dihalau. Totalitas upaya, kedewasaan politik, dan sinergisme antar pihak dibutuhkan guna merekonstruksi optimisme berdemokrasi sebelum pesta Demokrasi diselenggarakan. (**)

loading...
 Sumber : Relis /  Editor : Milna Miana
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]