Wabup Solok Yulfadri Nurdin Laporkan Penyegelan Rumahnya ke Polres Kota Solok


Rabu, 16 September 2020 - 17:39:55 WIB
Wabup Solok Yulfadri Nurdin Laporkan Penyegelan Rumahnya ke Polres Kota Solok Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Usai pelaporan oleh Wakil Bupati Solok ke Kepolisian Resor (Polres) Kota Solok, sebanyak tujuh orang sebagai terperiksa, dua diantaranya berstatus saksi, Rabu (16/9/2020).

Diketahui, kesemua yang telah diamankan, merupakan dari organisasi masyarakat Laskar Merah Putih, yang telah melakukan penyegelan terhadap rumah pribadi Wabup Solok, Yulfadri Nurdin atas suruhan mantan Anggota DPR RI, Epyardi Asda.

"Dari sembilan orang yang diamankan tujuh di antaranya berstatus terperiksa. Sementara dua orang lainnya, masih sebagai saksi dalam kasus tersebut," ujar Kapolres Kota Solok, AKBP Ferry Suwandi.

Dari tujuh orang yang telah diperiksa, kata dia, bisa ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum itu, akan dimintai keterangan saksi ahli dan berlanjut dengan gelar perkara dan baru ditetapkan siapa tersangkanya.

"Perkara ini adalah buntut dari masalah utang piutang dan dari tujuh yang telah kita periksa, satu diantaranya merupakan Ketua Laskar Merah Putih," tandasnya.

Diketahui, penyegelan terjadi pada Selasa (15/9/2020) pukul 02.00 WIB yang disinyalir persoalan utang piutang. Kemudian  penyegelan rumah pribadi wabup itu, direkam melalui video dan tersebar di beberapa group whatshap.

Penyegelan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Laskar Merah Putih adalah perbuatan melanggar hukum.

Hal itu diungkap pakar hukum Universitas Andalas (Unand) Prof. Elwi Danil, bahwa sebelum itu harus dilihat terlebih dahulu konteks perjanjiang dalam utang piutang tersebut, kalau utang tidak dibayar, apakah rumah yang menjadi jaminan itu langsung milik orang yang memberikan utang.

Tapi jika ada LSM atau ormas, kata dia, menyerobot dan menyegel rumah orang tanpa hak, itu adalah perbuatan yang salah di mata hukum. Sedangkan untuk sanksinya, ia kurang mengetahui secara detail. Tapi yang jelas, itu adalah perbuatan melanggar hukum.

"Atas tindakan itu, pak wabup ini bisa melaporkan ke polisi karena ketenangannya terganggu dengan penyerobotan rumahnya oleh orang lain tanpa hak," terang dia. (*)

loading...
Reporter : Buliza Rahmat /  Editor : Nova Anggraini
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]