Segel Rumah Wabup Solok, Enam Anggota Laskar Merah Putih Diperiksa Polisi


Rabu, 16 September 2020 - 15:00:32 WIB
Segel Rumah Wabup Solok, Enam Anggota Laskar Merah Putih Diperiksa Polisi Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Polisi memeriksa sejumlah anggota ormas Laskar Merah Putih terkait penyegelan rumah Wakil Bupati (Wabup) Solok, Yulfadri Nurdin. Diketahui, penyegelan itu diduga atas suruhan anggota DPR RI, Epyardi Asda.

"Ya, sebanyak enam orang anggota ormas Laskar Merah Putih yang kita periksa pasca penyegelan tehadap rumah Wabup Solok," ujar Kapolres Kabupaten Solok, AKBP Ferry Suwandi, Rabu (16/9/2020).

Selanjutnya, kata dia, pihaknya masih mendalami kasus ini. Apakah benar yang melakukan penyegelan merupakan suruhan dari seseorang atau inisiatif.

"Kami akan dalami betul, apalagi kontestasi politik saat ini sedang memanas. Bisa saja ini merupakan adu domba antar pasangan calon," sebut Kapolres.

Sementara diketahui, penyegelan terjadi pada Selasa (15/9/2020) pukul 02.00 WIB yang disinyalir persoalan utang piutang. Kemudian terhadap penyegelan rumah pribadi wabup itu, direkam melalui video dan tersebar dibeberapa group whatshap.

Selain itu, penyegelan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Laskar Merah Putih adalah perbuatan melanggar hukum.

Hal itu diungkap pakar hukum Universitas Andalas (Unand) Prof. Elwi Danil, bahwa sebelum itu harus dilihat terlebih dahulu konteks perjanjiang dalam utang piutang tersebut, kalau utang tidak dibayar, apakah rumah yang menjadi jaminan itu langsung milik orang yang memberikan utang.

"Kalau seandainya tidak, harus timbul sengketa terlebih dahulu ke pengadilan. Biasanya sengketa perdata kalau masalah utang piutang dan polisi tidak berwenang dalam penyelesaian perkara perdata," ujar Elwi, kepada Harianhaluan.com.

Tapi jika ada LSM atau Ormas, kata dia, menyerobot dan menyegel rumah orang tanpa hak, itu adalah perbuatan yang salah di mata hukum. Sedangkan untuk sanksinya, ia kurang mengetahui secara detail. Tapi yang jelas, itu adalah perbuatan melanggar hukum.

"Atas tindakan itu, pak wabup ini bisa melaporkan ke polisi karena ketenangannya terganggu dengan penyerobotan rumahnya oleh orang lain tanpa hak," terang dia.(*)

loading...
Reporter : Buliza Rahmat /  Editor : Nova Anggraini

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]