Dukung PSBB Ketat DKI Jakarta, Hasnaeni: Karena Nyawa Tak Dapat Dibeli


Rabu, 16 September 2020 - 15:23:02 WIB
Dukung PSBB Ketat DKI Jakarta, Hasnaeni: Karena Nyawa Tak Dapat Dibeli Hasnaeni Moein (kanan) saat berbincang dengan warga di Terminal Blok M, Jakarta. (Antara)

HARIANHALUAN.COM-Sosok perempuan kerap disebut 'wanita emas', Hasnaeni Moein, mendukung penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta  secara total oleh Gubernur Anies Baswedan.

Tujuan PSBB DKI  untuk menekan jumlah kasus COVID-19 dan dampak kematiannya di Ibu Kota.

"Saya kira nyawa itu lebih penting. Tak bisa dibeli. Sementara uang itu bisa dicari," kata Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) tersebut dalam pernyataan tertulisnya,  Rabu (16/9/2020).

Menurut Hasnaeni, PSBB total diperlukan guna menekan angka kasus positif dan risiko kematian akibat wabah virus corona sebab nyawa wajib diutamakan dibanding apa pun.

Oleh karena itu, dia mendukung langkah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu karena jika tidak dilakukan PSBB akan meningkatkan angka COVID-19 ini.

"Saya cukup apresiasi keputusan Pak Gubernur sebab apa yang dilakukan itu sangat baik," kata pemilik nama lengkap Mischa Hasnaeni Moein itu.

Lebih lanjut, Hasnaeni turut mendukung kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah yang juga diberlakukan Anies.

Langkah tersebut dipandang sebagai salah satu cara meminimalisasi penyebaran COVID-19.

"Orang boleh berkantor di rumah. Jadi, inilah masukan buat pemerintah pusat, diizinkan orang berkantor dari rumah. Karena ini bencana dunia, bukan Indonesia saja. Jadi, ini force majeur," tuturnya.

Seiring dengan itu, Hasnaeni pun berharap agar pemerintah membantu para pengusaha yang mematuhi kebijakan WFH, yakni dengan membuat kebijakan subsidi atau pengurangan tagihan sewa kantor.

Mengingat saat PSBB total dipatuhi melalui WFH, lanjut dia, seharusnya biaya sewa menjadi lebih murah.

"Lalu orang yang menyewa kantor gedung itu, kalau bisa orang hanya bayar 20 persen saja. Apakah itu disubdsidi pemerintah pusat atau bagaimana," katanya.

Menurut dia, hal ini teramat dirasakan para pengusaha, termasuk pihaknya.

"Kami tidak berkantor, tetapi disuruh bayar full. Kita sebenar maklum karena mereka tidak memiliki pendapatan lain. Oleh karena itu, kami ditekan. Jadi, ini simalakama," pungkas Hasnaeni.

loading...
 Sumber : Antara /  Editor : Dodi

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]