Soal Sumbar 'Pancasilais'? Tokoh Adat: Masyarakat Minang Demokratis, Puan Pulanglah!


Senin, 14 September 2020 - 19:12:02 WIB
Soal Sumbar 'Pancasilais'? Tokoh Adat: Masyarakat Minang Demokratis, Puan Pulanglah! Puan Maharani

HARIANHALUAN.COM - Gonjang ganjing perdebatan publik di berbagai ranah tentang ucapan Puan Maharani saat menyerahkan surat dukungan PDI Perjuangan ke pasangan bakal calon Gubernur Sumbar Mulyadi dan Ali Mukni berbuntut menjadi sebuah diskusi yang menarik di Indonesia Lawyer Club (ILC) TV One. Dalam diskusi tersebut banyak corak ragam pendapat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh Puan ataupun harapan kepada masyarakat Minangkabau.

Sebelumnya, di berbagai media sosial, media cetak, elektronik dan media mainstream, juga telah berkucatak diskusi dan pandangan-pandangan dari berbagai ragam pendapat masyarakat tentang pernyataan Puan dimaksud. Dalam hal ini beberapa tokoh masyarakat Minangkabau, yang diminta pendapatnya tentang ucapan Puan dimaksud.

Seorang Tokoh Adat, Prof. Yulizal Yunus Dt. Rajo Bagindo menyebut, mungkin Uni Puan khilaf dan tidak ada maksudnya memburukkan kampuangnya. Apalagi dia bicara dalam internal partainya, konteks membina kader.  Mungkin dia tak menyangka, dari internal bocor ke publik. "Khilaf. Khilaf itu sifat manusia. Memberi maaf tanda kita satu suku bangsa Minangkabau yang sandi adatnya adalah syara'," kata Prof. Yulizal.

Kemudian, Dr. Alfan Miko, Dekan Fisip Unand 2016-2020 berpandangan bahwa karakter orang Minangkabau itu pemaaf, sesuai dengan ajaran Islam yang menjadi dasar falsafah hidup masyarakat Minangkabau. Setelah sekian lama peristiwa ini terjadi, seyogyanya masyarakat Minangkabau kembali ke karakter dasar nilai-nilai berperilaku sebagai bangsa pemaaf.

"Yaitu, sesuatu yang diajarkan oleh adat dan agama yang berlandaskan Islami dan telah dicontohkan oleh tokoh-tokoh bangsa yang berasal dari Minangkabau seperti Hamka, Hatta, Syahrir dan lainnya terhadap orang-orang yang telah menzalimi mereka. Memaafkan adalah perbuatan mulia," jelasnya.

Lalu, Prof. Raudha Thaib Ketua Bundo Kanduang Sumatera Barat berpesan, adat dan budaya Minangkabau baalam lapang ba padang leba. Ndak ado kusuik nan indak salasai, karuah nan indak ka janiah. Soal pernyataan Puan, tak perlu lagi diperpanjang. Persoalan maaf memaafkan itu dalam budaya Minangkabau sudah membudaya. Dia berharap, mari lakukan dialog dengan Puan Maharani, namun harus dengan pendekatan kebudayaan, jangan pendekatan politik.

"Bagaimanapun Puan Maharani adalah dunsanak kita, bagian dari Minangkabau. Soalnya, gelar yang diberikan kepada bu Megawati adalah gelar saya yang diserahkan. Lalu untuk apalagi diperpanjang. Sebaiknya kita lakukan dialog dengan melibatkan semua stakeholder masyarakat Minangkabau," tegas Prof. Raudha Thaib.

Senada dengan tokoh lainnya, Ketua DPW Muhammadiyah Sumbar, Dr. H. Shofwan Karim juga berharap persoalan ini tidak berlarut lagi. Sifat orang Minangkabau yang egaliter, demokratis sudah terbiasa dengan dinamika perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat sudah merupakan air mandi keseharian masyarakat Minangkabau yang egaliter dan demokratis. 

"Dinamika masyrakat memang telah terasah dalam perbedaan. Dalam kasus dengan Uni Puan, setidaknya nanti merupakan awal dari membuhul silaturrahim yang lebih erat lagi antara masyarakat Minangkabau dengan Uni Puan. Bagaimanapun Uni Puan Maharani adalah dunsanak kita juga. Biasalah basilang kayu di tungku mako api ka nyalo" ucap Buya Shofwan diujung telepon

Terpisah, Gubernur Sumatera Barat Prof. Irwan Prayitno saat dikonfirmasi soal pernyataan Puan juga mengajak semua rakyat Sumatera Barat untuk dapat memaafkan Uni Puan dan agar dapat memandangnya dari perspektif positif. "Kalaulah ucapan bu Puan dianggap menyinggung perasaan masyarakat Sumbar, saya mengajak masyarakat agar memaafkan beliau dan mari ke depan kita jalin silaturahmi untuk kepentingan Sumbar," ajaknya.

Lebih lanjut, Irwan menyatakan tetap memandang positif ucapan bu Puan dan terimakasih sudah didoakan. "Bila ada kesalahan di Sumbar, mari kita perbaiki bersama," tambahnya.

Di sisi lain, bila dicermati di berbagai media sosial, ternyata kecenderungan masyarakat Minangkabau lebih memilih agar masalah ini segera selesai dan ada upaya untuk saling memaafkan serta berharap semoga peristiwa ini merupakan langkah awal silaturahmi Puan Maharani dengan leluhurnya di Minangkabau lebih baik lagi. Karena suka atau tidak suka, Puan Maharani memanglah seorang Bundo Kanduang di Ranah Minangkabau. (*)

Reporter : Buliza Rahmat /  Editor : Agoes Embun

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]