Setuju Komisaris Dilarang Rangkap Jabatan, Andre Rosiade: Revisi UU BUMN jadi Momentum Perbaikan


Jumat, 18 September 2020 - 17:35:40 WIB
Setuju Komisaris Dilarang Rangkap Jabatan,  Andre Rosiade: Revisi UU BUMN jadi Momentum Perbaikan Anggota Komisi VI DPR RI F-Gerindra Andre Rosiade

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Usulan agar tradisi rangkap jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negera (BUMN) dihapus mencuat dari Senayan DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI F-Gerindra Andre Rosiade setuju dengan usulan rangkap jabatan komisaris BUMN dihapus.

"Kita dari awal kan memang tidak setuju ya ada jabatan rangkap itu. Paling kalau sudah komisaris A, lalu komisaris B, C harusnya tidak boleh. Biar lebih fokus dalam mengawasi BUMN yang diamanahkan," kata Anggota Fraksi Partai Gerindra ini kepada wartawan, Jumat (18/9/2020).

Usulan agar komisaris BUMN tak merangkap jabatan muncul pertama kali dari anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga. Lamhot berpendapat, dengan adanya Revisi Undang Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tradisi rangkap jabatan komisaris BUMN bisa dihapus.

Selain sepakat tradisi rangkap jabatan komisaris BUMN dihapus, Andre menyarankan agar ada juga aturan mengenai direktur anak perusahaan BUMN tak rangkap menjadi komisaris.

"Yang kedua, itu juga harus diatur misalnya direktur holding, lalu dia jadi komisaris di anak perusahaan, kan banyak yang terjadi itu, itu juga harus diatur dengan aturan yang jelas. Kalau memang terpaksa jadi komisaris, gaji pun harus dibunyikan itu di undang-undang baru itu, jangan sampai dapat dua gaji," ujar Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.

Andre juga mengatakan ada masalah dengan BUMN saat ini, yakni pejabat setingkat direktur jenderal (dirjen) pemerintah mengisi kursi komisaris BUMN. Menurut Andre, harus ada aturan jelas masuknya pejabat setingkat dirjen masuk BUMN, meski saham BUMN dipegang pemerintah.

"Yang ketiga, banyak sekali pejabat selevel Dirjen itu juga komisaris di BUMN, ini harus diatur juga. Selama ini kan pemerintah bilang ini bagian dari fungsi pengawasan dan pembina dari pemerintah, karena pemegang sahamnya itu kan pemerintah wajar kalau komisarisnya juga dari pemerintah, ini juga akan kita bahas lebih detail aturan-aturan," ucapnya.

Menurut Andre, adanya RUU BUMN menjadi momen yang pas untuk perbaikan BUMN ke depan. Dia mendorong agar BUMN lebih transparan serta akuntabel.

"Undang-Undang BUMN itu prinsip dasarnya akan membuat BUMN itu lebih transparan, lebih akuntabel, lalu pengawasannya lebih kuat. Tujuannya jelas menjadikan BUMN menjadi perusahaan kelas dunia tapi bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi bangsa dan juga membuka lapangan kerja," imbuhnya.

Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan agar, dengan adanya RUU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tradisi rangkap jabatan komisaris BUMN bisa segera dihapuskan. Ia tidak ingin ada komisaris yang bisa merangkap jabatan di BUMN sampai 3 atau lebih jabatan dalam satu periode masa kerja sekaligus.

"Mengenai rangkap jabatan tadi sempat disinggung. Saya juga mengusulkan di dalam UU ini jangan lagi ada seseorang katakanlah misalnya dia sudah komisaris di BUMN A lalu dia komisaris di BUMN B, dan BUMN C sampai bisa seseorang merangkap jabatan komisaris di 3 BUMN. Nah ini juga saya kira harus dijawab nanti oleh UU ini," ujar Lamhot dalam RDP di gedung DPR RI, Kamis (17/9). (*)

loading...
 Sumber : relis /  Editor : Rahma Nurjana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 16 Oktober 2020 - 16:45:45 WIB

    Gerindra Setuju Mobil Dinas Pimpinan KPK

    Gerindra Setuju Mobil Dinas Pimpinan KPK HARIANHALUAN.COM - Gerindra menilai para pimpinan KPK perlu mendapatkan mobil dinas untuk menjaga keamanan. Bahkan, jika memang diperlukan, menurut Gerindra, mobil dinas untuk pimpinan KPK itu dipasangi kaca antipeluru..
  • Kamis, 15 Oktober 2020 - 17:08:34 WIB

    KPK Sebut Belum Punya Mobil Dinas, DPR Setuju Beri Anggaran

    KPK Sebut Belum Punya Mobil Dinas, DPR Setuju Beri Anggaran HARIANHALUAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa telah memasukkan pengadaan mobil dinas bagi pimpinan, Dewan Pengawas KPK, dan pejabat struktural lembaga dalam rencana anggaran tahun 2021. Pelaksana Tug.
  • Rabu, 07 Oktober 2020 - 15:18:59 WIB

    Heboh Omnibus Law Cipta Kerja, Ini Nama Anggota DPR yang Setuju

    Heboh Omnibus Law Cipta Kerja, Ini Nama Anggota DPR yang Setuju HARIANHALUAN.COM - DPR RI telah secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Masa Sidang IV tahun sidang 2020-2021 yang digelar d.
  • Ahad, 04 Oktober 2020 - 23:12:52 WIB

    Wah! Ternyata Segini Besaran Gaji PPPK yang Disetujui Presiden

    Wah! Ternyata Segini Besaran Gaji PPPK yang Disetujui Presiden HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam Perpres yang diteken pada 28 September itu .
  • Ahad, 04 Oktober 2020 - 06:30:48 WIB

    Syarat Ketat Isolasi Mandiri di DKI Jakarta: Tidak di Pemukiman Padat dan Harus Persetujuan Warga

    Syarat Ketat Isolasi Mandiri di DKI Jakarta: Tidak di Pemukiman Padat dan Harus Persetujuan Warga HARIANHALUAN.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya memberi ruang adanya isolasi mandiri bagi orang tanpa gejala (OTG) virus Corona (COVID-19) di rumah, tapi dengan beberapa persyaratan ketat termasuk tidak .

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]