PKS: RUU Cipta Kerja, Pemerintah Jangan Tabrak Otoritas MUI


Senin, 14 September 2020 - 10:37:10 WIB
PKS: RUU Cipta Kerja, Pemerintah Jangan Tabrak Otoritas MUI anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. Ist

HARIANHALUAN.COM - Terkait pembahasan RUU Cipta Kerja soal pengaturan jaminan produk halal, anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta Pemerintah memisahkan otoritas yang mengurus regulasi dan administratif dengan otoritas yang menetapkan fatwa halal.

Menurutnya, Pemerintah bertindak sebagai otoritas regulasi dan administratif sedangkan MUI bertindak sebagai pemegang otoritas fatwa halal. Tidak boleh ada tumpang tindih dan intervensi dalam soal utama ini.

Pengaturan berupa pemisahan yang tegas antara wilayah otoritas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini sangat penting untuk diperhatikan, karena di satu sisi otoritas MUI terkait dengan keyakinan keagamaan “halal”, sementara di sisi lain otoritas BPJPH terkait dengan “kecepatan” proses adminsitratif penerbitan sertifikasi halal.

Mulyanto menyebutkan, pembahasan RUU Cipta Kerja terkait pengaturan jaminan produl halal ini masih belum tuntas. Sebab Pemerintah menyisipkan pasal baru untuk mempercepat proses sertifikasi produk halal, dengan menempatkan posisi superioritas BPJPH yang dapat menabrak wilayah otoritas penetapan fatwa halal.

Dalam RUU Cipta Kerja pasal 35A Ayat (2) diatur ketentuan mengenai: apabila MUI tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses memberikan/menetapkan fatwa, maka BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal.

Dalam pasal 33 ayat (3) diatur ketentuan, bahwa: “sidang fatwa halal memutuskan kehalalan produk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH”.

Mulyanto berpendapat pengambilalihan penetapan fatwa halal oleh otoritas administratif tidak masuk nalar dan keyakinan agama. Karena, walau bagaimana BPJPH dan MUI ini adalah dua lembaga dengan wilayah otoritas yang terpisah dan kompetensi yang berbeda. Tidak bisa saling mengambil alih.

"Mempercepat proses penetapan fatwa itu kita setujui, namun pengambilalihan ini akan sangat membingungkan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Harianhaluan.com, Senin (14/9/2020).

Bagaimana mungkin BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal, sementara proses penetapan fatwa halal untuk produk itu sendiri belum selesai?.

Nanti akan memunculkan pertanyaan, apa dasar “kehalalan” dari sertifikat BPJPH yang terbit tanpa fatwa MUI tersebut?.

Ini soal krusial. Jangan sampai kita memasang pasal “bom waktu”, yang kelak bisa meledak dan menuai protes ummat.

"Pemerintah perlu cermat dalam soal ini.  BPJPH Tidak bisa serta merta mengambil alih proses penetapan fatwa halal MUI," tegas Mulyanto.

Mulyanto minta Pemerintah perlu merumuskan kembali soal instrumen administratif ini, agar proses penetapan fatwa halal di MUI ini menjadi lebih cepat. Baik melalui penyederhanaan proses, ketentuan jumlah dan unsur anggota sidang fatwa, maupun pendayagunaan MUI daerah.

"Pasal ‘ancam-mengancam' terkait soal fatwa kehalalan ini semestinya dapat kita hindarkan," pesan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

"Pembahasan RUU Cipta Kerja terkait soal jaminan produk halal ini sudah menyepakati, bahwa MUI tetap menjadi otoritas tunggal dalam penetapan fatwa halal. Karena MUI adalah representasi para ulama yang berkompeten dalam soal fatwa, yang juga mewakili seluruh ormas Islam yang ada di tanah air," tandas Mulyanto. (*)

loading...
 Sumber : Relis /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 03 September 2020 - 10:25:46 WIB

    Politisi PKS: Puan Harus Minta Maaf kepada Masyarakat Sumbar

    Politisi PKS: Puan Harus Minta Maaf kepada Masyarakat Sumbar HARIANHALUAN.COM - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Risza mendesak Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Politik Puan Maharani meminta maaf ke masyarakat Sumatera Barat atas pernyataan yang berharap agar Sumbar men.
  • Kamis, 13 Agustus 2020 - 21:08:26 WIB

    PKS:  Korupsi dan Birokrasi Tak Efisien Hambatan Utama Investasi

    PKS:  Korupsi dan Birokrasi Tak Efisien Hambatan Utama Investasi HARIANHALUAN.COM- Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menegaskan bahwa hambatan utama pengembangan investasi adalah korupsi dan birokrasi pemerintah yang tidak efisien. Bukan soal ketenag.
  • Selasa, 02 Juni 2020 - 12:31:06 WIB

    Ibadah Haji 2020 Ditiadakan, PKS: Keputusan Paling Aneh dalam Sejarah Perhajian

    Ibadah Haji 2020 Ditiadakan, PKS: Keputusan Paling Aneh dalam Sejarah Perhajian HARIANHALUAN.COM - Keputusan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang tidak akan memberangkatkan jemaah haji tahun 2020 menuai kritik. Pasalnya, keputusan itu dianggap sepihak, tanpa melibatkan Komisi VIII DPR sebagai mitra ke.
  • Jumat, 01 Mei 2020 - 12:02:56 WIB

    PKS: Tolak Bahas Omnibus Law Ciptaker

    PKS: Tolak Bahas Omnibus Law Ciptaker SERPONG, HARIANHALUAN.COM -- Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, menegaskan partainya konsisten keberatan untuk ikut membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker), meskipun Pemerintah dan DPR RI sepakat menunda pembaha.
  • Jumat, 01 Mei 2020 - 11:52:01 WIB

    PKS: Pemerintah Harus Hati-hati Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Asing

    PKS: Pemerintah Harus Hati-hati Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Asing SERPONG, HARIANHALUAN.COM -- Upaya Pemerintah menemukan vaksin atau obat Covid-19 dengan lembaga asing sebaiknya dilakukan secara selektif dan hati-hati. Jangan sampai niat baik untuk menanggulangi Covid-19 malah menimbulkan .

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]