KPU dan Polemik Pilkada Kita


Jumat, 18 September 2020 - 08:43:41 WIB
KPU dan Polemik Pilkada Kita Mahasiswa Ilmu Politik Unand, Setia Subakti.

Para pendiri bangsa ini bersama dengan semangat dan dukungan masyarakat pada awal kemerdekaan Indonesia telah menguras tenaga dan pikirannya untuk meletakkan kedaulatan rakyat atas negara ini, termasuk kedaulatan rakyat di daerah. Rakyat dan haknya harus dujunjung tinggi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.

Oleh: Mahasiswa Ilmu Politik Unand, Setia Subakti

Demokrasi menjamin kedaulatan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Negara yang demokratis harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, artinya kuasa rakyat dihimpun secara bersama untuk diberikan kepada orang-orang yang dipercayai untuk memegang amanah dari rakyat, demi menjaga kedaulatan rakyat, demi memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dalam konteks ini, Pilkada Sumbar yang akan dilangsungkan pada bulan Desember 2020 mendatang, terdapat tujuh kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada dan ditambah Pilgub atau pemilihan gubernur untuk Provinsi Sumatra Barat.

Proses pergantian roda pemerintahan ini harus dijamin keberlangsungannya oleh lembaga negara khususnya KPU (Komisi Pemilihan Umum) Sumatra Barat demi menjaga kedaulatan masyarakat Sumatra Barat atas pemerintahan daerah.

Dalam kondisi yang masih dihantui oleh pendemi Covid-19, semua orang tentu risau karena virus ini sama sekali tidak dapat dipastikan di mana ia berada, yang kita tahu hanyalah ketika sudah diklaim positif. Bagaimana dalam proses Pilkada ini kita bisa aman dari virus ini? Kita tentu tidak ingin nantinya momen Pilkada ini menjadi cluster penyebaran baru Covid-19.

Virus ini menjadi momok menakutkan bagi masyarakat, protokol kesehatan yang tersedia hanya untuk kegiatan kita sehari-hari, bukan untuk suatu keadaan khusus seperti dalam proses Pilkada baik itu sosialisasi, kampanye, ataupun proses pencoblosan nantinya di TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Lembaga negara yang ditugaskan secara independen oleh negara untuk mengatur dan menyelenggarakan Pemilihan Umum baik di tingkat nasional maupun daerah, masih belum masif melakukan sosialisasi terkait teknis dalam proses Pilkada, termasuk nantinya proses pencoblosan di TPS - mengingat kita masih belum mampu untuk melaksanakan e-voting, dan sosialisasi aturan kampanye.

Dalam protokol kesehatan kita sudah mengetahui bahwa kegiatan yang mengumpulkan orang banyak itu dilarang karena berpotensi untuk menyebar virus Covid-19, lantas seperti apa seharusnya kampanye dilakukan mengingat kebiasaan kampanye kita adalah langsung bertemu dengan orang banyak? Dan bagaimana seharusnya sosialisasi dilakukan?

Entah ada angin apa, KPU membolehkan konser musik dan perlombaan dalam proses kampanye Pilkada, landasannya adalah berdasarkan UU Pilkada. Kita harus mengingat bahwa saat ini adalah kondisi khusus, bukan kondisi yang sama dengan ketika UU Pilkada itu dibuat. UU tersebut dibuat sebelum kita dilanda pandemi Covid-19, sedangkan sekarang dalam proses Pilkada ini kita berada dalam masa pandemi Covid-19.

Keadaan ini tentu berbeda dengan sebelumnya di mana kita tidak terancam oleh pandemi dan tentu perlakuannyapun tidak bisa sama dengan ketika kita terancam oleh pandemi. Aturan seperti ini kontradiktif dengan protokol kesehatan. Berapa banyak musisi dan crew panggung yang kehilangan penghasilan karena konser musik dilarang? Tapi itu dibolehkan ketika momen kontestasi politik? Aturan tersebut aneh.

Lantas bagaimana nanti protokol kesehatan ketika kampanye? Bagaimana nanti protokol kesehatan ketika pencoblosan? Kalau konser musik dan perlombaan itu dibolehkan untuk apa selama masa pandemi ini konser musik di larang yang justru menghilangkan mata pencarian musisi dan crew panggung? Bukankah kebijakan itu lahir demi menjaga agar penyebaran virus Covid bisa ditekan? Hal ini membuat kita ragu, apakah kebijakan yang akan dikeluarkan KPU akan mempertimbangkan kesehatan masyarakat? Kita membutuhkan demokrasi yang substansial, bukan sekedar demokrasi yang prosedural.

Kita harus mengingat juga bahwa tingkat partisipasi kita dalam pemilihan sedang dipertaruhkan. Di sisi lain, kecemasan masyarakat akan virus Covid-19 ini dikhawatirkan dapat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan tentu hal tersebut juga berdampak pada indeks demokrasi karena Pemilu dan Pilkada menjadi salah satu indikator dalam demokrasi.

Kita harus berjuang keras untuk demokrasi ini meski terancam Covid-19, kita tentu tidak ingin pandemi ini justru merenggut kedaulatan, dan merusak demokrasi kita. Masyarakat butuh rasa aman dalam mengikuti rangkaian pesta demokrasi sekaligus menjaga kedaulatan rakyat atas pemerintahan selanjutnya. Dalam rasa aman itu masyarakat juga harus tetap mendapatkan informasi tentang calon pemimpin, mengenal calon yang nantinya memimpin roda pemerintahan, mengetahui dengan jelas gagasan-gagasan dari calon pemimpin pemerintahan.


Selanjutnya, mengingat tidak semua masyarakat kita “melek” dengan informasi digital, maka pihak penyelenggara pemilihan harus bertatap muka langsung dengan masyarakat untuk sosialiasi tentang aturan Pemilihan Kepala Daerah. Hal tersebut cukup dilematis karena dalam protokol kesehatan dilarang melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, lantas bagaimana program sosialisasi seharusnya dilakukan oleh KPU?

Kesehatan masyarakat harus diperhatikan, namun hak masyarakat dalam kontestasi calon pemimpin juga harus diberikan oleh negara yang dalam hal ini KPU yang berwenang. Suasana pesta demokrasi harus tetap terasa, baik penyelenggara ataupun calon yang serta dalam kontestasi seharusnya turut serta dalam memeriahkan “alek” daerah.

kita butuh terobosan yang membuat kita merasa aman dalam pesta demokrasi, kita butuh menjadikan demokrasi kita substansial, kita butuh menjaga kedaulatan kita atas negara dan daerah. Semoga saja kuasa yang kita berikan kepada lembaga negara memberikan yang terbaik untuk kita dan membuat kita tidak bingung lagi sebagai “rakyat badarai” dalam “alek” demokrasi daerah. (**)

loading...
Reporter : Merinda Faradianti /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]